Breaking News
light_mode

DPP GIAN Kecam Usulan KEK Ganja Medis Hinca Panjaitan

  • account_circle Arman/Ansori
  • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
  • print Cetak

DPP GIAN Nyatakan Penolakan terhadap Wacana KEK Ganja Medis

JAKARTA,Wartahukum.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Indonesia Anti Narkotika (DPP GIAN) menyatakan kecaman terhadap gagasan Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengenai kemungkinan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk ganja medis.

Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Hinca dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada April 2026. Dalam publikasi resmi DPR, Hinca menyampaikan gagasan agar sebagian wilayah kepulauan dapat dipertimbangkan sebagai kawasan khusus untuk ganja medis, termasuk untuk riset dan rehabilitasi, dengan pengawasan tertentu.

Menanggapi hal tersebut, DPP GIAN menyampaikan pernyataan sikap resmi yang pada pokoknya mendukung sikap BNN dan menolak legalisasi ganja.

  • GIAN Dukung Sikap BNN soal Pengaturan Ganja di Indonesia

DPP GIAN menyatakan bahwa pihaknya sejak lama mendukung sikap BNN yang menolak legalisasi ganja untuk kepentingan apa pun.

Ketua Umum GIAN R. Guntur Eko Widodo menyebut organisasi tersebut memandang isu ganja medis perlu ditempatkan dalam kerangka penelitian, pengawasan narkotika, serta perlindungan masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, DPP GIAN menyebut dalih kepentingan medis tidak boleh menjadi celah bagi peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika.

GIAN juga menilai wacana pembentukan KEK ganja medis perlu dikaji secara hati-hati karena menyangkut aspek hukum, kesehatan, pengawasan, serta potensi penyalahgunaan.

  • Ganja Masih Termasuk Narkotika Golongan I

Secara hukum, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) memberikan ruang penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan tertentu.

Publikasi resmi DPR juga menyebut bahwa dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, ganja masih tergolong Narkotika Golongan I sehingga belum dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Karena itu, gagasan mengenai pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis berkaitan dengan aspek perubahan atau penyesuaian kebijakan serta memerlukan pembahasan dan dasar ilmiah yang memadai.

  • GIAN Soroti Perdebatan Ganja Medis dan Pentingnya Riset

Sementara itu, Hinca Panjaitan dalam pernyataannya sebelumnya menekankan pentingnya riset ilmiah mengenai ganja medis. Ia menyebut bahwa tanpa riset yang komprehensif, kebijakan mengenai ganja medis berisiko hanya didasarkan pada asumsi.

Dalam pernyataan sikap DPP GIAN, organisasi tersebut menolak gagasan legalisasi ganja dan meminta agar penelitian mengenai kemungkinan manfaat medis tidak dipandang sebagai alasan otomatis untuk membuka legalisasi.

DPP GIAN juga menyatakan bahwa jika terdapat kandungan tertentu yang berpotensi dimanfaatkan dalam bidang medis, penelitian perlu membedakan antara kandungan atau senyawa yang diteliti dengan tanaman ganja secara keseluruhan.

  • DPP GIAN Soroti Perlunya Pengawasan Ketat

DPP GIAN menyatakan tidak ingin adanya celah dalam kebijakan yang menurut mereka berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran gelap.

Organisasi tersebut juga menyampaikan dukungan kepada BNN agar kebijakan narkotika tetap mengedepankan pencegahan penyalahgunaan, penelitian berbasis bukti, pengawasan, serta perlindungan masyarakat.

Adapun klaim DPP GIAN mengenai kandungan THC ganja Indonesia, dampak kesehatan, maupun perbandingan dengan produk berbasis CBD merupakan bagian dari argumentasi organisasi dalam pernyataan sikap tersebut dan memerlukan rujukan penelitian tersendiri apabila hendak dijadikan kesimpulan ilmiah.

  • GIAN Minta Wacana KEK Ganja Medis Dikaji secara Komprehensif

Dalam pernyataan sikapnya, DPP GIAN meminta Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertimbangkan kembali wacana KEK ganja medis.

DPP GIAN juga menyerukan agar pembahasan mengenai ganja medis mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, hasil penelitian ilmiah, mekanisme pengawasan, serta potensi penyalahgunaan.

Pada saat yang sama, gagasan Hinca sendiri dalam publikasi resmi DPR disebut sebagai gagasan untuk didiskusikan, dengan penekanan bahwa riset ilmiah diperlukan sebelum menentukan kebijakan.

