DPRD Medan Sudah Kehilangan Marwah Karena 2 Rekomendasi Dan LHP Ombudsman RI Sumut Tak Dilaksanakan Rico Waas, DPRD Medan Diminta Interpelasi Rico Waas
- account_circle By Fitri NST
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

- DPRD Kota Medan didesak gunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan Rico Waas atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi DPRD dan LHP Ombudsman RI Sumut
MEDAN, WARTAHUKUM.ID -Dua rekomendasi resmi DPRD Kota Medan dan satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara disebut tidak ditindaklanjuti hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Atas dasar itu, masyarakat mendesak DPRD Kota Medan untuk menggunakan hak Interpelasi terhadap Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
Desakan interpelasi ini didasarkan pada tiga dokumen resmi berikut:
*1. REKOMENDASI DPRD MEDAN SOAL EKSPEDISI JL. PUKAT II*
Surat DPRD Kota Medan Nomor: 400.14.6 / 1532, tanggal 21 Oktober 2025, Hal: Tindak Lanjut Penutupan Perusahaan Ekspedisi Di Jl. Pukat II Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung.
Surat hasil Rapat Kerja Komisi 4 DPRD Kota Medan tanggal 08 Juli 2025 dan 19 Agustus 2025 ini merekomendasikan kepada Wali Kota Medan untuk segera melakukan penertiban paling lambat tiga bulan sejak surat terbit, termasuk menutup kegiatan operasional perusahaan Ekspedisi / Bongkar Muat / Pergudangan di Jl. Pukat II sampai pemenuhan seluruh persyaratan hukum dan perizinan.
Perusahaan yang disebut antara lain: Eko Berombang Jaya, Sejati Ekspress, Karya Perkasa, Gudang Stereofoam, Tetap Sukses, dan perusahaan lainnya.
Komisi 4 menilai keberadaan perusahaan tersebut menimbulkan kemacetan, kerusakan badan jalan, polusi, gangguan ketertiban umum, serta adanya indikasi pelanggaran perizinan dan tata ruang.
Hingga November 2026, batas waktu tiga bulan yang diminta DPRD tersebut telah terlampaui.
*2. REKOMENDASI DPRD MEDAN SOAL TEMBOK CITY VIEW SUNGAI DELI*
Surat DPRD Kota Medan Nomor: 400.14 / 1444, tanggal April 2026, Hal: Tindak Lanjut, yang diterima Pemko Medan pada 19 Mei 2026.
Surat hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Kota Medan tanggal 26 Januari 2026 ini menindaklanjuti pengaduan warga Perumahan City View Jl. Komodor Muda Adi Sucipto dan warga Gg. Lampu I, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Polonia.
Komisi 4 merekomendasikan kepada Wali Kota Medan untuk mengarahkan instansi terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan menertibkan / membongkar tembok City View di pinggir Sungai Deli, karena dinilai melanggar peraturan bangunan gedung di bantaran sungai dan menimbulkan dampak abrasi terhadap lingkungan warga Gg. Lampu I.
*3. LHP OMBUDSMAN RI SUMUT SOAL THARIQ NABI MANGARATUA BATUBARA*
Surat Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Nomor: T/00394/LM.01-02/0348.2025/III/2026, tanggal 13 Maret 2026, Hal: Pemberitahuan Perkembangan Tindak Lanjut Laporan.
Ombudsman menyatakan telah menerbitkan LHP dan menyerahkannya kepada Para Terlapor pada tanggal 11 dan 13 Maret 2026.
Dalam LHP tersebut, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa:
a. Penyimpangan prosedur oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam pendetensian Tariq Nabi Mangaratua Batubara;
b. Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang tidak kompeten dalam memberikan keterangan terkait dokumen Akta Lahir atas nama Tariq Nabi Mangaratua Batubara;
c. Penundaan berlarut oleh Kanwil Ditjen Imigrasi dalam memberikan kepastian hukum terkait status pendetensian dan kependudukan Tariq Nabi Mangaratua Batubara.
Tindakan korektif yang diminta Ombudsman antara lain:
– Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut memberikan kepastian hukum dengan menghentikan pendetensian terhadap Tariq Nabi Mangaratua Batubara, dan merekomendasikan pengaktifan kembali data kependudukan atas nama Tariq Nabi Mangaratua Batubara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan:
– Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang mencabut surat Nomor: 400.12.70/DKCS/2023 tanggal 4 Juli 2023, dan mengklarifikasi keabsahan dan kebenaran seluruh data kependudukan sesuai buku register.
Ombudsman meminta seluruh tindakan korektif dilaksanakan dalam tenggang 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya LHP, atau sekitar akhir April 2026.
*TUNTUTAN*
Berdasarkan tiga dokumen tersebut, kami menuntut:
1. DPRD Kota Medan segera menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta keterangan resmi Wali Kota Medan Rico Waas atas tidak ditindaklanjutinya dua rekomendasi DPRD Medan dan rekomendasi Ombudsman RI Sumut tersebut;
2. Wali Kota Medan membuka secara transparan bukti tindak lanjut atas tiga dokumen tersebut kepada publik;
3. Dinas Dukcapil Kota Medan selaku OPD di bawah Wali Kota Medan menjelaskan status pengaktifan kembali data kependudukan atas nama Tariq Nabi Mangaratua Batubara sebagaimana direkomendasikan dalam LHP Ombudsman.
Interpelasi adalah hak pengawasan DPRD, bukan vonis. Kami hanya meminta Wali Kota Medan menjawab di hadapan DPRD dan rakyat Medan: sudah sejauh mana rekomendasi itu dilaksanakan?
- Penulis: By Fitri NST
- Editor: RojaliJalex
- Sumber: Pitri NST / WartaHukum.ID





