Breaking News
light_mode

Fasum Panggulu Hills Dipersoalkan, Warga Soroti Pengembang dan Pengawasan Perizinan Pesawaran

  • account_circle Redaksi Warta Hukum
  • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
  • print Cetak

Warga Keluhkan Fasum Panggulu Hills yang Belum Jelas

Pesawaran, wartahukum.id — Persoalan Fasum Panggulu Hills di Dusun Kampung Tua, Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran, mulai menuai sorotan warga. Puluhan penghuni dan calon pembeli Perumahan Panggulu Hills mengeluhkan belum tersedianya fasilitas umum penting seperti tempat ibadah dan lahan pemakaman yang dinilai menjadi kebutuhan dasar sebuah kawasan hunian.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terhadap tanggung jawab pengembang sekaligus efektivitas pengawasan perizinan oleh pemerintah daerah. Warga menilai pembangunan perumahan seharusnya tidak hanya berfokus pada penjualan unit, tetapi juga memastikan fasilitas dasar tersedia sebelum kawasan dipadati penghuni.

Saat ini, warga masih memanfaatkan fasilitas milik masyarakat sekitar untuk beribadah. Sementara itu, persoalan lahan pemakaman disebut belum memiliki kepastian yang jelas.

Salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa karena sejumlah fasilitas yang dijanjikan saat promosi hingga kini belum terealisasi.

“Kami belum mendapatkan keterangan yang pasti, apakah fasilitas tersebut masih dalam tahap rencana atau benar-benar akan dibangun. Selama ini kami beribadah di tempat ibadah milik warga dusun, dan soal tempat pemakaman pun belum ada penjelasan tegas, padahal hal ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya, Jumat (15/5/2026).

Pengawasan Perizinan Kabupaten Pesawaran Dipertanyakan

Keluhan warga juga mengarah pada kinerja pengawasan dari instansi terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran.

Sejumlah warga menilai pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang belum berjalan maksimal. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah kawasan perumahan dapat terus dipasarkan dan dihuni ketika fasilitas dasar belum tersedia secara memadai.

Warga menyebut fasilitas seperti taman bermain anak, tempat ibadah, hingga lahan pemakaman semestinya telah dipersiapkan sejak awal pembangunan.

“Kami sempat mendengar alasan bahwa hal itu belum mendesak, padahal kita tidak pernah tahu kapan musibah datang. Akan sangat menyusahkan jika nanti harus memulangkan jenazah ke kampung halaman yang jaraknya jauh. Seharusnya hal penting seperti ini sudah dipersiapkan sejak awal pembangunan,” tambahnya.

Calon Pembeli Batalkan Transaksi

Persoalan Fasum Panggulu Hills juga berdampak terhadap minat masyarakat untuk membeli hunian di lokasi tersebut. Salah seorang calon pembeli mengaku membatalkan transaksi setelah memperoleh penjelasan terkait fasilitas umum yang belum tersedia.

Menurutnya, harga rumah dan skema angsuran memang tergolong terjangkau. Namun, kondisi itu dianggap tidak cukup apabila kebutuhan dasar penghuni belum dipenuhi secara jelas.

“Pemasar menyebutkan rencananya akan dibuat taman bermain, namun untuk tempat ibadah dan lahan pemakaman belum ada rencana yang jelas. Itulah yang membuat saya ragu dan membatalkan pembelian, karena kedua fasilitas itu merupakan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengembang disebut tidak berencana membangun tempat ibadah dengan alasan fasilitas ibadah di sekitar lokasi masih dapat digunakan bersama warga perumahan.

Sementara untuk kebutuhan pemakaman, warga diarahkan menggunakan lahan milik masyarakat sekitar dengan koordinasi pemerintah desa. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum maupun jaminan penggunaan jangka panjang.

Warga Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Melihat kondisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengambil langkah tegas terhadap pengembang apabila kewajiban penyediaan fasilitas umum belum dipenuhi sesuai ketentuan.

Masyarakat meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha perumahan tersebut. Bahkan, warga mendorong penghentian sementara kegiatan pemasaran hingga fasilitas umum benar-benar disiapkan.

“Sesuai aturan, pengembang wajib menyelesaikan dan menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah daerah sebelum kawasan ini banyak dihuni. Menurut kami, tempat ini belum layak dihuni karena masih banyak kekurangan mendasar yang belum disiapkan,” tegas salah satu warga.

Sementara itu, Irham selaku tenaga pemasar Perumahan Panggulu Hills menyatakan dirinya belum dapat memberikan penjelasan resmi terkait persoalan izin maupun penyediaan fasilitas umum.

