Breaking News
light_mode

Diduga Dikelola Oknum Aparat, Aktivitas BBM Ilegal di Tanjung Bintang Disorot Warga

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
  • print Cetak

Lampung Selatan, Wartahukum.id — Maraknya pengungkapan kasus penimbunan dan pengelolaan solar ilegal oleh Polda Lampung dalam beberapa waktu terakhir dinilai belum memberikan efek jera. Di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, aktivitas serupa justru diduga masih berlangsung.

Informasi awal diperoleh tim investigasi media ini dari laporan masyarakat di Dusun Daton 9. Menindaklanjuti hal tersebut, tim melakukan penelusuran langsung ke lokasi dan menemukan adanya aktivitas yang sesuai dengan laporan warga.

Berdasarkan hasil pengamatan serta keterangan dari sejumlah warga, gudang bahan bakar minyak (BBM) tersebut diduga dikelola oleh seseorang berinisial DS, yang disebut-sebut memiliki latar belakang sebagai oknum aparat. Informasi ini sekaligus menguatkan dua pemberitaan sebelumnya yang telah menjadi perhatian publik.

Aktivitas yang dilaporkan warga tersebut dinilai seolah-olah berjalan tanpa hambatan berarti. Kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa praktik tersebut terkesan kebal terhadap penegakan hukum.

Padahal sebelumnya, pejabat Mabes Polri, Wakabareskrim Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., telah memberikan ultimatum tegas kepada para pelaku kejahatan di sektor BBM.

“Untuk para pelaku: kamu nekat, saya sikat. Kami tidak main-main,” tegasnya dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik mafia BBM di Indonesia.

Warga mengaku resah dan berharap persoalan ini mendapat perhatian serius.

“Kami berharap seluruh pihak media tidak mau diajak bernegosiasi atau diintervensi oleh pihak mana pun. Teruslah menyerap dan menyuarakan aspirasi kami, karena keresahan di sini sudah sangat terasa,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya demi alasan keamanan, Rabu (6/5/2026).

Menurut penuturan warga, pihak yang diduga mengelola aktivitas tersebut disebut kerap melakukan berbagai upaya untuk melindungi usahanya.

“Baik itu dugaan tindakan mengintimidasi hingga upaya mendekati atau merangkul pihak media yang sudah memberitakan keluh kesah kami. Itu sering terjadi,” tambahnya.

Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada media untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.

“Kami berharap media benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jangan diam saja, karena apa yang terjadi di sini adalah keresahan nyata dari hati nurani warga. Bahkan aktivitas penimbunan hingga pengoplosan BBM di gudang itu sudah terang benderang, dan anehnya hal itu justru sudah diakui sendiri oleh pemiliknya,” tegas warga.

Desakan juga ditujukan kepada aparat penegak hukum agar segera turun tangan.

“Kami memohon kepada Polda Lampung maupun Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk segera turun tangan dan mendatangi langsung lokasi gudang yang ada di Desa Serdang, tepatnya di wilayah Daton 9. Penegakan hukum harus ditegakkan secara menyeluruh, tegas, dan tidak boleh tebang pilih,” seru warga.

Warga berharap adanya transparansi dalam penanganan kasus ini guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai kami beranggapan yang tidak-tidak, misalnya apakah sudah ada kesepakatan atau koordinasi tertentu yang membuat penindakan hukum tidak berjalan lancar. Kami minta penanganan yang jelas dan terbuka,” lanjutnya.

Di sisi lain, warga meminta perlindungan terhadap identitas mereka.

“Kami meminta hal ini kepada media yang sedang mengumpulkan informasi, tolong rahasiakan siapa kami. Kami khawatir akan menghadapi bahaya atau tindakan balasan yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujarnya dengan nada cemas.

Aktivitas yang diduga ilegal tersebut disebut telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Tujuan kami menyampaikan ini semata karena dampak buruknya sudah sangat terasa. Minyak oplosan itu beredar luas di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dan sekitarnya. Selain itu, aktivitas ini juga diduga kuat menjadi penyebab kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU di sini,” jelasnya.

Kondisi geografis turut memperparah situasi. Warga menyebut akses ke SPBU resmi cukup terbatas.

“SPBU terdekat berada di jalan lintas perbatasan kabupaten, tepatnya di SPBU Pugung Raharjo yang masuk wilayah Lampung Timur. Artinya, kami yang tinggal di sini letaknya cukup jauh dari akses pengisian resmi. Karena itu kami sangat bergantung pada pasokan yang ada di sekitar,” paparnya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar di SPBU terdekat tepatnya di Desa Kaliasin akibat antrean panjang kendaraan yang diduga terkait aktivitas pengecoran.

Sebagai penutup, warga menegaskan keinginan mereka untuk terbebas dari dampak BBM oplosan.

“Kami tidak mau lagi menerima atau terpaksa menggunakan BBM oplosan seperti yang terjadi belakangan ini. Selain kualitasnya buruk, minyak itu terbukti merusak mesin kendaraan bermotor kami yang menjadi sarana utama untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari,” tegas warga.

