GUDANG DIDUGA JADI TRANSIT SOLAR SUBSIDI DI PEMUKIMAN BANDAR LAMPUNG, INISIAL AD DAN DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM BRIMOB MINTA DIUSUT
- account_circle Redaksi Warta Hukum
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

BANDAR LAMPUNG, WARTA HUKUM — Dugaan aktivitas penampungan dan pemindahan solar bersubsidi di tengah permukiman padat penduduk, Jalan Darussalam, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Bukan semata-mata karena adanya gudang yang diduga menjadi tempat transit bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, melainkan karena muncul informasi mengenai pola pengangkutan berulang, penggunaan kendaraan tangki, hingga penyebutan seseorang berinisial AD yang oleh warga dikaitkan dengan institusi Korps Brigade Mobil (Brimob).
Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Namun, apabila benar terdapat praktik pemindahan dan distribusi solar bersubsidi di luar ketentuan, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas pergudangan. Ada dugaan mata rantai distribusi BBM yang harus ditelusuri dari sumber pasokan hingga penerima akhir.
POLA PERPINDAHAN BBM MENJADI PERTANYAAN
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, solar yang diduga berasal dari SPBU dibawa menuju sebuah gudang di Jalan Darussalam. BBM tersebut kemudian disebut dipindahkan ke kendaraan tangki berwarna biru-putih sebelum diangkut menuju gudang lain yang berukuran lebih besar.
Warga juga menyebut aktivitas pemindahan berlangsung berulang dan kerap terjadi pada malam hari. Solar yang masuk disebut tidak disimpan dalam waktu lama, melainkan segera dipindahkan ke kendaraan pengangkut.
“Kami sudah lama melihat pola seperti itu. Barang tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama di gudang ini, seolah-olah sengaja dipindahkan secara cepat ke tangki biru putih agar sulit dibuktikan saat ada pemeriksaan,” ujar salah seorang warga Darussalam, Minggu (15/11/2026).
Keterangan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Akan tetapi, informasi mengenai pola pergerakan BBM tersebut cukup relevan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran dokumen pengangkutan, serta identifikasi kendaraan yang digunakan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: dari mana solar tersebut diperoleh, siapa yang memasok, atas dasar dokumen apa BBM dipindahkan, dan siapa penerima akhirnya?
NAMA AD DISEBUT, DUGAAN KETERKAITAN DENGAN BRIMOB PERLU DIKLARIFIKASI
Sorotan berikutnya mengarah kepada seseorang berinisial AD. Berdasarkan informasi yang disampaikan warga, AD disebut-sebut sebagai pemilik atau pihak yang mengendalikan gudang tersebut.
Warga juga menyampaikan dugaan bahwa AD merupakan anggota Brimob. Namun, hingga berita ini diterbitkan, identitas, status kedinasan, maupun keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas gudang belum memperoleh konfirmasi resmi dari institusi kepolisian.
Karena itu, penyebutan inisial AD tidak boleh diperlakukan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Status dan perannya harus diperiksa berdasarkan data serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, apabila informasi mengenai keterkaitan anggota Polri tersebut benar, institusi terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangannya.
Sebab, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota aparat penegak hukum memiliki dimensi tambahan, yakni integritas, disiplin, dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang diduga memiliki kedekatan atau hubungan kedinasan dengan institusi tertentu.
JANGAN BERHENTI PADA GUDANG, TELUSURI HINGGA PEMASOK DAN PENERIMA
Dalam dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada bangunan yang diduga menjadi tempat penampungan.
Aparat perlu menelusuri keseluruhan rantai distribusi, mulai dari SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan, kendaraan pengangkut, pihak yang menguasai gudang, hingga lokasi tujuan pengiriman.
Beberapa hal yang perlu dijawab melalui pemeriksaan antara lain:
- Apakah benar terdapat aktivitas penerimaan dan pemindahan solar bersubsidi di lokasi tersebut?
- Dari SPBU mana BBM diduga diperoleh?
- Siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan tangki biru-putih?
- Apakah kendaraan dilengkapi dokumen pengangkutan dan perizinan yang dipersyaratkan?
- Siapa pemilik atau pengelola gudang yang menjadi tujuan pengiriman?
- Apakah terdapat hubungan usaha atau transaksi dengan pihak lain?
- Apakah ada pihak yang memberikan perlindungan atau memfasilitasi aktivitas tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak selalu berhenti pada pihak yang terlihat menguasai barang di lapangan. Penelusuran harus mampu mengungkap pihak-pihak yang berperan dalam rantai pasok apabila bukti mengarah ke sana.
GUDANG DI TENGAH PERMUKIMAN, ASPEK KESELAMATAN JUGA HARUS DIPERIKSA
Selain persoalan distribusi BBM, keberadaan tempat penampungan yang diduga menyimpan atau memindahkan bahan bakar di tengah permukiman padat penduduk juga menimbulkan persoalan keselamatan.
Penyimpanan dan pemindahan BBM memiliki risiko kebakaran serta bahaya lain apabila tidak memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan yang berlaku.
Karena itu, instansi berwenang perlu memeriksa kondisi tempat penyimpanan, kapasitas penampungan, sistem pengamanan, kelayakan fasilitas, serta kesesuaian kegiatan dengan perizinan yang dimiliki.
Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi justru menjadi pihak paling rentan menanggung risiko dari aktivitas yang legalitasnya belum jelas.
POLDA LAMPUNG DAN BIDPROPAM DIMINTA TIDAK BERHENTI PADA KLARIFIKASI
Atas informasi tersebut, Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Polsek Tanjung Karang Barat, serta Bidpropam Polda Lampung diharapkan segera melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Penanganan perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti. Pemeriksaan dapat mencakup pengecekan lokasi, identifikasi kendaraan, penelusuran asal-usul BBM, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang disebut warga.
Khusus dugaan keterkaitan AD dengan institusi Brimob, Bidpropam perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran status kedinasan yang bersangkutan. Apabila terbukti merupakan anggota Polri dan ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan internal harus berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, apabila ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada fungsi penyidik yang berwenang sesuai prosedur hukum.
Pengawasan internal dan penegakan hukum pidana merupakan dua aspek berbeda yang tidak boleh saling menggantikan.
ANCAMAN PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Namun, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Keberadaan gudang atau kendaraan tangki semata tidak otomatis membuktikan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
HAK JAWAB TERBUKA, PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari AD, Polda Lampung, maupun Satuan Brimob mengenai informasi yang disampaikan warga tersebut.
WARTA HUKUM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi AD, pengelola gudang, pihak SPBU yang mungkin berkaitan, serta institusi kepolisian untuk menyampaikan penjelasan dan bukti yang relevan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa aparat akan melakukan pengecekan. Publik membutuhkan penelusuran yang terukur dan penjelasan mengenai hasilnya sesuai batas kewenangan serta proses hukum.
Jika aktivitas tersebut legal, tunjukkan dasar perizinan dan dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan operasionalnya. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi.
Hukum tidak boleh berhenti di depan pintu gudang. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
Tim Investigasi WARTA HUKUM
- Penulis: Redaksi Warta Hukum