“Saya hanya bertugas sebagai pemasar, sehingga belum bisa memberikan penjelasan resmi. Nanti akan saya sampaikan permintaan keterangan ini kepada pihak yang berhak menjawab,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang maupun instansi terkait di Kabupaten Pesawaran belum memberikan keterangan resmi mengenai kepastian pembangunan fasilitas umum di kawasan tersebut.| Red


 

  • Penulis: Redaksi Warta Hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • PTIMALKAN PERAN DI MASYARAKAT, DIT BINMAS POLDA LAMPUNG GELAR PEMBINAAN BHABINKAMTIBMAS DI POLRES WAY KAN

    PTIMALKAN PERAN DI MASYARAKAT, DIT BINMAS POLDA LAMPUNG GELAR PEMBINAAN BHABINKAMTIBMAS DI POLRES WAY KAN

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle ROJALI
    • 0Komentar

    *OPTIMALKAN PERAN DI MASYARAKAT, DIT BINMAS POLDA LAMPUNG GELAR PEMBINAAN BHABINKAMTIBMAS DI POLRES WAY KAN*   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – Direktorat Binmas Polda Lampung melaksanakan kegiatan Pembinaan Bhabinkamtibmas Kewilayahan Jajaran Polres Way Kanan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Sabtu (18/07/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh *Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Lampung AKBP Welly Gunawan, […]

  • Sensus Ekonomi 2026: Wagub Jihan Ajak Warga BerpartisipasiSensus Ekonomi 2026: Wagub Jihan Ajak Warga Berpartisipasi

    Sensus Ekonomi 2026: Wagub Jihan Ajak Warga BerpartisipasiSensus Ekonomi 2026: Wagub Jihan Ajak Warga Berpartisipasi

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

        Wagub Lampung Jadi Pejabat Pertama yang Ikut Pendataan   Bandar Lampung, Wartahukum.id – Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung mulai mendapat dukungan langsung dari jajaran pimpinan daerah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi salah satu pejabat daerah pertama yang mengikuti pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Bandar Lampung. Langkah […]

  • MHQ Lampung Selatan Libatkan 657 Peserta, Polres Perkuat Pembinaan Generasi Qur’ani

    MHQ Lampung Selatan Libatkan 657 Peserta, Polres Perkuat Pembinaan Generasi Qur’ani

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Febriansyah
    • 0Komentar

    MHQ Lampung Selatan Perkuat Nilai Spiritual Generasi Muda Lampung Selatan, wartahukum.id  — MHQ Lampung Selatan menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) yang digelar Polres Lampung Selatan ini berlangsung di Lapangan Mapolres setempat, Senin (4/5/2026), dan diikuti oleh 657 peserta dari kalangan santri serta pelajar […]

  • Diduga Kelola Gudang BBM, SAUD Minta Berita Diturunkan: “Kita Duduk Bareng, Banyak Periuk Nasi Warga yang Bergantung”

    Diduga Kelola Gudang BBM, SAUD Minta Berita Diturunkan: “Kita Duduk Bareng, Banyak Periuk Nasi Warga yang Bergantung”

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Tem
    • 0Komentar

    Polda Lampung Diminta Turun Tangan, SAUD Akui Terbuka kepada Media dan LSM BANDAR LAMPUNG,wartahukum.id— Polemik dugaan aktivitas gudang BBM di Jalan Umbul Kunci Nomor 14 Blok I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, memasuki babak baru. Setelah pemberitaan pertama terbit, pihak yang disebut dalam informasi warga akhirnya memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh awak […]

  • Semangat Kebersamaan Warnai HUT ke-7 KO-WAPPI Pesawaran, Profesionalisme Pers Jadi Penegasan Utama

    Semangat Kebersamaan Warnai HUT ke-7 KO-WAPPI Pesawaran, Profesionalisme Pers Jadi Penegasan Utama

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Rudiyatmoko/An.
    • 0Komentar

    HUT ke-7 KO-WAPPI Pesawaran Perkuat Profesionalisme Pers dan Kepedulian Sosial PESAWARAN,wartahukum.id—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 dengan menggelar syukuran di Sekretariat KO-WAPPI, Jalan Ahmad Yani, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (11/7/2026). Peringatan hari jadi tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. […]

  • Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering dan Panjang

    Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering dan Panjang

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle By. Ansori
    • 0Komentar

      BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Lebih Kering dari Normal JAKARTA,wartahukum.id—Musim Kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prediksi tersebut berdasarkan perkembangan dinamika iklim global, termasuk potensi fenomena El Niño yang saat ini masih terus dipantau. BMKG menjelaskan […]

expand_less