Nasir Boikot Paripurna DPRD Pesawaran, Soroti Realisasi APBD 2025-2026

Berikut artikel berita yang telah ditulis ulang dengan gaya Straight News, tetap mempertahan

H2: Nasir Tegaskan Boikot Paripurna DPRD Pesawaran karena Program APBD Belum Direalisasikan

PESAWARAN,wartahukum.id—Nasir Boikot Paripurna DPRD Pesawaran menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, menjelaskan alasan di balik sikapnya yang tidak menghadiri rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap aspirasi masyarakat yang dinilai belum direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Dalam wawancara, Nasir membantah anggapan bahwa dirinya “ngambek”. Ia menegaskan bahwa sikap yang diambil didasari rasa kecewa terhadap belum terlaksananya sejumlah program yang telah disepakati bersama dalam APBD.

•  Nasir Sebut Sikapnya Bentuk Konsistensi dan Integritas

Menanggapi istilah “ngambek” yang ramai diperbincangkan, Nasir memberikan penjelasan.

“Jangan pakai istilah ngambek gitulah. Kayaknya terkesan jadi gimana gitu. Padahal, sikap yang saya ambil ini sebagai wujud pertanggungjawaban. Ini menyangkut konsistensi dan integritas.”

Ia kemudian mengakui bahwa dirinya memang merasa kecewa terhadap pelaksanaan program APBD.

“Nah, kalau ini baru pas. Iya, saya memang kecewa berat. Maka saya bersikap tidak akan hadir dalam setiap paripurna sebelum kesepakatan sebelumnya bisa diwujudkan eksekutif.”

•  Program APBD Dinilai Belum Direalisasikan

Nasir menjelaskan bahwa sebelum rapat paripurna berlangsung, dirinya telah menyampaikan sikap melalui grup komunikasi DPRD Pesawaran.

“Tadi pagi sekitar pukul 05.30 WIB saya kirim WhatsApp ke grup kami. DPRD Pesawaran. Saya sampaikan bahwa saya tidak akan hadir di paripurna apapun sebelum eksekutif mempertanggungjawabkan kesepakatan dalam APBD.”

Ia mengaku mengajak anggota DPRD untuk memboikot rapat, namun tidak memaksa.

“Dalam WhatsApp itu saya secara pribadi memang mengajak kawan-kawan anggota DPRD untuk memboikot paripurna terkait APBD. Tapi saya tidak memaksa. Terserah mereka saja. Kalau anggota Dewan dari NasDem, memang saya larang untuk hadir. Bahwa kemudian kawan-kawan bersepakat untuk memboikot, ya karena rasa kecewa kami memang sama.”

• Soroti Bedah Rumah hingga Rehabilitasi Gedung DPRD

Menurut Nasir, berbagai program hasil pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah belum dijalankan meski telah masuk dalam APBD.

“Banyak sekali contohnya. Yang sederhana saja ya. Usulan program bedah rumah warga yang benar-benar sangat membutuhkan. Atau rehab Gedung DPRD. Pada APBD tahun 2025, program dan anggarannya sudah masuk, tapi sampai APBD tahun 2026 sudah mau bulan Agustus ini, tidak juga direalisasikan. Ini kan keterlaluan.”

Ia juga menilai program yang berasal dari eksekutif justru lebih banyak direalisasikan.

“Iya, dan ini yang membuat saya dan kawan-kawan sakit hati atau kecewa berat. Program bedah rumah yang maunya Bupati, diwujudin semua. Yang dari Dewan, satu pun nggak ada. Kalau sudah kayak begini, dimana keadilan dari kemitraan itu.”

• Nasir Minta Kesepakatan APBD Dijalankan

Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa DPRD membawa aspirasi masyarakat saat menyusun APBD sehingga program yang telah disepakati seharusnya direalisasikan.

“Sikap saya ini adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap aspirasi masyarakat yang diabaikan eksekutif.”

Ia juga menegaskan baru akan kembali mengikuti rapat paripurna apabila pemerintah daerah melaksanakan program-program yang telah disepakati.

“Nanti, kalau program-program yang sudah disepakati dalam APBD diwujudkan. Saya perlu juga mengingatkan agar jangan terus-terusan membohongi atau mempermainkan kami, karena program yang kami usulkan dan telah disepakati dalam APBD adalah murni suara rakyat.”

Menurut Nasir, apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, seharusnya dilakukan komunikasi bersama DPRD.

“Ya disampaikan. Duduk bareng. Dicarikan solusinya. Misalnya, sesuai kondisi keuangan sanggupnya seberapa dulu. Kami juga paham kok. Tapi kalau semua yang direalisasikan program eksekutif aja, kan keterlaluan. Jangan anggap Dewan sekadar tukang stempel. Apa yang kami bawa itu murni untuk masyarakat.”

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait pernyataan Nasir mengenai realisasi program APBD maupun penundaan rapat paripurna tersebut. (Ansori)