DPP GIAN menutup pernyataan sikapnya dengan seruan “Bersih Bersih Narkoba” dan menyatakan komitmennya untuk menolak legalisasi ganja.

Dewan Pimpinan Pusat

GERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA (GIAN)

“Hubbul Wathon Minal Iman, Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman”

(Arman/An/rls)

 

 

  • Penulis: Arman/Ansori
  • Editor: Ansori

Rekomendasi Untuk Anda

  • Temu Ramah Bersama Insan Pers, Wali Kota Langsa Pastikan Jadup Tahap II Termin Dua Disalurkan 23 September

    Temu Ramah Bersama Insan Pers, Wali Kota Langsa Pastikan Jadup Tahap II Termin Dua Disalurkan 23 September

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Jepri kabiro langsa, Aceh
    • 0Komentar

    Jadup Tahap II Termin Dua Mula Disalurkan 23 September KOTA LANGSA,Wartahukum.id — Pemerintah Kota (Pemko) Langsa memastikan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) Tahap II termin kedua bagi korban bencana banjir kembali dicairkan mulai Rabu, 23 September 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.203 jiwa yang tergabung dalam 11.738 kepala keluarga (KK), dengan total anggaran mencapai Rp32.674.050.000. Kepastian […]

  • Bupati Pringsewu Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026,

    Bupati Pringsewu Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026,

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Bupati Pringsewu Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, PRINGSEWU –warta hukum id, Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu, Senin (27/7/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman didampingi para Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri Bupati Pringsewu […]

  • Respons Cepat Laporan 110, Polresta Cirebon Temukan Mobil Rental yang Dilaporkan Hilang

    Respons Cepat Laporan 110, Polresta Cirebon Temukan Mobil Rental yang Dilaporkan Hilang

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Laporan 110 Ditindaklanjuti, Polsek Gegesik Temukan Mobil Rental di Desa Jagapura Lor CIREBON,Wartahukum.id – Laporan masyarakat melalui layanan Call Center Polri 110 kembali mendapat respons cepat dari jajaran Polresta Cirebon. Petugas Polsek Gegesik berhasil menemukan satu unit mobil rental yang sebelumnya dilaporkan hilang dan terdeteksi GPS bergerak dari arah Arjawinangun menuju wilayah Gegesik, Kabupaten Cirebon. […]

  • Dishub Tegaskan Parkir SMAN 1 Pagelaran Bukan Retribusi Daerah, Kadisdikbud Pringsewu Malah Bungkam

    Dishub Tegaskan Parkir SMAN 1 Pagelaran Bukan Retribusi Daerah, Kadisdikbud Pringsewu Malah Bungkam

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Dishub Tegaskan Parkir SMAN 1 Pagelaran Bukan Retribusi Daerah, Kadisdikbud Pringsewu Malah Bungkam PRINGSEWU, wartahukum id, Pola penanganan polemik penarikan dana parkir di SMAN 1 Pagelaran kini memunculkan tabir baru. Di saat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pringsewu memberikan kepastian hukum terkait status retribusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu justru memilih “bungkam seribu bahasa” […]

  • Bupati Divonis 5 Tahun, Sekda Lampung Tengah Menyusul Ditahan Polda Lampung

    Bupati Divonis 5 Tahun, Sekda Lampung Tengah Menyusul Ditahan Polda Lampung

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Bupati Divonis 5 Tahun, Sekda Lampung Tengah Menyusul Ditahan Polda Lampung Bandar Lampung — wartahukum id, Roda birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah tampaknya tengah menghadapi ujian serius. Bupati nonaktif Ardito Wijaya telah lebih dahulu berurusan dengan hukum setelah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara suap dan pengaturan proyek. Kini, giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly […]

  • Tekab 852 Polresta Cirebon Bekuk Tiga Terduga Pengeroyokan

    Tekab 852 Polresta Cirebon Bekuk Tiga Terduga Pengeroyokan

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Tiga Terduga Pelaku Diamankan, Korban Diduga Dibacok dengan Celurit CIREBON,wartahukum.id—Tim Tekab 852 Satreskrim Polresta Cirebon bersama Unit Reskrim Polsek Losari mengungkap kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku berinisial MTM (23), A (23), dan Z (18). Ketiganya diamankan di sejumlah […]

expand_less