Breaking News
light_mode

Penggantian Kapolri, Prof Juanda: Kompetensi Absolut Presiden, Namun Pemberantasan Korupsi Harus Tetap Didukung

  • account_circle Helmy
  • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
  • print Cetak

Penggantian Kapolri Jadi Sorotan Publik

JAKARTA, WARTA HUKUM – Penggantian Kapolri kembali menjadi perbincangan setelah muncul isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Meski belum ada informasi resmi yang dapat mengonfirmasi kabar tersebut, isu ini berkembang luas dan memunculkan berbagai spekulasi, termasuk mengenai sosok yang disebut-sebut akan menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi isu tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, SH., MH., menegaskan bahwa apabila Presiden memutuskan melakukan pergantian Kapolri, langkah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

“Jika isu itu menjadi kenyataan dan terjadi penggantian Kapolri, maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi absolut Presiden,” ujar Prof. Juanda.

Penggantian Kapolri Merupakan Hak Konstitusional Presiden

Menurut Prof. Juanda, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat maupun memberhentikan Kapolri sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, secara hukum tidak ada persoalan apabila Presiden mengambil keputusan tersebut.

Namun demikian, ia menilai muncul pertanyaan besar apabila pergantian dilakukan ketika Kapolri dinilai sedang menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara konsisten.

“Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas-jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden. Ini merupakan sikap anomali, negara hukum apa ini,” tegasnya.

Prof. Juanda mengingatkan bahwa sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Menurutnya, Presiden bahkan pernah menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh rakyat dan pemerintah akan mengejar para pelaku korupsi hingga ke mana pun demi kepentingan bangsa.

Pemberantasan Korupsi Harus Mendapat Dukungan

Prof. Juanda mengaku sulit mempercayai apabila Presiden benar-benar mengganti Kapolri pada saat institusi Polri dinilai sedang bekerja menjalankan arahan Presiden dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Ia menilai, apabila perkara yang ditangani memiliki nilai besar dan melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum, justru langkah Kapolri dan jajarannya layak memperoleh dukungan.

“Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum,” katanya.

Prof. Juanda menambahkan, pengungkapan perkara korupsi berskala besar membutuhkan keberanian, profesionalisme, serta pembuktian hukum yang kuat sehingga aparat penegak hukum memerlukan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya.

Rakyat Diminta Mengawal Pemberantasan Korupsi

Di akhir pernyataannya, Prof. Juanda menyampaikan bahwa apabila isu pergantian Kapolri sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, maka hal tersebut tidak boleh menyurutkan langkah aparat penegak hukum.

“Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak-pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama-sama Kapolri dan penegak hukum lainnya untuk melawan korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas,” jelas Prof. Juanda, Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa polemik mengenai isu penggantian Kapolri tidak hanya dipandang dari aspek politik, tetapi juga harus dilihat melalui perspektif hukum tata negara serta komitmen bersama dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah terkait kebenaran isu pergantian Kapolri tersebut.


 

  • Penulis: Helmy

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dedikasi Bidan Desy Sandi: 12 Tahun Mengabdi dengan Hati, Anggap Pasien Sebagai Saudara Sendiri

    Dedikasi Bidan Desy Sandi: 12 Tahun Mengabdi dengan Hati, Anggap Pasien Sebagai Saudara Sendiri

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Febriyansah
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, wartahukum.id  – Dedikasi Bidan Desy Sandi selama 12 tahun menjadi inspirasi bagi masyarakat di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Melalui Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang dirintis sejak 2012, ia tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan yang membuat pasien merasa seperti keluarga […]

  • Raih Prestasi, 125 Siswa SMK Imelda Medan Kunjungi PT Inalum

    Raih Prestasi, 125 Siswa SMK Imelda Medan Kunjungi PT Inalum

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Nezza Sapitri
    • 0Komentar

    Reward Prestasi, 125 Siswa SMK Swasta Imelda Medan Kenal Dunia Industri BATUBARA,wartahukum.id—Sebanyak sekitar 125 siswa dan guru pendamping SMK Swasta Imelda Medan mengikuti kegiatan Eduwisata ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk reward prestasi siswa bagi mereka yang berhasil meraih peringkat 1, 2 dan 3 di […]

  • Sidang TPP Rutan Manna Evaluasi Pembinaan WBP dan Tamping

    Sidang TPP Rutan Manna Evaluasi Pembinaan WBP dan Tamping

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Hengki kabiro Tangerang
    • 0Komentar

    Sidang TPP Rutan Manna Bahas Evaluasi WBP dan Pengangkatan Tamping MANNA,wartahukum.id—Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna kembali menggelar Sidang TPP Rutan Manna bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (15/9/2026). Kegiatan berlangsung di Graha Serbaguna Rutan Manna mulai pukul 09.00 WIB sebagai forum evaluasi pembinaan sekaligus menentukan langkah lanjutan bagi WBP. Sidang tersebut dipimpin jajaran struktural […]

  • Wagub Dek Fadh Usulkan 4 Ekskavator untuk Daerah Rawan Banjir

    Wagub Dek Fadh Usulkan 4 Ekskavator untuk Daerah Rawan Banjir

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Wagub Aceh Usulkan Alat Berat Sistem Pinjam Pakai untuk Percepat Penanganan Banjir BANDA ACEH – Wartahukum.id — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten/kota yang berada di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran […]

  • Pengendalian Inflasi Daerah Jadi Fokus Audiensi Disperindag, Bulog dan BI Lampung

    Pengendalian Inflasi Daerah Jadi Fokus Audiensi Disperindag, Bulog dan BI Lampung

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle Rojali wartawan Way Kanan
    • 0Komentar

    Pengendalian Inflasi Daerah Diperkuat Melalui Sinergi Disperindag, Bulog dan Bank Indonesia BANDAR LAMPUNG, wartahukum.id — Pengendalian inflasi daerah menjadi fokus utama dalam audiensi yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Wilayah Lampung dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Disperindag Provinsi Lampung tersebut membahas berbagai strategi […]

  • FEBRIYANSHA UCAPKAN SELAMAT ATAS GRAND OPENING PT LINTAS DATA MULTI MEDIA

    FEBRIYANSHA UCAPKAN SELAMAT ATAS GRAND OPENING PT LINTAS DATA MULTI MEDIA

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle By Ansori
    • 0Komentar

    GRAND OPENING DAN PERESMIAN KANTOR PT LINTAS DATA MULTI MEDIA PRINGSEWU,wartahukum.id—Ketua Asosiasi Wartawan Internasional Kabupaten Pesawaran (ASWIN) sekaligus Pimpinan Media WartaHukum.id, Febriyansha, mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening serta peresmian kantor PT Lintas Data Multi Media yang digelar pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Kegiatan grand opening dan peresmian kantor PT Lintas Data Multi Media […]

expand_less