Penyerobotan Tanah Azzahra Menggema, Ahli Waris H. Nawawi Desak Kapolda Lampung Gelar Perkara Khusus
- account_circle Redaksi Warta Hukum
- calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
- print Cetak
Ahli Waris Minta Penanganan Dugaan Penyerobotan Tanah Dilakukan Transparan
Bandar Lampung, wartahukum.id – Dugaan Penyerobotan Tanah Azzahra kembali menjadi sorotan publik setelah ahli waris H. Nawawi mendesak Kapolda Lampung untuk segera menggelar perkara khusus terkait dugaan penyerobotan lahan yang disebut berkaitan dengan Sekolah Azzahra. Desakan tersebut muncul karena pihak ahli waris menilai perkara yang berjalan harus dibuka secara terang benderang demi memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Informasi dan pernyataan narasumber dalam pemberitaan ini dikutip dari media Lampungtoday
Polemik sengketa lahan di Lampung memang menjadi persoalan serius yang berulang dan kerap memicu konflik berkepanjangan. Dalam kasus ini, ahli waris meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan administrasi, tetapi juga mengusut dugaan pelanggaran secara menyeluruh.
Dok.foto istimewa: Riva Yanuar Bersama Sang Ayah Hi Dody ahli waris H.Nawawi
Penyerobotan Tanah Azzahra Dinilai Harus Dibuka Secara Objektif
Pihak ahli waris menegaskan bahwa gelar perkara khusus diperlukan agar seluruh alat bukti, dokumen pertanahan, serta keterangan para pihak dapat diuji secara terbuka dan profesional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
Kasus sengketa tanah sendiri memiliki konsekuensi hukum serius apabila ditemukan unsur pidana, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, penguasaan tanpa hak, maupun penerbitan dokumen yang bertentangan dengan aturan pertanahan. Karena itu, aparat diminta bekerja secara objektif dan independen.
Dalam berbagai perkara pertanahan di Indonesia, gelar perkara khusus sering dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan akuntabel. Sengketa lahan yang menyeret institusi pendidikan juga dinilai sensitif karena menyangkut kepentingan publik serta keberlangsungan aktivitas pendidikan.
Desakan Kepada Kapolda Lampung Menguat
Desakan kepada Kapolda Lampung untuk mengambil langkah tegas dinilai sebagai bentuk upaya mencari kepastian hukum. Ahli waris berharap tidak ada pihak yang diistimewakan dalam proses penanganan perkara.
Selain itu, publik juga meminta aparat penegak hukum menjaga profesionalisme agar kasus tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme hukum yang sah dianggap menjadi jalan terbaik dibanding polemik berkepanjangan di ruang publik.
Kasus pertanahan di Lampung sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan persoalan administrasi dan klaim kepemilikan yang saling bertentangan.
Sengketa Tanah Harus Diselesaikan Sesuai Aturan Hukum
Secara hukum, perkara sengketa tanah dapat masuk ke ranah pidana maupun perdata tergantung substansi persoalan yang ditemukan penyidik dan putusan pengadilan. Jika ditemukan dugaan penggunaan dokumen palsu atau penguasaan tanpa hak, maka penanganannya dapat mengacu pada ketentuan KUHP dan aturan pertanahan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas intervensi agar menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut permintaan gelar perkara khusus tersebut.*
- Penulis: Redaksi Warta Hukum
