Breaking News
light_mode

Presiden LSM LIRA Soroti Dugaan Perusakan Kantor DPW LIRA Kepri

  • account_circle Muhammad Toy
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • print Cetak

 Presiden LSM LIRA Soroti Dugaan Perusakan Kantor DPW LIRA Kepri

JAKARTA,wartahukum.id—Presiden LSM LIRA kecam keras aksi perusakan Kantor DPW LIRA Kepri yang dilakukan oleh sekelompok massa saat menggelar demonstrasi. Ketua Umum LSM LIRA, KRH. H. Jusuf Rizal, SH, menilai tindakan tersebut telah melampaui batas penyampaian pendapat di muka umum dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Peristiwa yang terjadi di Kantor DPW LIRA Kepulauan Riau (Kepri) itu mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA. Organisasi tersebut menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perusakan tersebut.

  •  LIRA Sebut Ada Dugaan Aktor di Balik Aksi Perusakan

Jusuf Rizal mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari jaringan intelijen internal LIRA, terdapat dugaan pihak tertentu yang mendanai aksi massa tersebut.

Menurutnya, dugaan tersebut mengarah kepada dua oknum yang disebut memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik. Ia menduga aksi tersebut berkaitan dengan aktivitas LIRA yang selama ini aktif menyuarakan dan membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di wilayah Kepulauan Riau.

Namun demikian, hingga saat ini informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum diumumkan secara resmi kepada aparat penegak hukum.

  •  LIRA Dukung Pemberantasan Korupsi

Jusuf Rizal menegaskan bahwa LSM LIRA tetap konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang menjadi bagian dari agenda pemerintah.

LSM LIRA mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi sebagaimana semangat yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Karena itu, tindakan intimidasi maupun perusakan terhadap pihak yang menyuarakan pemberantasan korupsi tidak dapat dibenarkan,” ujar Jusuf Rizal dalam keterangannya.

Menurutnya, segala bentuk intimidasi maupun tindakan kekerasan terhadap pihak yang menyuarakan pemberantasan korupsi tidak dapat ditoleransi.

  •  Minta Pelaku dan Aktor Intelektual Diproses Hukum

Jusuf Rizal menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku lapangan maupun pihak yang diduga menjadi aktor di balik aksi tersebut.

Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Selain itu, DPP LIRA mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi terkait dugaan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Meski demikian, pihaknya masih melakukan proses verifikasi sebelum menyerahkan data tersebut kepada aparat penegak hukum.

    • Harap Aparat Bertindak Tegas dan Profesional

Lebih lanjut, Jusuf Rizal mengingatkan agar tindakan kekerasan yang mengatasnamakan demonstrasi tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam dugaan tersebut maupun hasil penyelidikan dari aparat penegak hukum terkait peristiwa perusakan Kantor DPW LIRA Kepri.(Muhammad toy)

 

 

 

 

 

✅ Jenis Berita:

Straight News (berita langsung yang berfokus pada pernyataan resmi narasumber, kronologi peristiwa, serta respons organisasi terhadap dugaan aksi perusakan dan langkah hukum yang akan ditempuh).

  • Penulis: Muhammad Toy

Rekomendasi Untuk Anda

  • Munas FSPTSI KSPSI: Jusuf Rizal Terpilih Aklamasi Pimpin Periode 2026–2031

    Munas FSPTSI KSPSI: Jusuf Rizal Terpilih Aklamasi Pimpin Periode 2026–2031

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Toyyib
    • 0Komentar

    MEDAN – KONSOLIDASI BESAR SERIKAT PEKERJA MEDAN, wartahukum.id — Munas FSPTSI KSPSI menjadi momentum penting dalam konsolidasi organisasi pekerja nasional. Musyawarah Nasional (Munas) III Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia FSPTSI-KSPSI yang bernaung di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI resmi menetapkan Jusuf Rizal secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2026–2031. Kegiatan nasional ini […]

  • Pangdam XXI/Radin Intan Redam Ketegangan Munas HIPMI, Apresiasi Peserta Jaga Kondusivitas

    Pangdam XXI/Radin Intan Redam Ketegangan Munas HIPMI, Apresiasi Peserta Jaga Kondusivitas

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Rojali wartawan way kanan
    • 0Komentar

    Ketegangan Sempat Terjadi Menjelang Kedatangan Presiden RI LAMPUNG,wartahukum.id—Suasana Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Ballroom Novotel Bandarlampung, Rabu (10/6/2026), sempat memanas menjelang kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Ketegangan dipicu protes sejumlah peserta terkait akses masuk ke ruang sidang dan distribusi kartu identitas (ID card). Protes Peserta Picu Aksi Saling Dorong Sejumlah peserta […]

  • Jalur Perdagangan ASEAN Dijaga, Prabowo Dorong Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

    Jalur Perdagangan ASEAN Dijaga, Prabowo Dorong Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle A. Malik
    • 0Komentar

    Prabowo Tekankan Pentingnya Jalur Perdagangan ASEAN Jakarta, wartahukum.id — Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN menjaga stabilitas dan keamanan jalur perdagangan strategis kawasan. Ajakan itu disampaikan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan ancaman gangguan rantai pasok internasional yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap ekonomi kawasan Asia Tenggara. Dalam berbagai forum internasional, Prabowo menegaskan bahwa […]

  • Bunda Kasihhati Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan

    Bunda Kasihhati Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Irfan fajri
    • 0Komentar

    Bunda Kasihhati Desak Presiden Evaluasi Ketua Komnas Perempuan JAKARTA,wartahukum.id—Bunda Kasihhati minta Presiden pecat Ketua Komnas Perempuan setelah muncul polemik terkait pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, saat ditemui awak media di kediamannya, Senin (29/6/2026). Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan Ketua Komnas […]

  • Viral! Klaim Limbah SPPG Sekincau 1 Aman Dipatahkan Temuan Lapangan, GERMASI Desak BGN Suspensi Operasional

    Viral! Klaim Limbah SPPG Sekincau 1 Aman Dipatahkan Temuan Lapangan, GERMASI Desak BGN Suspensi Operasional

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Irfan fajri kabiro lampung barat
    • 0Komentar

    Viral! Klaim Limbah SPPG Sekincau 1 Aman Dipatahkan Temuan Lapangan LAMPUNG BARAT,wartahukum.id—Klaim Kepala SPPG Sekincau 1 yang menyatakan limbah cair hasil operasional telah diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan filter biotabung sehingga menghasilkan air buangan yang “jernih, aman, dan tidak berbau” kini menjadi sorotan. Pasalnya, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kondisi yang dinilai berbeda […]

  • Wabup Indramayu Bukan Tersangka, Kejati Jabar Tegaskan Fakta

    Wabup Indramayu Bukan Tersangka, Kejati Jabar Tegaskan Fakta

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Kejati Jawa Barat Klarifikasi Isu Penetapan Tersangka Wakil Bupati Indramayu INDRAMAYU, wartahukum.id— Wabup Indramayu bukan tersangka. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menegaskan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam perkara yang belakangan dikaitkan dengan Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan media sosial terkait […]

expand_less