Breaking News
light_mode

Jalan Badak Bandar Lampung Cepat Rusak, Warga Soroti Kualitas Proyek Aspal

  • account_circle Redaksi Warta Hukum
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • print Cetak

Bandar Lampung, wartahukum.id  — Jalan Badak Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah kondisi aspal di ruas jalan tersebut dilaporkan cepat mengalami kerusakan meski proyek perbaikannya belum lama dikerjakan. Warga mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek serta pengawasan teknis dari pihak terkait.

Kerusakan jalan yang muncul dalam waktu relatif singkat itu memicu keluhan pengguna jalan. Aspal tampak mulai mengelupas, retak, bahkan berlubang di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengendara, terutama saat hujan turun dan genangan air menutupi permukaan jalan yang rusak.

Fenomena jalan cepat rusak di Bandar Lampung sendiri bukan persoalan baru. Sejumlah laporan media sebelumnya juga menyoroti pola kerusakan berulang pada berbagai ruas jalan di kota ini.

Warga Pertanyakan Mutu Proyek

Warga sekitar mengaku kecewa karena proyek pengaspalan dinilai tidak memberikan dampak jangka panjang. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan seremonial, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

“Baru diperbaiki, tapi sudah mulai rusak lagi. Kalau begini masyarakat jadi bertanya-tanya kualitas pengerjaannya bagaimana,” ujar salah seorang warga yang melintas di lokasi.

Keluhan serupa juga banyak muncul di berbagai daerah Lampung. Dalam sejumlah kasus, masyarakat menilai pola tambal sulam tanpa pembenahan menyeluruh membuat jalan cepat kembali rusak.

Selain kualitas material, warga menilai sistem drainase menjadi faktor penting yang kerap diabaikan. Genangan air disebut mempercepat kerusakan lapisan aspal, terutama jika konstruksi dasar jalan tidak dikerjakan secara optimal.

Drainase dan Beban Kendaraan Jadi Sorotan

Beberapa pengamat infrastruktur sebelumnya menyebut kerusakan jalan yang terus berulang dapat dipicu oleh banyak faktor, mulai dari drainase buruk, kualitas pemadatan tanah dasar, hingga kendaraan bertonase berat yang melintas setiap hari.

Akademisi juga menilai perbaikan jalan seharusnya tidak hanya berfokus pada lapisan permukaan. Jika struktur bawah jalan bermasalah, maka kerusakan akan terus muncul pada titik yang sama.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya pernah menemukan sejumlah proyek jalan di Lampung yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta lemahnya pengendalian mutu pekerjaan.

Temuan tersebut memperkuat desakan masyarakat agar setiap proyek infrastruktur diawasi secara ketat, mulai dari proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, hingga masa pemeliharaan.

Desakan Transparansi dan Pengawasan

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi teknis terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengaspalan Jalan Badak Bandar Lampung. Transparansi anggaran dan kualitas pekerjaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, warga meminta adanya pengawasan independen agar proyek infrastruktur tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Jika ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka kontraktor pelaksana dapat diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak kerja dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus jalan rusak yang terus berulang juga menjadi alarm penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar target kuantitas, tetapi harus mengedepankan kualitas, pengawasan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas.

 

  • Penulis: Redaksi Warta Hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kritik Mendes Yandri Tutup Alfamart, Indomart, dan MaduraMart

    Kritik Mendes Yandri Tutup Alfamart, Indomart, dan MaduraMart

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Muhammad Toyyib
    • 0Komentar

    Jakarta, wartahukum.id — Ormas Madas Nusantara mengecam keras keputusan Menteri Desa, Yandri Susanto, yang berniat menutup seluruh gerai Alfamart, Indomart, dan Warung Madura (MaduraMart) di Indonesia. Kebijakan itu dinilai merugikan ekonomi rakyat dan mengancam mata pencaharian ribuan pekerja. Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menegaskan, “Seharusnya koperasi bertujuan mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan […]

  • Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”

    Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle wartahukum
    • 0Komentar

    “Menolak Diam: Membedah Anatomi Kegagalan Tata Kelola Metro dan Risiko Kerugian Negara”     METRO — Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan rentetan Rekomendasi DPRD Kota Metro yang cenderung berulang, pemerhati kebijakan publik Hendra Apriyanes memberikan pernyataan sikap tegas. Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Metro saat ini dinilai bukan lagi sekadar menghadapi tantangan administratif biasa, […]

  • Akurasi Jurnalistik Digital: Meutya Hafid Ingatkan Media Tak Korbankan Kebenaran

    Akurasi Jurnalistik Digital: Meutya Hafid Ingatkan Media Tak Korbankan Kebenaran

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Akurasi Jurnalistik Digital Jadi Fondasi Kepercayaan Publik Jakarta, watahukum.id — Dalam dinamika akurasi jurnalistik digital, kecepatan penyebaran informasi di era teknologi tidak boleh mengorbankan kebenaran. Hal ini ditegaskan oleh Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada acara peringatan World Press Freedom Day 2026 bertema “Kolaborasi untuk Indonesia Berkualitas dan Berkelanjutan” saat kegiatan car […]

  • Gawat Jika Laporan Tak Segera Di Proses,LSM Trinusa Ancam Gelar Unjuk Rasa Lebih Besar di Kejari Pringsewu”,

    Gawat Jika Laporan Tak Segera Di Proses,LSM Trinusa Ancam Gelar Unjuk Rasa Lebih Besar di Kejari Pringsewu”,

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle @suhairi biro pringsewu
    • 0Komentar

    PRINGSEWU, wartahukum.id —Setelah resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa memberikan batas waktu bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Jika tidak ada respons atau langkah penyelidikan dalam waktu dekat, pihaknya mengancam akan kembali turun ke jalan dengan membawa […]

  • Gempa Sukabumi M 4,6 Guncang Wilayah Jawa Barat

    Gempa Sukabumi M 4,6 Guncang Wilayah Jawa Barat

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle ansori kabiro
    • 0Komentar

      BMKG Catat Gempa Sukabumi Terjadi Minggu Malam Jawa Barat,WARTA HUKUM.ID —Gempa Sukabumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (17/5/2026) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa terjadi sekitar pukul 22.15 WIB. BMKG menjelaskan pusat gempa berada di tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman mencapai 25 kilometer. Pusat Gempa Berada […]

  • Diduga Dikelola Oknum Aparat, Aktivitas BBM Ilegal di Tanjung Bintang Disorot Warga

    Diduga Dikelola Oknum Aparat, Aktivitas BBM Ilegal di Tanjung Bintang Disorot Warga

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, Wartahukum.id — Maraknya pengungkapan kasus penimbunan dan pengelolaan solar ilegal oleh Polda Lampung dalam beberapa waktu terakhir dinilai belum memberikan efek jera. Di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, aktivitas serupa justru diduga masih berlangsung. Informasi awal diperoleh tim investigasi media ini dari laporan masyarakat di Dusun Daton 9. Menindaklanjuti hal tersebut, […]

expand_less