Breaking News
light_mode

Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur Jelang Hari Bhayangkara

  • account_circle Irfan fajri
  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • print Cetak

Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur di Tebuireng Jelang Hari Bhayangkara ke-80

JATIM, wartahukum.id—Kapolri ziarah ke makam Gus Dur di Kompleks Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 sekaligus bentuk penghormatan kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenakan peci, memanjatkan doa bersama, dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Abdul Hakim Machfudz, menyambut langsung kedatangan Kapolri dan mengalungkan surban sebagai bentuk penghormatan.

Polri Kenang Kontribusi Gus Dur bagi Reformasi

Kadivhumas Polri, Johnny Eddizon Isir, mengatakan ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan Polri kepada tokoh bangsa yang berperan besar dalam perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan Polri kepada para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia. Gus Dur memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, termasuk dalam proses penguatan institusi Polri sebagai lembaga yang profesional dan mandiri,” ujar Johnny kepada wartawan.

Menurutnya, momentum tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus menjaga semangat reformasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

  • Peran Gus Dur dalam Penguatan Institusi Polri

Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Selama masa kepemimpinannya, ia melanjutkan agenda reformasi dengan mendorong profesionalisme militer serta memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan.

Salah satu kebijakan penting pada era tersebut yakni pemisahan TNI dan Polri secara konstitusional melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan Polri sebagai institusi yang profesional, modern, dan mandiri.

  • Hari Bhayangkara Jadi Momentum Menjaga Semangat Reformasi

Johnny menegaskan, ziarah menjelang Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi agenda penghormatan kepada mantan presiden, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara.

Menurutnya, warisan pemikiran dan kebijakan Gus Dur terus menjadi bagian penting dalam perjalanan reformasi dan penguatan institusi negara hingga saat ini.

Selain dikenal sebagai tokoh reformasi, KH Abdurrahman Wahid juga dikenang sebagai “Bapak Pluralisme” karena konsistensinya dalam memperjuangkan nilai toleransi, keberagaman, dan persatuan bangsa.

Melalui kegiatan ziarah tersebut, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai reformasi, profesionalisme, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat.(Irfan/rls)

 

 

 

 

  • Penulis: Irfan fajri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apakah Etika Politik Harus Menunggu Vonis?

    Apakah Etika Politik Harus Menunggu Vonis?

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Warta Hukum
    • 0Komentar

    Oleh: Wawan Hidayat Publik Mulai Kehilangan Kesabaran Tulang Bawang Barat, Warta Hukum.id —Publik mungkin masih bisa menunggu putusan pengadilan. Namun satu pertanyaan penting mulai muncul di tengah masyarakat: apakah etika politik juga harus ikut menunggu? Pertanyaan itu mengemuka setelah mencuatnya kasus dugaan penggunaan ijazah bermasalah yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat […]

  • Prabowo PPATK Bahas Transaksi Negara di Hambalang

    Prabowo PPATK Bahas Transaksi Negara di Hambalang

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle rian arif
    • 0Komentar

    Prabowo PPATK Bahas Transaksi Negara dan Pengawasan Dana

  • Gaji PPPK Masuk APBN, FOKAP Dorong Alih Status Jadi PNS

    Gaji PPPK Masuk APBN, FOKAP Dorong Alih Status Jadi PNS

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle ansori kabiro
    • 0Komentar

    Gaji PPPK Masuk APBN Disepakati Pemerintah dan DPR JAKARTA,wartahukum.id—Gaji PPPK masuk APBN menjadi kabar baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah dan DPR RI menyepakati usulan tersebut dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI pada 8 Juni 2026. Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK […]

  • 224 Warga Baru PSHT di Lampung Barat Disahkan, Wabup Mad Hasnurin Beri Ucapan Selamat

    224 Warga Baru PSHT di Lampung Barat Disahkan, Wabup Mad Hasnurin Beri Ucapan Selamat

    • calendar_month 9 jam yang lalu
    • account_circle Irfan fajri
    • 0Komentar

    224 Warga Baru PSHT di Lampung Barat Resmi Disahkan LAMPUNG BARAT,wartahukum.id—224 Warga Baru PSHT di Lampung Barat Disahkan dalam acara pengesahan Warga Tingkat I Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lampung Barat Tahun 2026/1448 Hijriyah yang berlangsung di Padepokan PSHT Cabang Lampung Barat NIC 068, Lingkungan Serdang Atas, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Sabtu […]

  • Keadilan PN Sumber, DPP LSM KOMPAK Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Lewat Istighosah Akbar

    Keadilan PN Sumber, DPP LSM KOMPAK Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Lewat Istighosah Akbar

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Warta Hukum
    • 0Komentar

    CIREBON, wartahukum.id – Keadilan PN Sumber menjadi semangat yang diusung Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Masyarakat Pejuang Aspirasi Keadilan (DPP LSM KOMPAK) bersama Komunitas Rakyat Cirebon (KRC) dan sejumlah aktivis yang akan menggelar istighosah serta doa bersama pada Rabu, 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di halaman Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Agenda yang […]

  • Pansus VI DPRD Indramayu Matangkan Pengelolaan Aset Daerah untuk Dorong PAD

    Pansus VI DPRD Indramayu Matangkan Pengelolaan Aset Daerah untuk Dorong PAD

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Wahidin
    • 0Komentar

    INDRAMAYU, wartahukum.id — Pansus VI DPRD Indramayu terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola aset sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat pembahasan yang berlangsung di Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (4/6/2026). Pembahasan […]

expand_less