Breaking News
light_mode

8 Relawan SPPG di Sungkai Utara Minta Pendampingan LBH

  • account_circle Mimi ka biro lampung utara
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • print Cetak

Delapan Relawan SPPG Diduga Dipecat Sepihak Usai Minta Izin Istirahat

LAMPUNG UTARA,wartahukum.id—Sebanyak delapan relawan SPPG di wilayah Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, meminta pendampingan hukum kepada LBH Awalindo Lampung Utara setelah mengaku diberhentikan secara sepihak oleh pihak dapur SPPG.

Persoalan tersebut sebelumnya sempat menjadi perhatian di media sosial. Para relawan mengaku diberhentikan setelah meminta izin untuk tidak masuk kerja sementara karena mengalami kelelahan dan sakit akibat beban kerja yang mereka jalani selama hampir dua pekan.

Delapan relawan tersebut diketahui bertugas pada bagian persiapan di dapur SPPG.

  • Relawan Mengaku Bekerja hingga Dini Hari Selama Hampir Dua Pekan

Berdasarkan keterangan para relawan, mereka bekerja mulai sekitar pukul 16.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Kondisi tersebut disebut berlangsung hampir dua pekan secara terus-menerus.

  • Akibat kondisi tersebut, para relawan mengaku mengalami kelelahan hingga jatuh sakit.

Puncaknya terjadi pada Rabu malam hingga Kamis sekitar pukul 03.00 WIB. Para relawan disebut mengalami sejumlah keluhan kesehatan, mulai dari sakit perut, muntah-muntah, sakit kepala hingga kelelahan.

Meski kondisi tubuh tidak prima, mereka mengaku tetap menyelesaikan pekerjaan persiapan bahan yang akan dimasak di dapur SPPG.

Sekitar pukul 05.00 WIB, mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing setelah menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan dapur seperti biasanya.

  • Delapan Relawan Minta Izin Istirahat dan Siapkan Pengganti

Sebelum meninggalkan lokasi, delapan relawan tersebut menyampaikan kepada koordinator lapangan (Korlap) bahwa mereka meminta izin untuk tidak masuk kerja sementara waktu.

Mereka juga meminta pihak SPPG mencarikan pengganti sementara karena ingin beristirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan.

Para relawan disebut berencana kembali bekerja pada hari Minggu setelah kondisi mereka membaik.

Namun, ketika datang kembali pada hari Minggu untuk melaksanakan tugas seperti biasa, mereka mengaku tidak diperbolehkan masuk ke dapur SPPG.

Mereka juga disebut menerima surat pemberhentian karena dianggap membangkang terhadap tugas yang diberikan.

Para relawan menilai pemberhentian tersebut dilakukan tanpa adanya peringatan maupun kesempatan untuk memberikan penjelasan atau pembelaan diri.

  • Korban PHK Minta Pendampingan Hukum LBH Awalindo

Merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, delapan relawan tersebut kemudian meminta pendampingan hukum kepada LBH Awalindo Lampung Utara.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus meminta agar persoalan pemberhentian tersebut dapat ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Kabupaten LBH Awalindo Lampung Utara, Samsi Eka Putra, S.H., mengatakan pihaknya akan melakukan langkah hukum setelah mempelajari persoalan secara lebih mendalam.

“Kami akan melakukan langkah-langkah hukum terbaik demi memperjuangkan hak-hak kelain kami,Kami akan melaporkan permasalahan ini ke koordinator wilayah/ Satgas BGN Daerah dan pusat. Kedinas tenaga kerja, dan ke DPRD kab Lampung Utara. jika nanti setelah kami dalami ada indikasi tindak pidananya maka halini juga akan kami laporkan ke pihak Kepolisian”

Samsi menegaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kronologi dan dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian delapan relawan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

  • Pihak SPPG Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak dapur SPPG terkait alasan pemberhentian delapan relawan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak SPPG untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi, alasan pemberhentian, serta mekanisme yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

Informasi mengenai dugaan pemberhentian sepihak dalam berita ini berdasarkan keterangan para relawan dan pendamping hukumnya. Status serta dasar pemberhentian masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait.

