Tiga Kali Di Demo Dalam Sebulan, Aliansi Mahasiswa-LSM-Ormas Pringsewu Tuntut Transparansi Anggaran dan Perombakan Total Struktur OPD
- account_circle By. Suhairi
- calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
- print Cetak
TIGA KALI DIDEMO DALAM SEBULAN, ALIANSI MAHASISWA-LSM-ORMAS PRINGSEWU TUNTUT TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PEROMBAKAN TOTAL STRUKTUR OPD
PRINGSEWU – Warta Hukum ID
Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu bulan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu dan Sekretariat DPRD Pringsewu menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Aksi yang digelar oleh gabungan Aliansi Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tersebut membawa tuntutan yang sama dalam setiap kesempatan, yakni transparansi anggaran serta perombakan total struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (18/6/2026).
Dalam orasinya, massa aksi menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum sepenuhnya transparan dan efektif. Mereka meminta pemerintah daerah bersama DPRD membuka informasi secara rinci terkait proses perencanaan, penganggaran, hingga realisasi penggunaan anggaran agar dapat diawasi oleh masyarakat secara terbuka.
Menurut mereka, keterbukaan anggaran merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik sekaligus langkah untuk mencegah terjadinya pemborosan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Selain persoalan anggaran, massa juga menyoroti kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Pringsewu. Mereka menilai struktur OPD saat ini sudah tidak berjalan optimal dan membutuhkan penyegaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah masih adanya pejabat yang dinilai terlalu lama menempati posisi atau instansi tertentu. Kondisi tersebut dianggap dapat memengaruhi produktivitas kerja serta menghambat lahirnya inovasi dalam birokrasi pemerintahan.
Atas dasar itu, para demonstran mendesak Bupati Pringsewu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan total terhadap struktur OPD. Mereka menilai langkah tersebut penting guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional, produktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini sampai benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Transparansi anggaran harus diwujudkan, efisiensi harus dilakukan, dan struktur OPD perlu dibenahi secara menyeluruh agar pemerintahan berjalan lebih baik dan berpihak kepada masyarakat,” ujar salah satu orator saat menyampaikan tuntutan.
Aksi yang berlangsung secara berulang tersebut menjadi bentuk tekanan moral sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun DPRD Pringsewu terkait berbagai tuntutan yang telah disampaikan dalam tiga aksi berturut-turut tersebut.
Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan pengamanan selama berlangsungnya aksi guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan tertib, aman, dan kondusif.
(Suhairi)
- Penulis: By. Suhairi
