Breaking News
light_mode

Pesangon PHK Dipermainkan — Korban PHK PT Mega Central Finance Geruduk DPRD Bandar Lampung: Hak Pesangon Dianggap Dipermainkan, Keadilan Dituntut

  • account_circle Febriansyah
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • print Cetak

Bandar Lampung, wartahukum.id – Pesangon PHK dipermainkan menjadi sorotan tajam setelah dua mantan karyawan PT Mega Central Finance (MCF) mendatangi DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (4/5/2026). Langkah ini bukan sekadar pengaduan administratif, melainkan bentuk protes terbuka atas dugaan pengabaian hak normatif pekerja pasca pemutusan hubungan kerja (PHK).

Protes Terbuka ke DPRD: Pesangon PHK Dipermainkan

Sindi Yoanita Putri dan Ahmad Yunus hadir bersama kuasa hukum mereka, Satrya Surya Pratama dari Kantor Hukum Surya Nusantara dan Rekan. Mereka membeberkan dugaan ketidaktransparanan dalam perhitungan hak pesangon, meski PHK disebut dilakukan karena efisiensi perusahaan, bukan akibat pelanggaran kerja.

Sindi, yang telah mengabdi selama 11 tahun 9 bulan, menegaskan dirinya tidak menolak kebijakan efisiensi. Namun ia menolak keras jika haknya dipangkas tanpa dasar yang jelas.

“Saya tidak menolak jika harus di-PHK. Tapi tolong, hargai masa pengabdian kami. Berikan apa yang menjadi hak kami sesuai hukum. Saat saya tanya rincian yang saya dapat, jawaban perusahaan tidak jelas. Padahal hitungan kami, pesangon yang seharusnya saya terima sekitar Rp44 juta. Tapi apa yang ditawarkan? Cuma Rp9 juta. Ini jelas-jelas merugikan dan tidak masuk akal,” tegas Sindi.

Hak Pekerja Dipertanyakan: Dana DPLK Tak Kunjung Cair

Kasus lebih serius dialami Ahmad Yunus. Ia mengaku tidak menerima pesangon sama sekali, meskipun telah bekerja hampir 15 tahun sejak 2011. Lebih dari itu, dana DPLK miliknya sekitar Rp31,5 juta juga belum bisa dicairkan karena belum mendapat persetujuan perusahaan.

“Saya cuma dapat bayaran sisa cuti dan sisa gaji, totalnya cuma sekitar Rp3 juta. Itu saja. Selama hampir 15 tahun saya bekerja keras, akhirnya diperlakukan seperti ini? Dana DPLK pun ditahan seolah-olah itu milik perusahaan. Ini sungguh tidak adil dan menyakitkan hati,” ungkap Ahmad.

Situasi ini memperkuat dugaan bahwa pesangon PHK dipermainkan dan hak pekerja tidak diberikan secara utuh sesuai ketentuan.

Kuasa Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Serius

Kuasa hukum korban, Satrya Surya Pratama, menyebut tindakan manajemen MCF berpotensi melanggar prinsip perlindungan tenaga kerja. Ia menilai dalih efisiensi tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban hukum.

“Secara hukum, kasus ini sangat jelas dan bisa dimenangkan di pengadilan. Tapi kenyataannya, tidak semua pekerja punya dana untuk berperkara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Inilah yang kami soroti. Apakah efisiensi perusahaan harus dilakukan dengan cara merugikan hak orang banyak? Alasan efisiensi pun harus dibuktikan dengan audit keuangan yang jelas, jangan cuma dijadikan dalih untuk lepas tanggung jawab,” ujarnya.

DPRD Diminta Bertindak: Pesangon PHK Dipermainkan Tak Boleh Dibiarkan

Satrya mendesak DPRD Kota Bandar Lampung dan instansi terkait untuk segera melakukan pengawasan dan langkah konkret. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, termasuk kemungkinan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha jika terbukti terjadi pelanggaran.

