Usai Dilaporkan ke Polisi, Nanang Diduga Minta Rp500 Ribu kepada Korban: Motor Marti Belum Jelas, Polisi Diminta Telusuri Penadah
- account_circle Redaksi Warta Hukum
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, WARTA HUKUM – Penanganan dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilaporkan seorang perempuan bernama Marti ke Polsek Sukarame, Polresta Bandar Lampung, menjadi sorotan. Pasalnya, beberapa hari setelah laporan polisi diterbitkan, pihak yang dilaporkan berinisial Nanang diduga masih menghubungi korban melalui WhatsApp dan meminta uang sebesar Rp500 ribu dengan alasan untuk menebus sepeda motor milik korban.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius: di mana keberadaan sepeda motor tersebut, kepada siapa kendaraan itu diduga dialihkan, dan siapa pihak yang saat ini menguasainya?
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang menerima, menggadaikan, atau menguasai kendaraan tersebut.
Laporan Polisi Sudah Diterbitkan
Berdasarkan dokumen Tanda Bukti Laporan yang diterima redaksi, Marti melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ke Polsek Sukarame pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/608/X/2026/SPKT/Polsek SKM/Restabalam/Polda LPG.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Senin, 26 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WIB, di Jalan Sukarno Hatta, Gudang Kopi Suden, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
Adapun kendaraan yang menjadi objek laporan adalah satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 berwarna hitam. Marti memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai Rp12 juta.
Diduga Minta Rp500 Ribu untuk Menebus Motor
Perhatian semakin tertuju pada tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diterima redaksi. Dalam percakapan tersebut, seseorang yang diduga Nanang meminta pinjaman uang kepada Marti sebesar Rp500 ribu dengan alasan untuk menebus sepeda motor.
Pesan yang diduga dikirimkan tersebut berbunyi:
“Assalamualaikum Mak . Bisa mnta minjem 500 ga Nanang mau Nebus MTR nya bapak dah ngsh 1juta kurang 500 .. Nanang sumpah malu SMA Mak smpe mhn2 SMA org tua Nanang smlm”
Dalam pesan berikutnya, pengirim kembali menyampaikan:
“Biar saya ambil hri ini mak”
Bahkan, terdapat pesan lain yang menyebutkan bahwa pengirim mengaku menggadaikan sepeda motor milik temannya karena memikirkan kendaraan Marti.
“Mak saya smpe rela gade MTR kawan sndri KRNa mikirin MTR Mak.. KRNa neng saya nekat bgni dia mnta scptnya pulangin MTR Mak..”
Jika percakapan tersebut autentik dan berkaitan dengan kendaraan yang dilaporkan, isinya menjadi informasi penting bagi penyidik untuk mengungkap keberadaan sepeda motor.
Namun, identitas pengirim, konteks percakapan, serta hubungan pesan tersebut dengan kendaraan milik Marti tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Polisi Harus Telusuri Pihak yang Diduga Menerima Gadai
Persoalan yang tidak kalah penting adalah kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menguasai kendaraan tersebut.
Penyidik perlu mengungkap apakah sepeda motor benar-benar digadaikan, siapa penerimanya, di mana lokasi kendaraan, serta bagaimana proses penyerahannya.
Apabila ditemukan bukti bahwa kendaraan hasil dugaan tindak pidana diterima atau dikuasai pihak lain dengan mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Penelusuran ini penting agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada satu orang, tetapi juga mengungkap seluruh pihak yang terbukti mempunyai keterlibatan.
Dasar Hukum Penggelapan dan Penadahan
Dalam KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, terdapat ketentuan pidana mengenai penggelapan dan penadahan.
1. Pasal 486 KUHP – Penggelapan
Pasal ini mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
2. Pasal 591 KUHP – Penadahan
Ketentuan ini mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada fakta, unsur tindak pidana, serta alat bukti yang ditemukan penyidik. Tidak setiap penerima gadai otomatis dapat disebut penadah.
Polsek Sukarame Diminta Berikan Kepastian Hukum
Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian tertanggal 27 Oktober 2026, Polsek Sukarame menyampaikan bahwa laporan Marti telah diterima dan akan segera dilakukan penyelidikan. Dokumen tersebut juga mencantumkan penunjukan penyidik pembantu.
Dengan adanya laporan resmi dan informasi tambahan berupa percakapan WhatsApp, penyidik diharapkan segera melakukan pendalaman secara profesional dan transparan.
Ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian penyidik:
- Memeriksa pihak yang dilaporkan dan mengklarifikasi percakapan WhatsApp.
- Menelusuri lokasi serta keberadaan sepeda motor Honda Beat milik Marti.
- Mengidentifikasi pihak yang diduga menerima gadai atau pengalihan kendaraan.
- Memeriksa saksi dan mengamankan bukti komunikasi maupun transaksi.
- Mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung juga diharapkan memberikan perhatian terhadap perkembangan laporan tersebut.
Jangan sampai korban harus terus menghadapi ketidakpastian, sementara keberadaan barang miliknya belum terungkap.
Korban Berhak Mendapatkan Kepastian
Marti sebagai pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
Permintaan uang yang diduga dilakukan setelah laporan polisi diterbitkan juga perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dan kesalahpahaman di antara para pihak.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan dan pemeriksaan administratif. Keberadaan kendaraan harus ditelusuri, dugaan perpindahan penguasaan harus diungkap, dan setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Nanang maupun penjelasan lebih lanjut dari penyidik Polsek Sukarame mengenai perkembangan penyelidikan dan keberadaan sepeda motor tersebut.
WARTA HUKUM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Nanang, pihak yang diduga menerima gadai kendaraan, Polsek Sukarame, Polresta Bandar Lampung, maupun pihak terkait lainnya.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen laporan dan informasi percakapan yang diterima redaksi. Seluruh dugaan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
- Penulis: Redaksi Warta Hukum





