Upacara HUT ke-81 RI di Kota Cirebon, Wali Kota Ajak Kerja Nyata

Upacara HUT ke-81 RI di Kota Cirebon Berlangsung Khidmat

CIREBON,WartaHukum.id – Upacara HUT ke-81 RI di Kota Cirebon berlangsung khidmat di Lapangan Madya, Kompleks Stadion Bima, Senin (17/8/2026). Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan melalui kerja nyata dan kontribusi sesuai peran masing-masing.

Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Cirebon, veteran, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, serta masyarakat.

• Wali Kota Cirebon Ajak Doakan Korban Gempa NTT

Di tengah peringatan kemerdekaan, Wali Kota Effendi Edo mengawali amanatnya dengan mengajak seluruh peserta menyampaikan simpati dan doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi musibah gempa bumi.

Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Saya ingin mengawali pertemuan kita semua dengan ajakan untuk bersama-sama bersimpati pada peristiwa yang menimpa saudara kita, sesama rakyat Indonesia. Pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, saudara-saudara kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ditimpa musibah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter,” ujar Wali Kota.

Menurut Effendi, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengingat bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa. Karena itu, masyarakat perlu memberikan perhatian terhadap musibah yang terjadi di berbagai daerah.

“Jarak wilayah seharusnya tidak memutus ikatan kebangsaan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersimpati dan mendoakan agar semuanya dapat pulih dengan cepat dan Tuhan senantiasa melindungi,” lanjutnya.

• Kemerdekaan Menuntut Kedewasaan dalam Menghadapi Tantangan

Setelah mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak bencana, Effendi mengajak seluruh peserta memaknai usia 81 tahun Indonesia sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menilai tantangan Indonesia saat ini telah berubah. Bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi kolonialisme secara fisik, tetapi harus menghadapi persaingan ekonomi, perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Pemerintahan dituntut untuk matang, presisi, dan tidak lagi meraba-raba dalam mengeksekusi kebijakan. Sebab, tantangan kita hari ini bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan kompetisi ekonomi, transformasi pelayanan yang serba digital, dan kepastian tata kelola yang transparan,” tuturnya.

• Wali Kota Cirebon Dorong Pemerintahan Berikan Manfaat Nyata

Effendi menegaskan bahwa masyarakat perlu melihat kemerdekaan melalui kinerja dan manfaat yang pemerintah hadirkan secara langsung.

Bersama Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, ia menyatakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya menjalankan urusan administratif, tetapi juga memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Menjaga kemerdekaan di era modern menuntut pembuktian yang konkret dari penyelenggara negara. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati, memegang komitmen teguh bahwa kepemimpinan ini bukan sekadar mengurus administrasi dari balik meja,” ujarnya.

• Kota Cirebon Catat Sejumlah Capaian Pembangunan

Dalam amanatnya, Effendi juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota Cirebon selama 2026.

Di bidang kesehatan, Kota Cirebon memperoleh Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100,33 persen.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, pada sektor ekonomi, Kota Cirebon meraih Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Effendi, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Daya beli masyarakat adalah mesin penggerak ekonomi daerah. Jika harga dibiarkan liar mengikuti mekanisme pasar tanpa intervensi negara, pihak yang paling pertama terdampak adalah dapur masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” tuturnya.

• Penataan Sungai Sukalila Terus Berjalan

Selain bidang kesehatan dan ekonomi, Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terus melakukan penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila.

Hingga pertengahan 2026, progres pengerjaan segmen pertama telah melampaui 51 persen. Pemerintah menjalankan penataan tersebut untuk mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai infrastruktur pengendali air sekaligus ruang terbuka.

• Wali Kota Cirebon Tekankan Kolaborasi dengan Masyarakat

Effendi menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar dapat berjalan maksimal.

“Tata kelola kota saat ini menuntut adanya kolaborasi. Di Kota Cirebon, keterlibatan aktif masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari sistem,” katanya.

Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, mendukung pembangunan, serta berkontribusi dalam berbagai program yang berjalan di Kota Cirebon.

• Wali Kota Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Mengakhiri amanatnya, Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui peran masing-masing.

ASN diminta memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Sementara itu, pelajar didorong terus meningkatkan kapasitas diri, sedangkan pelaku usaha dan UMKM diharapkan ikut menggerakkan perekonomian daerah.

“Nasionalisme kita hari ini adalah nasionalisme yang bekerja keras, berpikir rasional, dan berkolaborasi memajukan daerah,” pungkasnya.

Dokumentasi: Beni Agus Pratama dan Dede Sofyan Hadi

Pengolah Informasi: Mike Dwi Setiawati

(Wahidin/rls)