Breaking News
light_mode

Jalan Badak Bandar Lampung Cepat Rusak, Warga Soroti Kualitas Proyek Aspal

  • account_circle Redaksi Warta Hukum
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • print Cetak

Bandar Lampung, wartahukum.id  — Jalan Badak Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah kondisi aspal di ruas jalan tersebut dilaporkan cepat mengalami kerusakan meski proyek perbaikannya belum lama dikerjakan. Warga mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek serta pengawasan teknis dari pihak terkait.

Kerusakan jalan yang muncul dalam waktu relatif singkat itu memicu keluhan pengguna jalan. Aspal tampak mulai mengelupas, retak, bahkan berlubang di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengendara, terutama saat hujan turun dan genangan air menutupi permukaan jalan yang rusak.

Fenomena jalan cepat rusak di Bandar Lampung sendiri bukan persoalan baru. Sejumlah laporan media sebelumnya juga menyoroti pola kerusakan berulang pada berbagai ruas jalan di kota ini.

Warga Pertanyakan Mutu Proyek

Warga sekitar mengaku kecewa karena proyek pengaspalan dinilai tidak memberikan dampak jangka panjang. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan seremonial, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

“Baru diperbaiki, tapi sudah mulai rusak lagi. Kalau begini masyarakat jadi bertanya-tanya kualitas pengerjaannya bagaimana,” ujar salah seorang warga yang melintas di lokasi.

Keluhan serupa juga banyak muncul di berbagai daerah Lampung. Dalam sejumlah kasus, masyarakat menilai pola tambal sulam tanpa pembenahan menyeluruh membuat jalan cepat kembali rusak.

Selain kualitas material, warga menilai sistem drainase menjadi faktor penting yang kerap diabaikan. Genangan air disebut mempercepat kerusakan lapisan aspal, terutama jika konstruksi dasar jalan tidak dikerjakan secara optimal.

Drainase dan Beban Kendaraan Jadi Sorotan

Beberapa pengamat infrastruktur sebelumnya menyebut kerusakan jalan yang terus berulang dapat dipicu oleh banyak faktor, mulai dari drainase buruk, kualitas pemadatan tanah dasar, hingga kendaraan bertonase berat yang melintas setiap hari.

Akademisi juga menilai perbaikan jalan seharusnya tidak hanya berfokus pada lapisan permukaan. Jika struktur bawah jalan bermasalah, maka kerusakan akan terus muncul pada titik yang sama.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya pernah menemukan sejumlah proyek jalan di Lampung yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta lemahnya pengendalian mutu pekerjaan.

Temuan tersebut memperkuat desakan masyarakat agar setiap proyek infrastruktur diawasi secara ketat, mulai dari proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, hingga masa pemeliharaan.

Desakan Transparansi dan Pengawasan

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi teknis terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengaspalan Jalan Badak Bandar Lampung. Transparansi anggaran dan kualitas pekerjaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, warga meminta adanya pengawasan independen agar proyek infrastruktur tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Jika ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka kontraktor pelaksana dapat diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak kerja dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kasus jalan rusak yang terus berulang juga menjadi alarm penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar target kuantitas, tetapi harus mengedepankan kualitas, pengawasan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas.

 

  • Penulis: Redaksi Warta Hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sertifikat Tanah Adat Pesawaran Belum Diproses, Warga Ancam Demo

    Sertifikat Tanah Adat Pesawaran Belum Diproses, Warga Ancam Demo

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Ansori Kabiro Pesawaran
    • 0Komentar

    Sertifikat Tanah Adat Pesawaran Jadi Tuntutan Masyarakat Pitung Tiyuh Pesawaran, wartahukum.id  — Gedong tataan Sertifikat tanah adat Pesawaran kembali menjadi tuntutan masyarakat adat Pitung Tiyuh yang mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera memproses pengajuan sertifikat tanah bersama warga Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Masyarakat menilai proses administrasi pertanahan berjalan lamban dan belum […]

  • Rutan Kelas IIB Manna Gandeng Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara Gelar Sosialisasi di Aula Kantor

    Rutan Kelas IIB Manna Gandeng Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara Gelar Sosialisasi di Aula Kantor

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Zamzami kaporwil banten
    • 0Komentar

    Rutan Kelas IIB Manna Gelar Sosialisasi Pencegahan Kanker Bersama Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara MANNA,wartahukum.id—Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna mengikuti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kanker yang diselenggarakan Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara Cabang Bengkulu Selatan pada Sabtu (11/7/2026) pukul 08.30 WIB di Aula Kantor Rutan Kelas IIB Manna. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman petugas mengenai pencegahan […]

  • Gunung Dipangkas Kedamaian, Aktivitas Galian di Balik Rencana Gudang Tuai Sorotan Publik

    Gunung Dipangkas Kedamaian, Aktivitas Galian di Balik Rencana Gudang Tuai Sorotan Publik

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, wartahukum.id – Gunung Dipangkas Kedamaian kembali menjadi sorotan publik setelah aktivitas pengerukan batu gunung dan tanah urug di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kedamaian, terus berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap persoalan banjir di Kota Bandar Lampung. Di saat pemerintah kota sedang berjibaku menangani banjir di sejumlah wilayah, aktivitas alat berat yang mengikis […]

  • Beni Saputra Pimpin KPK RI Lampung Selatan, Dapat Dukungan ASWIN

    Beni Saputra Pimpin KPK RI Lampung Selatan, Dapat Dukungan ASWIN

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Ansori
    • 0Komentar

    Beni Saputra Resmi Nahkodai KPK RI Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selatan, wartahukum.id —Beni Saputra resmi memimpin Komunitas Penegak Keadilan (KPK RI) Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 2 Juni 2026. Kehadiran Beni Saputra sebagai ketua baru diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam mengawal keadilan, transparansi, serta kepentingan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), […]

  • Pemutakhiran Data KPU, Parsindo Konsolidasi Nasional Bidik Lolos Pemilu 2029

    Pemutakhiran Data KPU, Parsindo Konsolidasi Nasional Bidik Lolos Pemilu 2029

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Toyyib
    • 0Komentar

    JAKARTA, wartahukum.id – Pemutakhiran Data KPU menjadi langkah awal yang dilakukan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) untuk memperkuat kesiapan organisasi menghadapi Pemilu 2029. Partai yang didukung para loyalis Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM Soeharto, itu mulai menggerakkan mesin politik melalui konsolidasi nasional dan pembaruan data kepengurusan di seluruh Indonesia. Ketua Umum Partai Parsindo, KRH. HM […]

  • DISKUSI MALAM WARTAHUKUM.ID PERKUAT SINERGI MEDIA DAN MARKETING DI PESAWARAN

    DISKUSI MALAM WARTAHUKUM.ID PERKUAT SINERGI MEDIA DAN MARKETING DI PESAWARAN

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Rojali wartawan way kanan
    • 0Komentar

    Diskusi Malam Wartahukum.id Bahas Penguatan Media Digital Diskusi Malam Wartahukum.id berlangsung hangat dan penuh keakraban di kediaman Ansori, Kepala Biro Wartahukum.id Lampung sekaligus Kepala Marketing Wartahukum.id, di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Rabu (25/6/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum bertukar gagasan terkait pengembangan media digital, strategi pemasaran, serta penguatan […]

expand_less