Breaking News
light_mode

DIDUGA JADI SARANG PENIMBUNAN SOLAR SUBSIDI! ALDEN PUTRA, ANGGOTA BRIMOB AKTIF, DISEBUT KELOLA GUDANG DI BANDAR LAMPUNG — KAPOLDA LAMPUNG JANGAN TUTUP MATA!

  • account_circle By. Suhairi
  • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
  • print Cetak

DIDUGA JADI SARANG PENIMBUNAN SOLAR SUBSIDI! ALDEN PUTRA, ANGGOTA BRIMOB AKTIF, DISEBUT KELOLA GUDANG DI BANDAR LAMPUNG — KAPOLDA LAMPUNG JANGAN TUTUP MATA!

BANDAR LAMPUNG —wartahukum id,
Dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Jalan Darussalam, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, kian menjadi sorotan. Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan dan transit solar subsidi disebut memiliki pola operasional yang patut segera diusut aparat penegak hukum.

Sorotan kali ini mengarah kepada seorang pria bernama Alden Putra, yang menurut informasi masyarakat disebut merupakan anggota Brimob aktif. Namanya mencuat setelah warga menduga yang bersangkutan tidak hanya memiliki keterkaitan dengan gudang tersebut, tetapi juga diduga berperan sebagai pengelola aktivitas penampungan solar bersubsidi.

Informasi ini bukan persoalan ringan. Jika dugaan tersebut benar, keterlibatan anggota aktif Polri dalam aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan, baik melalui penegakan hukum pidana maupun pemeriksaan internal institusi kepolisian.

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, aktivitas di sekitar gudang diduga berlangsung dengan pola yang terorganisasi. Kendaraan pribadi, termasuk mobil mewah yang disebut telah mengalami modifikasi pada bagian tangki, diduga digunakan untuk mengangkut atau melansir solar bersubsidi dari SPBU di sekitar Jalan Darussalam, Langkapura, Bandar Lampung.

Solar yang diduga diperoleh dari SPBU tersebut kemudian dibawa menuju gudang untuk ditampung sementara. Selanjutnya, BBM disebut dipindahkan ke kendaraan tangki berwarna biru-putih sebelum didistribusikan ke tempat penampungan lain.

Warga juga menduga solar bersubsidi tersebut selanjutnya dijual kembali sebagai solar industri. Namun, dugaan mengenai asal pasokan, mekanisme pemindahan, dan tujuan akhir distribusi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan aparat.

“Mobil-mobil mewah sering keluar masuk gudang. Kami menduga kendaraan tersebut sudah dimodifikasi tangkinya untuk melansir solar. Setelah dibawa ke gudang, minyak dipindahkan lagi ke mobil tangki,” ungkap seorang warga.

Pola tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat. Sebab, apabila benar terjadi pengumpulan solar subsidi dari sejumlah SPBU, kemudian ditampung dan dijual kembali untuk kepentingan industri, maka terdapat dugaan penyimpangan distribusi BBM yang harus ditelusuri hingga ke seluruh mata rantainya.

NAMA ALDEN PUTRA HARUS DIKLARIFIKASI, STATUS ANGGOTA BRIMOB AKTIF JANGAN DIABAIKAN

Hal yang paling menyita perhatian masyarakat adalah munculnya nama Alden Putra yang disebut-sebut sebagai anggota Brimob aktif sekaligus diduga memiliki peran dalam pengelolaan gudang.

Informasi mengenai status keanggotaan maupun dugaan keterlibatannya tersebut harus segera diklarifikasi oleh Polda Lampung dan satuan Brimob terkait.

Publik berhak mendapatkan penjelasan: apakah benar Alden Putra merupakan anggota Brimob aktif? Apakah institusi mengetahui adanya dugaan aktivitas gudang tersebut? Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan?

Jika benar yang bersangkutan merupakan anggota Polri, Bidpropam Polda Lampung harus turun tangan memastikan ada atau tidaknya keterlibatan anggota dalam aktivitas yang diduga menyimpang dari ketentuan hukum.

Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat kecil begitu mudah ditindak ketika berhadapan dengan persoalan hukum, sementara dugaan keterlibatan oknum aparat justru tidak tersentuh pemeriksaan.

KAPOLDA LAMPUNG DIMINTA TURUN TANGAN

Masyarakat mendesak Kapolda Lampung agar tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas atau sekadar mendatangi lokasi gudang.

Aparat diminta melakukan penelusuran menyeluruh, mulai dari SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan, kendaraan yang digunakan untuk melansir, tempat penampungan, kendaraan tangki pengangkut, hingga pihak yang diduga menerima dan memperjualbelikan BBM tersebut.

Pemeriksaan juga harus menyasar dugaan keterlibatan Alden Putra, termasuk memastikan kebenaran informasi bahwa dirinya merupakan anggota Brimob aktif.

Selain berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi, keberadaan gudang penampungan BBM di tengah kawasan permukiman juga menimbulkan kekhawatiran serius.

Warga mengaku khawatir terhadap potensi kebakaran maupun bahaya lain akibat aktivitas penyimpanan dan pemindahan BBM dalam jumlah besar, terlebih apabila fasilitas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan dan ketentuan perizinan.

