Tambang Lematang Kian Mengkhawatirkan, Gunung Terkupas Diduga Dikeruk Ratusan Kubik per Hari! Gubernur Lampung, ESDM dan Menteri Jangan Tutup Mata
- account_circle Redaksi Warta Hukum
- calendar_month 25 menit yang lalu
- print Cetak

LAMPUNG SELATAN, WARTA HUKUM – Dugaan aktivitas pertambangan tanah dan batu di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, semakin mengundang tanda tanya serius. Kawasan perbukitan yang semestinya dijaga kelestariannya kini memperlihatkan perubahan bentang alam. Lereng terkupas, tanah merah terbuka, dan sebagian kawasan tampak kehilangan tutupan vegetasi akibat aktivitas pengerukan.
Material yang diduga mencapai ratusan meter kubik per hari disebut-sebut terus dikeluarkan dari kawasan tersebut. Sejumlah alat berat jenis excavator terlihat beroperasi, sementara kendaraan dump truck melakukan pengangkutan material.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan aktivitas ekonomi. Ada pertanyaan mendasar mengenai legalitas pertambangan, pengawasan lingkungan, tanggung jawab pemulihan lahan, serta keberadaan negara dalam melindungi sumber daya alam.
WARTA HUKUM mempertanyakan keseriusan pengawasan pemerintah. Jika aktivitas tersebut telah berlangsung dalam waktu cukup lama, bagaimana pengawasan perizinan dan lingkungan dijalankan?
Kini perhatian publik tidak cukup hanya diarahkan kepada pemerintah kabupaten. Gubernur Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum harus turun langsung melakukan pemeriksaan.
Tambang Lematang: Perbukitan Terkupas, Ancaman Lingkungan Harus Diperiksa
Kondisi visual di lokasi memperlihatkan kawasan tanah terbuka dengan perubahan kontur yang cukup mencolok. Sejumlah bagian lereng terlihat terkikis dan material tanah tampak menumpuk di area pengerukan.
Jika kegiatan tersebut berlangsung tanpa pengendalian teknis dan lingkungan yang memadai, risikonya tidak boleh dianggap sepele.
Perubahan kontur tanah dapat memengaruhi kestabilan lereng. Hilangnya vegetasi juga berpotensi meningkatkan limpasan air permukaan, erosi, dan sedimentasi.
Ketika musim hujan tiba, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah harus memeriksa apakah sistem drainase, pengendalian air, dan stabilitas lereng di kawasan tersebut memenuhi standar keselamatan lingkungan.
Memang, tidak setiap perubahan bentang alam otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi lapangan yang terlihat menjadi alasan kuat bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan teknis.
Pertanyaannya, apakah kegiatan pengerukan tersebut memiliki izin yang sah? Apakah dokumen lingkungan telah dipenuhi? Apakah terdapat rencana reklamasi dan pemulihan lahan?
Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari pihak yang bertanggung jawab setelah kerusakan lingkungan semakin meluas.
Gubernur Lampung Jangan Hanya Menunggu Laporan Bawahan
WARTA HUKUM meminta Gubernur Lampung memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas pertambangan di Desa Lematang.
Pengawasan pertambangan mineral dan batuan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pemerintah provinsi harus memastikan seluruh kegiatan yang berada dalam kewenangannya memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis pertambangan.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengatur pendelegasian sebagian kewenangan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah provinsi.
Dalam pelaksanaan pengawasan atas kewenangan yang didelegasikan, gubernur menugaskan Inspektur Tambang untuk mengawasi kaidah teknik pertambangan yang baik serta pejabat pengawas pertambangan untuk mengawasi tata kelola pengusahaan pertambangan.
Hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada gubernur. Apabila ditemukan pelanggaran, gubernur harus menindaklanjutinya melalui pembinaan atau sanksi administratif sesuai ketentuan.
Artinya, terdapat mekanisme hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan.
Karena itu, Gubernur Lampung perlu meminta Dinas ESDM Provinsi Lampung segera melakukan pemeriksaan lapangan, memverifikasi status perizinan, serta memastikan apakah kegiatan penggalian di Lematang sesuai dengan ketentuan.
Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut hanya karena masing-masing instansi menunggu laporan instansi lainnya.
Dinas ESDM dan Kementerian ESDM Harus Buka Status Legalitas Tambang
Dinas ESDM Provinsi Lampung menjadi salah satu instansi yang perlu segera memberikan perhatian terhadap lokasi tersebut.
Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar melihat aktivitas alat berat.
Ada beberapa hal yang harus dipastikan:
- Apakah lokasi tersebut memiliki IUP, SIPB, atau bentuk perizinan lain yang sesuai dengan jenis komoditas dan kegiatan?
- Siapa nama pemegang izin pertambangan?
- Apakah luas dan batas wilayah kegiatan sesuai dengan dokumen perizinan?
- Apakah penggunaan excavator dan kapasitas produksi sesuai dengan ketentuan?
- Apakah kegiatan pengangkutan dan penjualan material memiliki dasar hukum?
- Apakah pemegang izin memenuhi kewajiban lingkungan dan reklamasi?
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga perlu memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan koordinasi atau penanganan pemerintah pusat.
WARTA HUKUM meminta pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan laporan daerah. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Jika ditemukan kegiatan penambangan tanpa izin, aparat dan instansi berwenang harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Kementerian Lingkungan Hidup Harus Periksa Kerusakan Bentang Alam
Selain legalitas pertambangan, persoalan lingkungan harus menjadi perhatian utama.
Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Lampung, dan DLH Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kawasan tersebut.
