Breaking News
light_mode

Disdik Lampung Tegas! SMA dan SMK Dilarang Jual Seragam, Orang Tua Bebas Memilih

  • account_circle By. Ansori
  • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
  • print Cetak

Larangan Jual Seragam Sekolah Berlaku untuk SMA, SMK, dan SLB di Lampung

BANDAR LAMPUNG,wartahukum.id—Larangan jual seragam sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB resmi ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/1804/V.01/DP.2/2025 tentang pakaian seragam peserta didik yang melarang sekolah menjual seragam maupun mewajibkan siswa membeli seragam di tempat tertentu.

Melalui kebijakan ini, orang tua dan wali murid diberikan kebebasan penuh untuk membeli seragam sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing. Seragam dapat dibeli di toko, pasar, koperasi, maupun dijahit sendiri selama mengikuti ketentuan model dan warna yang telah ditetapkan.

Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.

  • Thomas Amirico Tegaskan Sekolah Tidak Boleh Memaksa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam maupun mengarahkan peserta didik untuk membeli seragam di tempat tertentu.

Menurutnya, pengadaan seragam bukan menjadi kewajiban sekolah, melainkan tanggung jawab orang tua atau wali murid. Karena itu, sekolah hanya bertugas memberikan informasi mengenai model, warna, dan jenis seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan bahwa orang tua memiliki hak untuk memilih. Seragam bisa dibeli di mana saja, baik di toko, pasar, koperasi maupun dijahit sendiri selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah tidak boleh memaksa atau mengarahkan siswa untuk membeli di tempat tertentu,” tegas Thomas Amirico.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terbuka dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

  • Disdik Lampung Ingin Hilangkan Keluhan Orang Tua Siswa

Thomas Amirico mengatakan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan praktik penunjukan tempat pembelian seragam atau kewajiban membeli seragam melalui sekolah.

Menurutnya, praktik tersebut kerap menimbulkan beban tambahan bagi orang tua siswa, terutama menjelang tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan meningkat.

Karena itu, Disdik Lampung mengambil langkah tegas dengan melarang sekolah melakukan penjualan seragam secara langsung maupun tidak langsung.

  • Pengadaan Seragam Menjadi Tanggung Jawab Wali Murid

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.

Sementara itu, sekolah hanya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aturan tersebut mengatur jenis, model, dan warna seragam yang digunakan siswa tanpa mengatur lokasi atau pihak yang harus menyediakan seragam tersebut.

  • Seluruh Kepala Sekolah Diminta Patuhi Surat Edaran

Disdikbud Provinsi Lampung juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut.

Pihak sekolah diminta tidak melakukan penjualan seragam di lingkungan sekolah serta tidak memberikan tekanan kepada siswa maupun orang tua terkait tempat pembelian seragam.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat serta transparan.

  • Kurangi Beban Ekonomi dan Tingkatkan Kepercayaan Publik

Thomas Amirico berharap kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban ekonomi orang tua siswa.

“Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik, meringankan beban ekonomi orang tua, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Selain memberikan kebebasan kepada masyarakat, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Lampung.

Dengan adanya kebijakan tersebut, orang tua siswa kini tidak lagi diwajibkan membeli seragam melalui sekolah dan dapat memilih tempat pembelian yang paling sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.(Ansori)

 

 

 

 

 

 

 

✅ Jenis Berita: Straight News.

  • Penulis: By. Ansori

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT KE-81 RI: KETUA KOSTRAT DPAC BANJIT ROJALI DAN JAJARAN KOMPAK UCAPKAN DIRGAHAYU DENGAN SEMANGAT MERDEKA DALAM PERSATUAN

    HUT KE-81 RI: KETUA KOSTRAT DPAC BANJIT ROJALI DAN JAJARAN KOMPAK UCAPKAN DIRGAHAYU DENGAN SEMANGAT MERDEKA DALAM PERSATUAN

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    HUT KE-81 RI: KETUA KOSTRAT DPAC BANJIT ROJALI DAN JAJARAN KOMPAK UCAPKAN DIRGAHAYU DENGAN SEMANGAT “MERDEKA DALAM PERSATUAN”   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – Semangat kemerdekaan dan persatuan kembali digaungkan oleh Keluarga Besar Perkumpulan Orang Sumatra Terintegrasi (KOSTRAT) DPAC Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, […]

  • POLIRAN Diluncurkan, Polres Kuningan Gandeng Puluhan Pengusaha

    POLIRAN Diluncurkan, Polres Kuningan Gandeng Puluhan Pengusaha

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle By Wahidin Kabiro Warta hukum Cirebon
    • 0Komentar

    Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama meluncurkan program POLIRAN Polisi Peduli Pengangguran bersama Disnakertrans dan 50 pelaku usaha di Kuningan KUNINGAN, WartaHukum.iD – Polres Kuningan menggelar kegiatan implementasi pelaksanaan Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) secara serentak melalui zoom meeting bersama jajaran Polda Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.30 WIB di […]

  • HUT RI ke-81 Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 Meriah

    HUT RI ke-81 Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 Meriah

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Febriyansha, pem, red.
    • 0Komentar

    HUT RI ke-81 Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 Gelar Lomba CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN,wartahukum.id—Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dapur MBG Karya Mulia Sari 2 menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk […]

  • Ngaku Motornya Dirampas, Remaja Jati Agung Jadi Tersangka

    Ngaku Motornya Dirampas, Remaja Jati Agung Jadi Tersangka

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Rudiyatmoko wartawan kab, pesawaran
    • 0Komentar

    Remaja Jati Agung Laporkan Motor Dirampas LAMPUNG SELBaru,Wartahukum.id—Polisi mengungkap fakta di balik laporan pencurian dengan kekerasan (curas) sepeda motor di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Laporan yang menyebut sepeda motor dirampas di jalan ternyata tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya setelah polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan pelapor dan rekaman di sekitar lokasi. Kasus tersebut dilaporkan […]

  • Obat Keras Ilegal Disita, Polresta Cirebon Amankan Ribuan Pil dari Kontrakan di Palimanan

    Obat Keras Ilegal Disita, Polresta Cirebon Amankan Ribuan Pil dari Kontrakan di Palimanan

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Wahidin
    • 0Komentar

    CIREBON, wartahukum.id – Obat keras ilegal disita oleh Satresnarkoba Polresta Cirebon dalam penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dalam operasi yang digelar pada Senin (1/6/2026) malam tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial IP (27) yang diduga menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan […]

  • Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Mauk Polresta Tangerang Menyisir Titik Rawan Malam Hari

    Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Mauk Polresta Tangerang Menyisir Titik Rawan Malam Hari

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Zamzami kaporwil banten
    • 0Komentar

    Patroli Malam Polsek Mauk Sasar Pemukiman hingga Jalur Rawan Kejahatan TANGERANG,wartahukum.id—Personel Polsek Mauk Polresta Tangerang Polda Banten meningkatkan kegiatan rutin patroli malam guna mengantisipasi tindak kejahatan jalanan, aksi geng motor, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Mauk, Selasa (01/09/2026). Patroli yang menyisir kawasan pemukiman warga, pusat keramaian, hingga jalur […]

expand_less