Kemendagri
Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp25,65 Triliun, 92 Persen Dikelola Pusat
- calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
- 0Komentar
Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana BANDA ACEH,wartahukum.id—Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 92 persen atau Rp24 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya dikelola Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dari total anggaran tersebut, […]
Pemerintah Aceh Pacu Aturan Rute Kapal Krueng Geukueh–Penang
- calendar_month Senin, 7 Sep 2026
- 0Komentar
Ranpergub Disiapkan untuk Percepat Pembukaan Pelayaran Internasional Aceh–Penang BANDA ACEH,wartahukum.id — Pemerintah Aceh tengah mengakselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) sebagai langkah mempercepat realisasi pembukaan rute pelayaran internasional dari Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, menuju Penang, Malaysia. Plt Sekda Aceh, Taufik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Muzakir […]
Sinergi Pusat Daerah Jadi Sorotan Raker APPSI, Gubernur Aceh Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
- calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
- 0Komentar
Lombok Barat, wartahukum.id – Sinergi Pusat Daerah menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi, integritas, dan kepemimpinan daerah untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus […]
STLO MADAS Nusantara Bali Dicabut, Ormas Tempuh Gugatan PTUN dan Lapor Ombudsman
- calendar_month Senin, 8 Jun 2026
- 0Komentar
KARAWANG, wartahukum.id – STLO MADAS Nusantara Bali menjadi sorotan setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Madas Nusantara Bali menyatakan keberatan atas keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali yang mencabut Surat Tanda Lapor Organisasi (STLO) milik organisasi tersebut. Pihak Madas Nusantara menilai pencabutan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa adanya peringatan […]




