Bunda Kasihhati Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan
- account_circle Irfan fajri
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Bunda Kasihhati Desak Presiden Evaluasi Ketua Komnas Perempuan
JAKARTA,wartahukum.id—Bunda Kasihhati minta Presiden pecat Ketua Komnas Perempuan setelah muncul polemik terkait pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, saat ditemui awak media di kediamannya, Senin (29/6/2026).
Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan Ketua Komnas Perempuan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi “penyiksaan” berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah memicu kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.
-
Bunda Kasihhati Soroti Empati terhadap Korban
Bunda Kasihhati menilai masyarakat lebih membutuhkan keberpihakan kepada korban daripada perdebatan mengenai definisi hukum internasional.
“Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti ini tidak mencerminkan empati yang seharusnya dimiliki lembaga pelindung perempuan.”
Selain itu, ia menegaskan bahwa Komnas Perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan.
“Komnas Perempuan dibentuk untuk menjadi benteng terakhir perempuan korban kekerasan. Ketika masyarakat berharap suara yang menguatkan korban, yang terdengar justru penjelasan yang memicu polemik. Ini bukan sekadar persoalan istilah hukum, tetapi persoalan kepekaan dan tanggung jawab moral kepada korban.”
-
Minta Penjelasan Hukum Disampaikan Secara Utuh
Lebih lanjut, Bunda Kasihhati mengatakan seorang pemimpin lembaga negara harus mampu menyampaikan penjelasan hukum secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau memang yang dimaksud adalah definisi teknis dalam Konvensi PBB, sampaikan secara lengkap. Jangan berhenti pada kalimat yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban dianggap belum cukup berat. Kalimat yang tidak utuh dapat melukai hati korban dan mengikis kepercayaan publik.”
-
Desak Presiden Evaluasi Ketua Komnas Perempuan
Atas dasar itu, Perempuan Tangguh Nusantara meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap Ketua Komnas Perempuan.
“Kami meminta Presiden segera mengevaluasi Ketua Komnas Perempuan. Apabila dinilai tidak lagi mampu membangun kepercayaan publik, menjaga empati terhadap korban, dan mengomunikasikan sikap lembaga secara utuh, maka sudah selayaknya dilakukan pergantian kepemimpinan demi memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Komnas Perempuan.”
Menurut Bunda Kasihhati, tuntutan tersebut bertujuan agar Komnas Perempuan tetap menjadi lembaga yang berpihak kepada korban, menjaga rasa keadilan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
-
Harapkan Komnas Perempuan Kembali Menjadi Pelindung Korban
Di akhir pernyataannya, Bunda Kasihhati menegaskan harapannya agar Komnas Perempuan kembali menjalankan perannya sebagai pelindung perempuan korban kekerasan.
“Korban membutuhkan pembela, bukan polemik. Komnas Perempuan harus kembali menjadi rumah yang menghadirkan harapan bagi perempuan korban kekerasan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Sudah sepantasnya ketua Komnas Perempuan Di Pecat.” pungkas Kasihhati.
(Irfan/ris)
- Penulis: Irfan fajri
