Breaking News
light_mode

Polda Lampung Gagalkan Peredaran 5 Kg Sabu dan 202 Butir Ekstasi di Bakauheni

  • account_circle Irfan fajri, wartawan lam-Bar
  • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
  • print Cetak

Polda Lampung Gagalkan Peredaran 5 Kg Sabu dan 202 Butir Ekstasi di Bakauheni

LAMPUNG,wartahukum.id—Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkotika. Kali ini, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

  • Empat Tersangka Diamankan

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Mereka masing-masing berinisial HS, HR, HB, dan DK. Dari keempatnya, HB diketahui merupakan oknum anggota Brimob, sedangkan DK merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.

“Polda Lampung berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana narkotika tanpa memandang latar belakang maupun profesi pelakunya. Siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Sabtu (4/7/2026).

  • Barang Bukti dan Nilai Ekonomis

Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa tiga bungkus besar sabu seberat sekitar 5 kilogram, 202 butir pil ekstasi, satu tas ransel hitam, empat unit telepon seluler, serta dua unit kendaraan yang digunakan para pelaku.

Menurut Yuni, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk sabu dan sekitar Rp60,6 juta untuk pil ekstasi.

“Keberhasilan ini sekaligus menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Dengan barang bukti yang diamankan, diperkirakan sekitar 150 ribu orang dapat diselamatkan dari penyalahgunaan sabu dan 202 orang dari penyalahgunaan pil ekstasi,” ungkapnya.

  • Proses Hukum Berjalan Sesuai Ketentuan

Polda Lampung juga memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan. Untuk tersangka sipil serta oknum anggota Brimob, proses penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Sementara terhadap oknum prajurit TNI AL, penanganannya dilimpahkan kepada Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut sesuai kewenangannya.

“Koordinasi dengan institusi terkait terus dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak yang terlibat,” tegas Yuni.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

“Polda Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai jaringan narkoba,” tutup Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

  • Kronologi Singkat

Pengungkapan kasus bermula pada Sabtu, 27 Juni 2026, sekitar pukul 12.30 WIB, saat petugas mengamankan HR di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari hasil pemeriksaan telepon seluler miliknya ditemukan dugaan transaksi narkotika.

  • Pengembangan kemudian mengarah kepada HS dan HB yang berada di antrean kendaraan menuju kapal penyeberangan.

Dari hasil interogasi, diketahui tas berisi narkotika telah dibawa naik ke kapal oleh DK. Petugas segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan DK beserta tas ransel hitam yang berisi tiga bungkus sabu dan dua bungkus pil ekstasi.

Seluruh tersangka berikut barang bukti kemudian diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut, sementara penanganan terhadap DK diserahkan kepada Denpom Lanal karena berstatus prajurit TNI AL aktif.

(Irfan/Rls)

 

  • Penulis: Irfan fajri, wartawan lam-Bar
  • Editor: Ansori

Rekomendasi Untuk Anda

  • Klarifikasi Pemberitaan: Aktivitas Gudang di Sukajaya Lempasing Dipastikan Sesuai Prosedur

    Klarifikasi Pemberitaan: Aktivitas Gudang di Sukajaya Lempasing Dipastikan Sesuai Prosedur

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Tem
    • 0Komentar

    Hasil Penelusuran Tegaskan Aktivitas Gudang Berjalan Sesuai Ketentuan PESAWARAN,wartahukum.id—Setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman informasi lebih lanjut, aktivitas di gudang yang berlokasi di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dipastikan berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, gudang tersebut sempat diduga terlibat dalam aktivitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Namun, berdasarkan […]

  • HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN

    HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – Delapan puluh satu tahun sudah Republik Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Angka 81 bukan sekadar deretan digit di kalender sejarah, melainkan simbol kematangan sebuah bangsa yang terus bergerak menuju cita-cita luhurnya. […]

  • Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”

    Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle wartahukum
    • 0Komentar

    “Menolak Diam: Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”     METRO — Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan rentetan Rekomendasi DPRD Kota Metro yang cenderung berulang, pemerhati kebijakan publik Hendra Apriyanes memberikan pernyataan sikap tegas. Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro saat ini dinilai bukan lagi sekadar menghadapi tantangan administratif biasa, […]

  • Tinjau Pembangunan Senderan Sungai Suba, Wali Kota Pastikan Upaya Pengendalian Banjir Terus Berjalan

    Tinjau Pembangunan Senderan Sungai Suba, Wali Kota Pastikan Upaya Pengendalian Banjir Terus Berjalan

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    H2: Pembangunan Senderan Sungai Suba Diperkuat untuk Pengendalian Banjir di Kota Cirebon CIREBON,wartahukum.id—Pembangunan Senderan Sungai Suba terus dilakukan sebagai upaya memperkuat pengendalian banjir di Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung progres pembangunan senderan di RW 09 Kelurahan Drajat, Rabu (8/7/2026), guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mampu mengurangi risiko luapan sungai […]

  • Plt Sekda Aceh dan DPRA Teken Persetujuan KUA-PPAS 2027

    Plt Sekda Aceh dan DPRA Teken Persetujuan KUA-PPAS 2027

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Persetujuan KUA-PPAS Jadi Dasar Pemerintah Aceh Susun RAPBA 2027 BANDA ACEH,wartahukum.id — Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (8/10/2026). Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh. Dalam agenda […]

  • Dugaan Kelalaian Berujung Maut, Ketua LPM Rangai Belum Penuhi Panggilan Polisi

    Dugaan Kelalaian Berujung Maut, Ketua LPM Rangai Belum Penuhi Panggilan Polisi

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle wartahukum
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, wartahukum.id  – Ketua LPM Rangai Diduga Pembunuh menjadi sorotan publik setelah keluarga korban Dodi Mirzon menuntut keadilan atas kematian tragis yang dinilai penuh kejanggalan. Sosok Sahrudin alias Ujang, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rangai, Kecamatan Katibung, kini dilaporkan ke pihak kepolisian dan diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas […]

expand_less