Bibit Padi 2 Ton Senilai Rp40 Juta Tak Dibayar, Nama Kades Pujo Rahayu Terseret Laporan Polisi
- account_circle By Ansori wartahukum.id pesawaran
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

- Ilustrasi bibit padi. Dugaan persoalan pembayaran pembelian bibit padi 2 ton senilai Rp40 juta dilaporkan ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran. (Foto: Ilustrasi / Dokumen)
PESAWARAN, WartaHukum.id – Dugaan persoalan pembayaran pembelian bibit padi senilai Rp40 juta menyeret nama Kepala Desa (Kades) Pujo Rahayu beserta istrinya. Keduanya dilaporkan ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran, setelah diduga belum menyelesaikan pembayaran pembelian bibit padi sebanyak 2 ton.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polsek Gedong Tataan dengan Nomor: LP/B/134/X/2026/SPKT/POLSEK GEDONG TATAAN/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tertanggal 29 Oktober 2026.
*Pembelian 2 Ton Bibit Padi Berujung Laporan Polisi*
Berdasarkan dokumen laporan, pelapor bernama Ahmad Yani menerangkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Dalam uraian laporan disebutkan, terlapor berinisial ABH diduga mendatangi rumah pelapor untuk membeli bibit padi sebanyak 2 ton atau setara 2.000 kilogram. Transaksi tersebut disepakati dengan nilai mencapai Rp40 juta.
Namun, pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Terlapor disebut menjanjikan pelunasan pada April 2025. Sebagai dasar kesepakatan, kedua belah pihak juga disebut telah membuat surat pesanan atau pembelian.
Persoalan muncul ketika hingga laporan dibuat, pembayaran tersebut diklaim belum diterima oleh Ahmad Yani. Akibatnya, pelapor mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp40 juta.
Merasa dirugikan dan mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut, Ahmad Yani akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
*Ahmad Yani Minta Polisi Bertindak Profesional*
Saat memberikan keterangan pada Selasa (17/11/2026), Ahmad Yani berharap laporan yang telah disampaikan kepada Polsek Gedong Tataan segera ditindaklanjuti secara serius dan profesional.
-
“Saya berharap laporan yang telah saya sampaikan ke Polsek Gedong Tataan dapat segera ditindaklanjuti secara serius dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama, sementara hak saya atas pembayaran pembelian bibit padi sebanyak 2 ton senilai Rp40 juta hingga saat ini belum juga diselesaikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dirinya memiliki bukti transaksi berupa surat pesanan atau pembelian yang menurutnya menjadi dasar kesepakatan kedua belah pihak.
-
“Karena berbagai upaya penyelesaian belum membuahkan hasil, akhirnya saya memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Saya hanya meminta hak saya dipenuhi dan berharap aparat kepolisian mengusut laporan ini secara objektif, transparan, serta memprosesnya sesuai hukum apabila ditemukan unsur pidana,” tegasnya.
Ahmad Yani juga berharap tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dan seluruh proses penanganan perkara berjalan tanpa tebang pilih.
-
“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
*Polisi Diminta Mendalami Laporan*
Dalam STPL tersebut, peristiwa yang dilaporkan dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana tercantum dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta dicantumkan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Dokumen penerimaan laporan tersebut ditandatangani oleh pelapor Ahmad Yani dan diketahui Kepala SPKT Sektor Gedong Tataan, AIPTU Indra Saputra.
Penerbitan STPL merupakan bukti bahwa laporan masyarakat telah diterima oleh kepolisian. Namun, hal tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti.
Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan tindak lanjut kepolisian untuk mendalami kronologi transaksi, bukti surat pesanan, serta persoalan pembayaran yang dilaporkan Ahmad Yani.
Di sisi lain, pihak Kades Pujo Rahayu maupun pihak lain yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak terlapor mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Tim WartaHukum.id akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik.
(WartaHukum.id)
—
- Penulis: By Ansori wartahukum.id pesawaran
- Editor: RojaliJalex
- Sumber: STPL Polsek Gedong Tataan & Keterangan Pelapor