LAMPUNG UTARA, 1 Oktober 2026

(Mimi)

 

  • Penulis: Mimi ka biro lampung utara
  • Editor: Ansori

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia

    Kapolri Meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

     Kapolri Resmikan Sekretariat Bersama KBPBI untuk Perkuat Perjuangan Buruh JAKARTA,wartahukum.id—Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Peresmian tersebut menjadi momentum bersejarah bagi penyatuan perjuangan berbagai konfederasi buruh di Indonesia. Kapolri Ucapkan Selamat kepada Seluruh Konfederasi Buruh Dalam kesempatan tersebut, Kapolri […]

  • Usai Jawab 7 Pertanyaan di Kejari Lambar, DPC AJP Siapkan Bukti Digital Kasus 11 Rekening

    Usai Jawab 7 Pertanyaan di Kejari Lambar, DPC AJP Siapkan Bukti Digital Kasus 11 Rekening

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Irfan fajri kabiro lampung barat
    • 0Komentar

    DPC AJP Lampung Barat Akan Serahkan Rekaman Suara dan Video untuk Melengkapi Laporan Dugaan Korupsi   LAMPUNG BARAT, WartaHukum.id – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (DPC AJP) Kabupaten Lampung Barat memenuhi undangan wawancara klarifikasi dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat, Rabu (21/10/2026). Klarifikasi tersebut […]

  • Knalpot Brong Jadi Sasaran, Polisi Tertibkan Puluhan Motor di Dua Lokasi

    Knalpot Brong Jadi Sasaran, Polisi Tertibkan Puluhan Motor di Dua Lokasi

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Satlantas Polres Kuningan Tertibkan Kendaraan Berknalpot Brong di Cirendang dan Ciawigebang KUNINGAN,wartahukum.id—Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuningan kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Penertiban dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan Cirendang dan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut menyasar pengendara sepeda motor yang dinilai berpotensi mengganggu […]

  • Pantauan Pagi Ini: Arus Lalu Lintas di Simpang Empat Way Kanan Ramai Lancar, Kasatlantas Himbau Utamakan Keselamatan

    Pantauan Pagi Ini: Arus Lalu Lintas di Simpang Empat Way Kanan Ramai Lancar, Kasatlantas Himbau Utamakan Keselamatan

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle ROJALI
    • 0Komentar

    *Pantauan Pagi Ini: Arus Lalu Lintas di Simpang Empat Way Kanan Ramai Lancar, Kasatlantas Himbau Utamakan Keselamatan*   *WAY KANAN*,WartaHukum.ID – Satuan Lalu Lintas Polres Way Kanan terus melakukan pemantauan situasi arus lalu lintas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan. Pada Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 07.15 WIB, Kasatlantas Polres Way Kanan […]

  • Pemko Langsa dan Kejari Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Hukum

    Pemko Langsa dan Kejari Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Hukum

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Jepri kabiro langsa, Aceh
    • 0Komentar

    Pemko Langsa dan Kejari Sepakati Kerja Sama Bidang Perdata dan TUN KOTA LANGSA,wartahukum.id—Pemerintah Kota (Pemko) Langsa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa memperkuat sinergi dalam penanganan persoalan hukum melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, […]

  • Kemitraan Kapolda Aceh dan Pers Diperkuat, Ruddi Setiawan Ajak Hadirkan Informasi Kredibel untuk Bangun Kepercayaan Publik

    Kemitraan Kapolda Aceh dan Pers Diperkuat, Ruddi Setiawan Ajak Hadirkan Informasi Kredibel untuk Bangun Kepercayaan Publik

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Helmy
    • 0Komentar

    BANDA ACEH – wartahukum.id – Kemitraan Kapolda Aceh menjadi fokus utama dalam memperkuat hubungan antara Polri dan insan pers guna menghadirkan informasi yang kredibel, edukatif, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., saat menghadiri kegiatan Kemitraan Kapolda Aceh Bersama Insan Pers di Gedung Presisi Polda Aceh, […]

expand_less