Madas Nusantara Tegaskan Dukungan untuk Prabowo hingga 2029

Jakarta, WARTA HUKUM — Madas Nusantara dan sejumlah organisasi yang berada di bawah kepemimpinan KRH. HM. Jusuf Rizal, SH. menegaskan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Sikap tersebut disampaikan di tengah munculnya isu mengenai rencana aksi demonstrasi yang disebut-sebut bertujuan menurunkan Presiden Prabowo.

Jusuf Rizal meminta seluruh pihak tetap menjaga konstitusionalitas dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Menurut dia, situasi politik dan keamanan harus dijaga agar tidak berkembang menjadi keresahan yang merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

Madas Nusantara Tolak Cara Inkonstitusional

Jusuf Rizal mengatakan jaringan organisasi yang dipimpinnya tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut bukan berarti tanpa kritik. Ia justru meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak memiliki kapasitas memadai.

Menurut Jusuf Rizal, organisasi yang berada di bawah kepemimpinannya siap mengambil sikap apabila terdapat upaya yang dinilai inkonstitusional untuk menggulingkan pemerintahan.

“Menurut Jusuf Rizal, pria tokoh penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo Subianto keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada wartawan, jaringan organisasi dibawah kepemimpinannya, tetap solid mendukung Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 dan siap aksi melakukan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional, karena ini berdampak kepada masyarakat yang saat ini sedang susah.”

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Rizal saat menanggapi isu mengenai kemungkinan demonstrasi besar untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan pengalaman aksi demonstrasi anarkis yang pernah terjadi di sejumlah kota besar pada 21 Agustus 2025.

Madas Nusantara Soroti Keresahan Publik

Jusuf Rizal menilai isu mengenai demonstrasi besar berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak disikapi secara terbuka dan terukur oleh pemerintah. Ia mencontohkan kekhawatiran kalangan pengusaha yang mulai melakukan langkah pengamanan terhadap aset mereka.

Di Jakarta dan Bekasi, kata dia, sejumlah pengusaha pusat perbelanjaan dan gedung disebut mulai melakukan pemagaran sebagai langkah antisipasi apabila situasi keamanan memburuk.

Karena itu, Jusuf Rizal meminta pemerintah memberikan informasi resmi mengenai kondisi keamanan nasional. Menurutnya, komunikasi publik diperlukan agar isu yang berkembang tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan politik.

Ia berharap setiap aksi demonstrasi tetap berlangsung tertib, sesuai hukum, serta tidak mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas masyarakat.

Kritik untuk Pemerintahan Prabowo

Meski menyatakan dukungan, Jusuf Rizal memberikan sejumlah catatan kepada Presiden Prabowo. Ia meminta Presiden tidak alergi terhadap kritik yang bersifat konstruktif dan lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat.

“Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap,” tegas Jusuf Rizal

Jusuf Rizal juga meminta pemerintah mengevaluasi para menteri dan pejabat negara. Ia menilai pejabat yang tidak memiliki kapasitas seharusnya diganti agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan.

“Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal,” usul Jusuf Rizal

Madas Nusantara Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi

Selain persoalan politik dan ekonomi, Jusuf Rizal menyoroti agenda pemberantasan korupsi. Ia mendorong pemerintah segera memperkuat instrumen hukum untuk mengejar aset hasil tindak pidana korupsi.

Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengejar pelaku. Sistem penegakan hukum dan mekanisme pemulihan aset juga harus diperkuat agar hasil kejahatan tidak tetap dikuasai pelaku atau pihak lain.

“Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, abisin waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif,” tegas Jusuf Rizal

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Jusuf Rizal mengenai kebijakan pemberantasan korupsi. Implementasinya tetap harus mengacu pada hukum, konstitusi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekam Organisasi Jusuf Rizal

Berdasarkan catatan redaksi, Jusuf Rizal tercatat memimpin sejumlah organisasi, selain Ormas Madas Nusantara. Di antaranya LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, serta Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia.

Ia juga disebut memimpin Loyalis Bapak HM. Soeharto (Soehartois) serta Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) yang berbasis loyalis Soeharto.

Dengan sikap tersebut, Madas Nusantara menempatkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pilihan politik organisasinya hingga 2029. Pada saat yang sama, Jusuf Rizal menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pejabat, efisiensi anggaran, penguatan pemberantasan korupsi, serta penyampaian kritik secara konstitusional.

Penerbitan: Muhammad Toyyib