“Kami minta ketegasan. Jangan biarkan hak pekerja dipermainkan semau perusahaan. Jika ini dibiarkan, maka perlindungan tenaga kerja hanyalah omong kosong belaka,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa jika jalur advokasi tidak membuahkan hasil, pihaknya siap membawa perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hingga tuntas.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena mencerminkan ketimpangan posisi antara pekerja dan perusahaan. Para korban berharap keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar ditegakkan melalui langkah nyata dari para pemangku kebijakan.(Feb)


 

  • Penulis: Febriansyah
  • Editor: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keracunan Massal MBG di SDN 22 Tegineneng, 32 Siswa dan 1 Guru Dirawat Usai Santap Menu Sop Buah

    Keracunan Massal MBG di SDN 22 Tegineneng, 32 Siswa dan 1 Guru Dirawat Usai Santap Menu Sop Buah

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Ansori /rls
    • 0Komentar

     Siswa SDN 22 Tegineneng Diduga Keracunan Usai Konsumsi Makan Bergizi Gratis PESAWARAN,wartahukum.id—Sebanyak 32 siswa dan 1 orang guru di SDN 22 Tegineneng, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (24/7/2026). Korban mulai merasakan gejala tidak lama setelah menyantap hidangan yang disediakan […]

  • Pemkot Cirebon Dorong UMKM Naik Kelas melalui AKSARA Jabar 2026

    Pemkot Cirebon Dorong UMKM Naik Kelas melalui AKSARA Jabar 2026

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    AKSARA Jabar 2026 Jadi Ruang Penguatan Kapasitas dan Akses Pasar UMKM CIREBON,wartahukum.id—Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik pelaksanaan Regional Offline AKSARA (Akselerasi Wirausaha) Jawa Barat 2026 yang digelar di Kota Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus mendorong produk-produk lokal agar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Wali […]

  • Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

    Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Jepri kabiro langsa, Aceh
    • 0Komentar

    Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik KOTA LANGSA,wartahukum.id—Wali Kota Langsa Jeffry Sentana Lantik 47 Geuchik masa jabatan 2026–2032 di Pendopo Wali Kota Langsa, Kamis (30/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi awal kepemimpinan baru di 47 gampong sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan gampong. Pelantikan dihadiri unsur Forkopimda, Ketua TP PKK […]

  • Polisi Peduli Pendidikan, Kapolsek Baradatu Ingatkan Pelajar SMPN 1 Baradatu Jauhi Judi Online hingga Perundungan

    Polisi Peduli Pendidikan, Kapolsek Baradatu Ingatkan Pelajar SMPN 1 Baradatu Jauhi Judi Online hingga Perundungan

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo menjadi pembina upacara di SMPN 1 Baradatu Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Way Kanan Senin 26 Oktober 2026 ingatkan pelajar jauhi judi online dan bullying Way Kanan, WARTAHUKUM.ID – Polsek Baradatu menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui program Police Goes to School yang diisi dengan kegiatan menjadi pembina upacara di SMPN […]

  • MPLS Polresta Bandar Lampung Tanamkan Disiplin dan Kesadaran Hukum Pelajar

    MPLS Polresta Bandar Lampung Tanamkan Disiplin dan Kesadaran Hukum Pelajar

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Ansori /rls
    • 0Komentar

    MPLS Polresta Bandar Lampung Bekali Siswa Baru dengan Edukasi Disiplin dan Kesadaran Hukum BANDAR LAMPUNG,wartahukum.id—Kegiatan MPLS Polresta Bandar Lampung yang diisi dengan penyuluhan kepada siswa baru menjadi bagian dari upaya preventif Polri dalam membentuk karakter pelajar sejak hari pertama memasuki lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, para peserta didik diberikan edukasi mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap […]

  • Diduga Nasabah Sudah Lunas, Jaminan Masih Hendak Dilelang, Advokat Fesbian Fajrin Siapkan Laporan Polisi terhadap Bank Ulam Lampung Barat

    Diduga Nasabah Sudah Lunas, Jaminan Masih Hendak Dilelang, Advokat Fesbian Fajrin Siapkan Laporan Polisi terhadap Bank Ulam Lampung Barat

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Irfan Fajri
    • 0Komentar

    LAMPUNG BARAT, WARTA HUKUM — Nasabah Bank Ulam Cabang Lampung Barat diduga menghadapi persoalan terkait status jaminan kredit meski kewajibannya disebut telah dilunasi. Persoalan tersebut kini memasuki ranah hukum setelah Advokat Fesbian Fajrin, S.H., M.H., menyatakan akan membawa perkara itu ke Polres Lampung Barat. Langkah hukum tersebut diambil setelah Fesbian menerima informasi dan sejumlah dokumen […]

expand_less