DANA DESA BLITAREJO DISOROT, KAKON PRAYITNO KUMPULKAN WARGA BAHAS INSENTIF GURU NGAJI DAN PELEBARAN LAPANGAN FUTSAL
- account_circle By. Suhairi
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- print Cetak

DANA DESA BLITAREJO DISOROT, KAKON PRAYITNO KUMPULKAN WARGA BAHAS INSENTIF GURU NGAJI DAN PELEBARAN LAPANGAN FUTSAL
PRINGSEWU, WARTA HUKUM ,
Polemik dugaan ketidaksesuaian realisasi penggunaan Dana Desa Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, Kepala Pekon (Kakon) Blitarejo, Prayitno, dikabarkan mengumpulkan sejumlah warga untuk memberikan penjelasan terkait persoalan insentif guru ngaji dan anggaran pelebaran lapangan futsal.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prayitno pada Rabu (12/11/2026) malam. Agenda pertemuan itu disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah pertanyaan masyarakat mengenai realisasi anggaran Dana Desa yang selama ini menjadi perbincangan di lingkungan pekon setempat.
Berdasarkan keterangan sumber yang disampaikan kepada awak media, dalam pertemuan tersebut Prayitno menjelaskan bahwa insentif guru ngaji telah direalisasikan melalui dua sumber anggaran, yakni dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk empat orang dan dari anggaran pekon untuk 20 orang.
“Kalau berbicara insentif guru ngaji, sudah saya berikan kepada 20 orang,” ujar Prayitno sebagaimana disampaikan sumber kepada wartawan, Kamis (13/11/2026).
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai siapa saja penerima insentif, berapa nominal yang diterima masing-masing penerima, serta dokumen pertanggungjawaban penyalurannya.
ANGKA PELEBARAN LAPANGAN FUTSAL BERUBAH
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah anggaran pelebaran lapangan futsal tahun 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Prayitno disebut menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp35.900.000 telah dibayarkan kepada pihak pekerja.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, berdasarkan informasi yang sebelumnya dihimpun media, pekerjaan pelebaran lapangan futsal tersebut diduga tidak mengeluarkan biaya sewa alat berat jenis excavator karena terdapat keterangan bahwa pembayaran berkaitan dengan penjualan tanah oleh pemilik alat berat.
“Ini kan tidak masuk akal. Kalau memang pelebaran lapangan futsal menggunakan excavator dibayarkan, semua orang tahu kalau pelebaran lapangan itu tidak dibayar karena tanahnya dijual oleh pemilik excavator, seperti disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya,” ungkap salah seorang sumber.
Pernyataan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui dokumen pekerjaan, bukti transaksi, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERTANYAKAN MENJADI Rp216,55 JUTA
Sebelumnya, sejumlah penggunaan Dana Desa Pekon Blitarejo periode 2022–2025 telah menjadi bahan pertanyaan masyarakat.
Adapun rincian angka yang dipersoalkan berdasarkan informasi yang dihimpun media sebagai berikut:
Total anggaran yang sebelumnya dipertanyakan: Rp181.650.000.
Pelebaran lapangan futsal tahun 2023: Rp34.900.000.
Total keseluruhan: Rp216.550.000.
Menariknya, dalam pertemuan dengan warga, Prayitno justru menyebut angka Rp35.900.000 untuk kegiatan pelebaran lapangan futsal.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp1.000.000 antara angka yang tercantum dalam informasi sebelumnya dan angka yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Perbedaan angka ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan prasangka di tengah masyarakat.
TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DIPERTANYAKAN
Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa semestinya didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa sesuai mekanisme pengawasan.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, termasuk apabila ditemukan perbedaan informasi antara nilai anggaran dan realisasi kegiatan.
Persoalan ini juga menjadi penting untuk ditindaklanjuti melalui klarifikasi kepada pihak terkait serta pemeriksaan dokumen apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam persoalan tersebut.
WARTA HUKUM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Pekon Blitarejo, Prayitno, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Publik kini menantikan penjelasan yang disertai data dan dokumen pendukung agar persoalan pengelolaan Dana Desa Pekon Blitarejo menjadi terang dan tidak terus menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
(TIM REDAKSI WARTAHUKUM.ID)
- Penulis: By. Suhairi




