Breaking News
light_mode

Revitalisasi Sekolah Lampung Barat Diperjuangkan, Bupati Parosil Temui Dirjen PAUD Dikdasmen

  • account_circle Irfan fajri
  • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
  • print Cetak

Revitalisasi Sekolah Lampung Barat Jadi Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan

LAMPUNG BARAT, wartahukum.id —Revitalisasi Sekolah Lampung Barat terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat perbaikan sarana belajar. Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (19/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan revitalisasi sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat.

Pemkab Lampung Barat Jemput Dukungan Pemerintah Pusat

Dalam audiensi tersebut, Bupati Parosil didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Lampung Barat, Andilya Pratama.

Dok Foto istirahat: Warta Hukum

Pada kesempatan itu, Parosil menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, pembangunan laboratorium, hingga penyediaan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.

Menurutnya, langkah pemerintah daerah mendatangi langsung kementerian merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat Lampung Barat.

Data Dapodik Jadi Dasar Pengajuan Revitalisasi

Parosil menjelaskan bahwa usulan yang diajukan didasarkan pada data riil yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kami membawa data riil berbasis Dapodik mengenai kondisi sekolah di Lampung Barat yang membutuhkan prioritas penanganan darurat, mulai dari rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemenuhan laboratorium, hingga pengadaan perangkat teknologi informasi,” ujar Bupati Parosil.

Selain itu, ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi.

“Kami ingin memastikan anak-anak di Lampung Barat mendapatkan fasilitas belajar yang aman, layak, dan representatif demi menyongsong digitalisasi sekolah,” tambahnya.

Dukungan Pusat Dinilai Sangat Dibutuhkan

Bupati Parosil menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur pendidikan.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membangun komunikasi dan sinergi dengan kementerian agar berbagai kebutuhan pendidikan dapat segera direalisasikan.

Dinas Pendidikan Fokus pada Pemerataan Kualitas Pendidikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, menjelaskan bahwa seluruh usulan sarana dan prasarana pendidikan telah melalui proses pemetaan dan verifikasi oleh tim teknis.

Langkah tersebut dilakukan agar program revitalisasi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah di lapangan.

“Fokus utama kami adalah pemerataan kualitas. Kami berharap usulan Revitalisasi untuk klaster PAUD dan sekolah dasar ini diakomodir oleh kementerian sehingga program 5 Aksi dan 4 Komitmen Peningkatan Mutu Pendidikan yang berjalan di Lampung Barat mendapat sokongan fasilitas yang sepadan,” jelas Tati.

Harapan Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Lampung Barat

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap usulan revitalisasi sekolah dapat memperoleh dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih baik, proses belajar mengajar di Lampung Barat diharapkan semakin berkualitas serta mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

(Irfan)

 

  • Penulis: Irfan fajri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalin Silaturahmi Tebar Kepedulian, Rutan Manna Gelar Bakti Sosial untuk Purna Bakti Pemasyarakatan

    Jalin Silaturahmi Tebar Kepedulian, Rutan Manna Gelar Bakti Sosial untuk Purna Bakti Pemasyarakatan

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Hengki Wijaya
    • 0Komentar

    Rutan Manna Gelar Bakti Sosial dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Purna Bakti Pemasyarakatan MANNA,wartahukum.id — Rutan Manna menggelar kegiatan silaturahmi dan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan serta penyaluran bantuan sembako kepada para purna bakti pemasyarakatan di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung dalam suasana penuh […]

  • Kepala Rutan Manna Lakukan Pengawasan Langsung Pelayanan Kunjungan, Pastikan Bebas Pungli

    Kepala Rutan Manna Lakukan Pengawasan Langsung Pelayanan Kunjungan, Pastikan Bebas Pungli

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Bambang kabiro tangerang
    • 0Komentar

    Kepala Rutan Manna Awasi Pelayanan Kunjungan MANNA,wartahukum.id—Komitmen memberikan pelayanan prima terus ditunjukkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna. Hal itu dibuktikan dengan pengawasan langsung yang dilakukan Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Hannibal, S.Sos., M.Si, terhadap kegiatan pelayanan kunjungan, Kamis, 2 Juli 2026.  Pengawasan Dilakukan Secara Langsung Pengawasan dimulai pukul 09.00 WIB di Rutan Kelas IIB […]

  • Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Dirut PT PEMA Bahas Sinergi

    Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Dirut PT PEMA Bahas Sinergi

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Kapolda Aceh Perkuat Sinergi dengan PT PEMA BANDA ACEH,wartahukum.id—Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Aceh (PEMA) Faisal Ilyas di ruang kerjanya, Selasa, 18 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi dan sinergi untuk mendukung iklim usaha serta pembangunan daerah yang aman dan kondusif. Silaturahmi Polda Aceh dan […]

  • Pemkab Pesawaran Jajaki Kerja Sama Replikasi SISGITA Bersama Pemkot Tangsel

    Pemkab Pesawaran Jajaki Kerja Sama Replikasi SISGITA Bersama Pemkot Tangsel

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Rudiyatmoko wartawan kab, pesawaran
    • 0Komentar

    Replikasi SISGITA Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Pesawaran TANGERANG SELATAN,Wartahukum.id — Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu dari 60 pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengikuti penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang […]

  • DPD PSI WAY KANAN DAN DPC PSI GUNUNG LABUHAN GELAR SUNATAN MASSAL: “BERSAMA PSI, BERBAGI & PEDULI UNTUK SESAMA

    DPD PSI WAY KANAN DAN DPC PSI GUNUNG LABUHAN GELAR SUNATAN MASSAL: “BERSAMA PSI, BERBAGI & PEDULI UNTUK SESAMA

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    DPD PSI WAY KANAN DAN DPC PSI GUNUNG LABUHAN GELAR SUNATAN MASSAL: “BERSAMA PSI, BERBAGI & PEDULI UNTUK SESAMA”    WAY KANAN, Wartahukum.id – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Way Kanan bersama DPC PSI Kecamatan Gunung Labuhan melaksanakan kegiatan Sunatan Massal di Kampung Bengkulu Raman, Kecamatan […]

  • Hak Jawab dan Klarifikasi Terkait Pemberitaan SPBU Nunyai Rajabasa

    Hak Jawab dan Klarifikasi Terkait Pemberitaan SPBU Nunyai Rajabasa

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Tem
    • 0Komentar

    Hak Jawab Terkait Dugaan Monopoli Solar di SPBU Nunyai BANDARLAMPUNG,wartahukum.id—Sehubungan dengan pemberitaan mengenai dugaan monopoli pengisian BBM jenis solar di SPBU Nunyai, Rajabasa, Bandarlampung, pihak yang disebut dalam pemberitaan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas informasi yang beredar. Pihak yang memberikan hak jawab membantah secara tegas adanya praktik monopoli, pengaturan “jalur khusus”, maupun kerja sama […]

expand_less