Jangan menunggu terjadi musibah terlebih dahulu baru aparat bergerak.

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Apabila ditemukan keterlibatan anggota Polri, pemeriksaan kode etik juga perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hingga rilis ini disusun, dugaan keterlibatan Alden Putra, termasuk informasi mengenai statusnya sebagai anggota Brimob aktif, belum memperoleh konfirmasi resmi dari institusi terkait. Pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Siapa pemilik sebenarnya gudang tersebut? Siapa yang memasok solar? Siapa yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang diduga telah dimodifikasi? Ke mana solar subsidi itu dialirkan? Dan apakah benar ada anggota Brimob aktif yang berada di balik pengelolaan aktivitas tersebut?

Polda Lampung harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Jika dugaan tersebut tidak benar, buktikan melalui pemeriksaan terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, tindak siapa pun yang terlibat tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun seragam yang dikenakan.

Jangan sampai gudang yang diduga menjadi mata rantai bisnis solar subsidi justru terus beroperasi sementara masyarakat hanya bisa menyaksikan.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan dugaan keterlibatan aparat sendiri.(***),

  • Penulis: By. Suhairi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadaan LKS Karawang Dipersoalkan, Orang Tua Siswa SDN Karawang Kulon II Keluhkan Pembelian Diarahkan ke Toko Tertentu

    Pengadaan LKS Karawang Dipersoalkan, Orang Tua Siswa SDN Karawang Kulon II Keluhkan Pembelian Diarahkan ke Toko Tertentu

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Toyyib
    • 0Komentar

    KARAWANG, wartahukum.id – Pengadaan LKS Karawang menjadi sorotan setelah sejumlah orang tua siswa SDN Karawang Kulon II, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, mengaku keberatan atas mekanisme pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disebut diarahkan melalui satu toko tertentu. Selain itu, orang tua juga mempertanyakan adanya iuran bulanan yang dibebankan kepada wali murid untuk kebutuhan kebersihan dan […]

  • Dedikasi Bidan Desy Sandi: 12 Tahun Mengabdi dengan Hati, Anggap Pasien Sebagai Saudara Sendiri

    Dedikasi Bidan Desy Sandi: 12 Tahun Mengabdi dengan Hati, Anggap Pasien Sebagai Saudara Sendiri

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Febriyansah
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, wartahukum.id  – Dedikasi Bidan Desy Sandi selama 12 tahun menjadi inspirasi bagi masyarakat di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Melalui Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang dirintis sejak 2012, ia tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan yang membuat pasien merasa seperti keluarga […]

  • MPLS SDN Karawang Kulon III: Pak Ferry Tanamkan Disiplin dan Percaya Diri Lewat Latihan Upacara Pelepasan

    MPLS SDN Karawang Kulon III: Pak Ferry Tanamkan Disiplin dan Percaya Diri Lewat Latihan Upacara Pelepasan

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Toyyib
    • 0Komentar

    KARAWANG, wartahukum.id – MPLS SDN Karawang Kulon III menjadi momentum penting dalam membentuk karakter peserta didik baru. Menjelang pelaksanaan upacara pelepasan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), suasana halaman SDN Karawang Kulon III dipenuhi semangat, antusiasme, dan keceriaan para siswa-siswi yang mengikuti latihan dengan penuh kesungguhan, Senin pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh guru bidang kesiswaan, […]

  • Panen Perdana Benih Padi di Langsa, Cinta Raja Siapkan 20 Hektare

    Panen Perdana Benih Padi di Langsa, Cinta Raja Siapkan 20 Hektare

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Jepri kabiro langsa, Aceh
    • 0Komentar

    Program Mandiri Benih 2026 Diharapkan Perkuat Kemandirian Benih dan Tingkatkan Pendapatan Petani   KOTA LANGSA, WartaHukum.id – Pemerintah Kota Langsa terus mendorong kemandirian benih dan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui Program Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan panen perdana penangkaran benih padi di Gampong Cinta Raja, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, […]

  • rutan-manna-perketat-pengawasan-layanan-kunjungan-kepala-rutan-tegaskan-zero-pungli

    rutan-manna-perketat-pengawasan-layanan-kunjungan-kepala-rutan-tegaskan-zero-pungli

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    Layanan kunjungan GRATIS tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada toleransi untuk pungli” – Hannibal   Manna, Wartahukum.id – Komitmen dalam memberikan pelayanan prima dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli) terus ditunjukkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna. Pada Selasa (06/10/2026) pukul 08.30 WIB s.d selesai, jajaran Rutan Manna melaksanakan pengawasan intensif terhadap […]

  • Diklat Property 2026: REI Aceh Cetak Developer Andal dan Berdaya Saing di Industri Properti

    Diklat Property 2026: REI Aceh Cetak Developer Andal dan Berdaya Saing di Industri Properti

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Helmy
    • 0Komentar

    BANDA ACEH, wartahukum.id — Diklat Property 2026 menjadi langkah strategis Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Aceh dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor properti. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu (24/6/2026), dan menjadi bagian dari Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) REI Aceh. Program ini menegaskan komitmen REI Aceh untuk mencetak […]

expand_less