Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau Jaga Daya Beli

Pemkot Cirebon Perkuat Pengendalian Inflasi untuk Jaga Daya Beli Warga

CIREBON,wartahukum.id—Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya menjaga daya beli warga melalui pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.

• Pengendalian Inflasi Cirebon Diarahkan untuk Menjaga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Effendi Edo mengatakan stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.

“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat 3,01 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) mencapai 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.

• Harga Pangan Menjadi Perhatian Pemkot Cirebon

Pemkot Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi. Kelompok tersebut memberikan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen.

Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena perubahan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

Karena itu, Pemkot Cirebon mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

• MOL PANGLING Dekatkan Pangan Terjangkau ke Permukiman Warga

Salah satu langkah yang dilakukan Pemkot Cirebon yaitu menghadirkan MOL PANGLING atau Mobil Pangan Keliling yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.

Program tersebut menyasar kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. MOL PANGLING antara lain telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan.

Sejumlah komoditas kebutuhan pokok tersedia melalui program tersebut, antara lain beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.

“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.

• GPM dan OPADI Turut Diperkuat untuk Menjaga Harga Pangan

Selain MOL PANGLING, Pemkot Cirebon juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya TPID Kota Cirebon menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan bagi masyarakat.

Sebelumnya, upaya pengendalian inflasi Kota Cirebon mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan 2026.

Namun, Effendi Edo menegaskan penghargaan tersebut bukan alasan untuk berhenti melakukan evaluasi.

“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.

• Pemkot Cirebon Perkuat Kerja Sama Antar Daerah Ciayumajakuning

Effendi Edo juga menilai kerja sama antar daerah semakin penting karena kondisi ekonomi wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan.

Menurutnya, ketersediaan komoditas di satu daerah dapat memengaruhi harga dan pasokan di daerah lainnya. Karena itu, surplus komoditas di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan pasokan.

“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.

Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID akan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik, termasuk menghadapi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.

• BI Cirebon Dorong Sinergi Pengendalian Inflasi dan Transformasi Digital

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

HLM tersebut mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas.”

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan membahas perkembangan inflasi, tantangan stabilitas harga, serta strategi menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan.

• Kepala Daerah Ciayumajakuning Teken Komitmen Ketahanan Pangan

Sebagai bentuk komitmen bersama, para kepala daerah se-Ciayumajakuning melakukan penandatanganan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah.

Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD), serta mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan daerah.

“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.

• Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Ikut Jadi Agenda Pembahasan

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Digitalisasi transaksi diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut juga diharapkan memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.

Wihujeng menilai TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin modern sekaligus meningkatkan kemudahan akses pelayanan publik.

“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Cirebon bersama TPID dan TP2DD berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Dokumentasi: Beni Agus Pratama

Pengolah Informasi: Dede Sofyan Hadi

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

(Wahidin/rls)