Pemeriksaan harus mencakup perubahan bentang alam, stabilitas lereng, aliran air permukaan, potensi erosi, sedimentasi, serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan atau kewajiban pengelolaan lingkungan, pejabat berwenang harus mempertimbangkan tindakan administratif sesuai tingkat pelanggarannya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur instrumen penegakan hukum berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan perizinan sesuai persyaratan hukum.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat memerintahkan penghentian sementara kegiatan dan tindakan pemulihan lingkungan.
Lingkungan hidup bukan objek yang boleh dikorbankan demi keuntungan usaha. Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus tunduk pada ketentuan perlindungan lingkungan.
Tim GAKDA Lampung Selatan, Pengawasan Jangan Berhenti di Meja Rapat
Persoalan aktivitas pengerukan di Desa Lematang sebelumnya telah disampaikan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (GAKDA) diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Satpol PP, DLH, BPPRD, DPMPPTSP, dan perangkat teknis lainnya perlu memastikan aspek yang menjadi tanggung jawab masing-masing diperiksa.
Namun, pemeriksaan legalitas pertambangan tetap harus melibatkan Dinas ESDM Provinsi Lampung karena kewenangan pertambangan yang didelegasikan berada pada tingkat provinsi.
Masyarakat tidak membutuhkan koordinasi yang hanya menghasilkan percakapan di grup atau pembahasan internal tanpa kejelasan tindak lanjut.
Publik membutuhkan hasil pemeriksaan, kepastian status kegiatan, dan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.
Lukman Hakim: Informasi Sudah Diterima, Akan Dirapatkan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Lukman Hakim, S.E., sebelumnya telah memberikan tanggapan setelah menerima tautan pemberitaan mengenai dugaan aktivitas tersebut.
“Ya, beritanya sudah masuk dari Pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terima kasih atas informasinya,” ujar Lukman, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas pengerukan sudah diterima oleh jajaran Satpol PP.
Namun, publik tentu menunggu tindak lanjut yang lebih konkret.
Apakah rapat koordinasi telah dilaksanakan? Apakah Tim GAKDA sudah turun ke lapangan? Apakah sudah ada koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Lampung?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka.
Sebab, ketika kondisi lingkungan terus mengalami perubahan, pengawasan tidak seharusnya berhenti pada tahap menerima informasi dan merencanakan rapat.
Ade Ikhsan DPMPPTSP: Akan Berkoordinasi dengan GAKDA
Kepala Bidang Pengawasan dan Penanaman Modal DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Ade Ikhsan, juga memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut.
“Nanti saya coba koordinasikan sama group Gakda,” ujarnya.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada pejabat terkait.
Namun, koordinasi harus diikuti langkah yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPMPPTSP perlu memeriksa aspek perizinan yang berada dalam kewenangannya, sedangkan legalitas teknis pertambangan harus dikonfirmasi kepada instansi ESDM yang berwenang.
Jangan sampai setiap instansi merasa persoalan telah ditangani hanya karena sudah meneruskan informasi kepada pihak lain.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar perpindahan pesan antarpejabat.
Polda Lampung Harus Telusuri Aktor di Balik Aktivitas Tambang
WARTA HUKUM juga meminta Polda Lampung, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), bersama Polres Lampung Selatan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi tindak pidana pertambangan.
Penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada pekerja lapangan atau operator alat berat.
Aparat perlu menelusuri siapa pemilik kegiatan, siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengendalikan operasional, siapa yang menguasai alat berat, siapa pembeli material, serta ke mana hasil penjualan dialirkan.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak yang mengorganisasi, membiayai, atau mengendalikan kegiatan melawan hukum, pertanggungjawaban masing-masing harus diperiksa berdasarkan ketentuan pidana.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan penegakan hukum.
Pasal 35 mengatur kewajiban perizinan berusaha di bidang pertambangan. Ketentuan pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin juga harus diperiksa sesuai rumusan pasal yang berlaku dan unsur perbuatannya.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pihak yang berada di lokasi, sementara aktor yang mengendalikan dan menikmati hasil kegiatan tidak tersentuh.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, tanpa pandang bulu.
WARTA HUKUM: Gubernur Jangan Tunggu Gunung Kehilangan Bentuk
WARTA HUKUM mendesak Gubernur Lampung segera meminta Dinas ESDM Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan aktivitas pengerukan di Desa Lematang.
Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga diminta memberikan perhatian dan melakukan koordinasi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, DLH, Satpol PP, BPBD, serta instansi terkait lainnya perlu dilibatkan dalam pemeriksaan terpadu.
Apabila ditemukan kegiatan tanpa izin atau pelanggaran lingkungan, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai hukum, termasuk penghentian kegiatan apabila memenuhi persyaratan.
Sebaliknya, jika pengelola dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah, pemerintah wajib menjelaskan status legalitas dan kepatuhan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
WARTA HUKUM menegaskan bahwa pengawasan sumber daya alam bukan sekadar urusan administrasi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara.
Hingga berita ini diterbitkan, status legalitas kegiatan pengerukan di Desa Lematang belum terkonfirmasi. Redaksi juga belum memperoleh hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Tim GAKDA, Lukman Hakim, Ade Ikhsan, Guntur, Dadang, serta seluruh pihak yang berkepentingan.
Jangan tunggu gunung habis dikeruk, lereng rusak, dan masyarakat menjadi korban baru pemerintah bergerak.
Penegakan hukum harus menjangkau aktor di balik kegiatan, bukan hanya pekerja di lapangan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan kepentingan usaha dan pemilik modal.
- Penulis: Redaksi Warta Hukum




