Prabowo PPATK Bahas Transaksi Negara di Hambalang
- account_circle rian arif
- calendar_month 16 jam yang lalu
- print Cetak
Jakarta, WARTA HUKUM.ID – Prabowo PPATK menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang.
Pertemuan tersebut membahas aliran dana negara hingga upaya pencegahan korupsi.
-
Pertemuan Rutin Bahas Transaksi Keuangan Negara
Pertemuan ini disampaikan langsung oleh Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resmi.
Dalam unggahan tersebut, terlihat Presiden Prabowo duduk berhadapan dengan Ivan Yustiavandana dan Prasetyo Hadi saat berdiskusi.
“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Setkab.
Selain itu, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan. Pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi terhadap transaksi keuangan sekaligus memperketat pengawasan aliran dana negara.
-
Penekanan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan
Dalam diskusi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan anggaran harus berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ucap dia.
Dengan demikian, pemerintah terus mendorong sistem keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Komitmen Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan dana.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar dia.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan efisien. (Rian)
- Penulis: rian arif