Keterangan Pihak yang Mengaku Pemilik Gudang

Saat dikonfirmasi, pihak yang mengaku sebagai pemilik gudang berinisial DS memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Gini mas, saya inikan baru jalan dua bulan, itu yang pertama, terus yang kedua, saya inikan komunikasinya bagus kalo ada tamu gak mungkin saya usir, kalo mau bertamu, berkawan tempat saya inikan terbuka, tapi kalau kayak gitukan seolah-olah kayak gimana gitukan, kalo yang lain itukan (wartawan lain_red) untuk tanggal satu sampe tanggal 10 saya buka untuk rekan-rekan, mau dari media, mau dari LSM saya terima disini gak mungkin saya usir, maksud saya itu, gak usah nyumput-nyumput, yang baguslah silaturahminya, kalo Dateng memperkenalkan diri, orang lapangan saya kan namanya Arjun, kalau gak ada dia kan ada adminnya, disinikan ada kantornya juga, Dateng aja perkenalkan diri lalu ngisi buku tamu, nah seperti itu mas kira-kira, ada kantinnya juga, kalo mau ngopi, makan ya silahkan.”

Ia juga menegaskan keterbukaan terhadap pihak luar:

“Kita ini maunya kalo mau Dateng ya Dateng aja, jangan nyumput-nyumput tiba-tiba memfoto lalu kabur, fer-feran aja Dateng ke gudang, ngobrol.”

“Kita ketemu aja, kita duduk ngopi kan enak kalo ditelpon di WA nanti gak bakalan nyambung.”

“Mas, saya inikan gak ngurusin satu-dua orang saja, disitu kan sudah ada orang kita namanya Arjun yang dilapangan, atau gini aja mas, inikan saya kebetulan lagi ada digudang suruh kemari aja.”

Diketahui, Arjun merupakan pihak yang ditunjuk oleh DS untuk mengkondisikan setiap tamu yang datang, termasuk dari kalangan wartawan maupun LSM.


Catatan Redaksi:

Media ini masih terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait guna memastikan akurasi informasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak untuk menjaga keberimbangan dan objektivitas pemberitaan.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puncak HUT RI ke-81, Warga LK 1 Gelar Upacara Kemerdekaan

    Puncak HUT RI ke-81, Warga LK 1 Gelar Upacara Kemerdekaan

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Puncak HUT RI ke-81, Warga LK 1 Gelar Upacara Kemerdekaan PRINGSEWU, Warta Hukum ID — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, warga Lingkungan (LK) 1, Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menggelar upacara bendera, Senin (17/8/2026). Upacara yang berlangsung di halaman Masjid Ass Syfa tersebut diikuti oleh warga LK 1 dengan penuh […]

  • Hari Anti Narkoba Internasional 2026, Wagub Aceh Ajak Masyarakat Perkuat Komitmen Bersama Berantas Narkotika

    Hari Anti Narkoba Internasional 2026, Wagub Aceh Ajak Masyarakat Perkuat Komitmen Bersama Berantas Narkotika

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Helmy
    • 0Komentar

    BANDA ACEH, wartahukum.id  – Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk kembali menguatkan komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan, keluarga, dan generasi muda dari ancaman narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak dapat dibebankan hanya kepada […]

  • Jumat Berkah, DWP Aceh Berbagi dengan Keluarga Pasien RSUDZA

    Jumat Berkah, DWP Aceh Berbagi dengan Keluarga Pasien RSUDZA

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Plt Ketua DWP Aceh Berbagi dan Beri Dukungan kepada Keluarga Pasien   BANDA ACEH,wartahukum.id—Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Ny. Fitriani Taufik, bersama pengurus DWP Aceh mengunjungi rumah singgah keluarga pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Jumat […]

  • NTT Larang Kendaraan Menunggak Pajak Beli BBM Subsidi, Ini Aturannya

    NTT Larang Kendaraan Menunggak Pajak Beli BBM Subsidi, Ini Aturannya

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Ansori/rls
    • 0Komentar

    Pemprov NTT Berlakukan Larangan Beli BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak KUPANG,wartahukum.id—NTT larang kendaraan menunggak pajak beli BBM subsidi melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan penyaluran BBM […]

  • Pemkot dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Lanjutkan Pembahasan Raperda Koperasi dan Usaha Mikro

    Pemkot dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Lanjutkan Pembahasan Raperda Koperasi dan Usaha Mikro

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Pemkot dan DPRD Cirebon Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026   CIREBON,wartahukum.id—Pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/9/2026). Dalam rapat tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh […]

  • DR. HJ. UMI RINA MARLINA SILATURAHMI KE DPD PSI WAY KANAN

    DR. HJ. UMI RINA MARLINA SILATURAHMI KE DPD PSI WAY KANAN

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle ROJALI
    • 0Komentar

    *Tancap Gas Konsolidasi & Targetkan Perekrutan Anggota Hingga 270 Kampung*   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Way Kanan terus bergerak cepat melakukan konsolidasi internal. Dalam rangka memperkuat struktur hingga ke akar rumput, DPD PSI Way Kanan menggelar pertemuan tatap muka dan silaturahmi bersama seluruh pengurus dan kader, Selasa (11/08/2026). Kegiatan […]

expand_less