Breaking News
light_mode

TIDAR Lampung Buka Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Tidak Mampu

  • account_circle Febriyansha, pem, red.
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • print Cetak

TIDAR Lampung Hadirkan Layanan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu

BANDAR LAMPUNG,wartahukum.id—Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Lampung melalui Bidang Hukum meluncurkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.

TIDAR merupakan organisasi kepemudaan yang berafiliasi sebagai sayap muda Partai Gerindra. Program bantuan hukum tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendampingan dan perlindungan hukum. Program serupa juga diberitakan oleh media lokal Lampung pada 28 September 2026.

Ketua Bidang Hukum PD TIDAR Lampung, Satrya Surya Pratama, mengatakan layanan tersebut diberikan dengan tujuan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh pendampingan hukum.

“Keadilan adalah hak setiap warga negara. Tidak boleh ada yang terpinggirkan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

  • Layanan Meliputi Konsultasi hingga Pendampingan Perkara

Program tersebut menyediakan sejumlah layanan hukum, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, pembuatan dokumen hukum, mediasi dan negosiasi, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Jenis perkara yang disebut dapat ditangani antara lain perkara pidana, perdata, sengketa tanah, wanprestasi, utang piutang, penipuan, penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketenagakerjaan, hingga sengketa hak-hak masyarakat.

Satrya menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan melalui program tersebut tidak dipungut biaya.

“Pendampingan hukum kita bantu secara gratis tidak ada dipungut biaya apapun jadi bagi masyarakat yang memiliki masalah atau mengalami tindakan kekerasan jangan takut untuk melaporkan kami siap mendampingi secara hukum,” tegas Satrya.

  • Pemohon Wajib Memenuhi Sejumlah Persyaratan

Untuk memperoleh layanan tersebut, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi, serta mengajukan permohonan kepada LBH Pesenggiri Lampung.

Pemohon juga diminta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara serta melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan.

Setiap permohonan selanjutnya disebut akan melalui proses verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara nasional, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai penerima dan pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima, serta syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum.

  • Masyarakat Dapat Menghubungi Layanan Konsultasi

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi mengenai program tersebut dapat menghubungi layanan Telepon/WhatsApp di 0822 8183 3899 atau melalui akun Instagram @TIDAR.Lampung.

Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu akses bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan informasi maupun pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

(Febriyansha)

 

 

  • Penulis: Febriyansha, pem, red.
  • Editor: Ansori

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sambut HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Kodim 0422/Lampung Barat dan Seluruh Jajaran Koramil Gelar Karya Bakti

    Sambut HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Kodim 0422/Lampung Barat dan Seluruh Jajaran Koramil Gelar Karya Bakti

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Irfan fajri kabiro lampung barat
    • 0Komentar

    Karya Bakti Serentak Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat di Lampung Barat LAMPUNG BARAT,wartahukum.id—Karya Bakti Kodim 0422/Lampung Barat digelar secara serentak oleh seluruh jajaran Koramil dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Jumat (24/7/2026). Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI bersama pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat setempat melalui gotong royong membersihkan lingkungan, […]

  • Kepala SMAN 1 Kotabumi Diduga Diminta Rp4 Juta

    Kepala SMAN 1 Kotabumi Diduga Diminta Rp4 Juta

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Mimi ka biro lampung utara
    • 0Komentar

    Dugaan Pungutan Rp4 Juta di SMAN 1 Kotabumi Diminta Diklarifikasi LAMPUNG UTARA,Wartahukum.id — Dugaan pungutan sebesar Rp4 juta terhadap salah satu siswa SMA Negeri 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menjadi sorotan. Informasi tersebut menyebutkan uang diminta dengan alasan biaya seragam dan transportasi. Berdasarkan data resmi satuan pendidikan Pemerintah Provinsi Lampung, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., […]

  • KASAT LANTAS AKP SULKHAN SH., MH. PATROLI SIANG DI PERBATASAN WAY KAN – SUMSEL, HIMBAU PENGENDARA TERTIB BERLALU LINTAS

    KASAT LANTAS AKP SULKHAN SH., MH. PATROLI SIANG DI PERBATASAN WAY KAN – SUMSEL, HIMBAU PENGENDARA TERTIB BERLALU LINTAS

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle ROJALI
    • 0Komentar

    *KASAT LANTAS AKP SULKHAN SH., MH. PATROLI SIANG DI PERBATASAN WAY KAN – SUMSEL, HIMBAU PENGENDARA TERTIB BERLALU LINTAS*   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – Satlantas Polres Way Kanan terus gencar melaksanakan kegiatan patroli untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Way Kanan *AKP Sulkhan, SH., MH.* memimpin langsung kegiatan Patroli […]

  • Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau Jaga Daya Beli

    Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau Jaga Daya Beli

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Pemkot Cirebon Perkuat Pengendalian Inflasi untuk Jaga Daya Beli Warga CIREBON,wartahukum.id—Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya menjaga daya beli warga melalui pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester […]

  • Polsek Penyinggahan Dampingi Penyaluran BLT-DD kepada 14 KPM di Kampung Penyinggahan Ulu

    Polsek Penyinggahan Dampingi Penyaluran BLT-DD kepada 14 KPM di Kampung Penyinggahan Ulu

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Polsek Penyinggahan Kawal Penyaluran BLT-DD untuk 14 KPM di Penyinggahan Ulu KUTAI BARAT,Wartahukum.id – Polsek Penyinggahan mendampingi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Kepala Kampung Penyinggahan Ulu, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Selasa (4/8/2026) pukul 09.30 WITA. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung aman, tertib, […]

  • Pesangon PHK Dipermainkan — Korban PHK PT Mega Central Finance Geruduk DPRD Bandar Lampung: Hak Pesangon Dianggap Dipermainkan, Keadilan Dituntut

    Pesangon PHK Dipermainkan — Korban PHK PT Mega Central Finance Geruduk DPRD Bandar Lampung: Hak Pesangon Dianggap Dipermainkan, Keadilan Dituntut

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Febriansyah
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, wartahukum.id – Pesangon PHK dipermainkan menjadi sorotan tajam setelah dua mantan karyawan PT Mega Central Finance (MCF) mendatangi DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (4/5/2026). Langkah ini bukan sekadar pengaduan administratif, melainkan bentuk protes terbuka atas dugaan pengabaian hak normatif pekerja pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Protes Terbuka ke DPRD: Pesangon PHK Dipermainkan Sindi […]

expand_less