Tindak Lanjuti Arahan Presiden Hadapi El Nino dan Karhutla

JAKARTA,wartahukum.id—Tindak Lanjuti Arahan Presiden terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polri menggelar Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kamis (30/7/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026. Kegiatan dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.

• Konsolidasi Nasional Hadapi Musim Kemarau

Forum tersebut menjadi langkah konsolidasi nasional untuk menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Polri memperkuat mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan personel.

Selain itu, seluruh jajaran diperintahkan memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, memverifikasi hotspot di lapangan, memperkuat early warning system, serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.

• Optimalkan Teknologi dan Patroli Terpadu

Polri juga menginstruksikan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa melakukan pendataan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah rawan. Pendataan tersebut meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino meningkat.

Selanjutnya, upaya tersebut diperkuat melalui pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau hotspot secara real time. Penggunaan drone, CCTV di pos pantau, serta sistem informasi kebakaran turut dimaksimalkan agar setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.

Di lapangan, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa.

Selain itu, lebih dari 168.500 patroli terpadu darat dan perairan telah dilaksanakan di wilayah rawan Karhutla sebagai langkah preventif menekan potensi kebakaran.

• Puluhan Ribu Personel Disiagakan

Untuk mendukung penanganan Karhutla, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob. Kesiapan tersebut diperkuat dengan penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda agar dukungan personel maupun peralatan dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi.

Di sisi lain, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan. Hingga Juni 2026, tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka telah diproses.

Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

• Kadiv Humas: Arahan Presiden Jadi Pedoman

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan bahwa Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dalam menghadapi ancaman El Nino dan kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia.

(Helmy/rls)