Dek Fadh Temui Yusril, Bahas Agenda Strategis Aceh
- account_circle Helmy kaperwil Aceh
- calendar_month 25 menit yang lalu
- print Cetak

Wagub Aceh dan Bupati Aceh Tengah Bahas Pembangunan serta Kebijakan Aceh dengan Pemerintah Pusat
JAKARTA,wartahukum.id — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, bertemu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat terkait sejumlah kepentingan dan agenda strategis Aceh. Informasi mengenai pertemuan tersebut juga dimuat dalam laman resmi Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh.
Dalam pertemuan itu, Dek Fadh dan Haili Yoga berdiskusi dengan Yusril mengenai sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan, kebijakan, regulasi, serta hubungan Aceh dengan pemerintah pusat.
Komunikasi tersebut dinilai penting sebagai ruang bagi Pemerintah Aceh untuk menyampaikan berbagai kepentingan daerah secara langsung di tingkat nasional sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.
-
Dek Fadh Dorong Komunikasi Pemerintah Aceh dan Pusat
Dek Fadh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, intensif, dan konstruktif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan agar berbagai agenda strategis Aceh dapat dibahas bersama dan memperoleh dukungan kebijakan yang sesuai.
Pertemuan dengan Yusril juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai agenda pembangunan daerah.
Pertemuan antara Fadhlullah dan Yusril sebelumnya juga pernah dilakukan pada Juli 2026 untuk membahas persoalan tanah wakaf Blang Padang. Pada pertemuan tersebut, Yusril mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.
-
Hubungan Aceh dan Pemerintah Pusat Jadi Perhatian
Melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh berupaya membahas berbagai kebutuhan daerah, termasuk aspek pembangunan, kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.
Pemerintah Aceh juga terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai agenda daerah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kebijakan yang sesuai.
By. Helmy
- Penulis: Helmy kaperwil Aceh
- Editor: Ansori




