Breaking News
light_mode

Bunda Kasihhati Minta Presiden Pecat Ketua Komnas Perempuan

  • account_circle Irfan fajri
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • print Cetak

Bunda Kasihhati Desak Presiden Evaluasi Ketua Komnas Perempuan

JAKARTA,wartahukum.id—Bunda Kasihhati minta Presiden pecat Ketua Komnas Perempuan setelah muncul polemik terkait pernyataan mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara, Bunda Kasihhati, saat ditemui awak media di kediamannya, Senin (29/6/2026).

Menurut Bunda Kasihhati, pernyataan Ketua Komnas Perempuan yang menyebut kasus tersebut belum memenuhi definisi “penyiksaan” berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB telah memicu kegelisahan publik dan berpotensi melukai perasaan korban beserta keluarganya.

  • Bunda Kasihhati Soroti Empati terhadap Korban

Bunda Kasihhati menilai masyarakat lebih membutuhkan keberpihakan kepada korban daripada perdebatan mengenai definisi hukum internasional.

“Saat rakyat melihat seorang perempuan diduga mengalami penderitaan yang begitu berat, justru yang muncul ke ruang publik adalah penjelasan yang mudah dipahami seolah-olah korban tidak mengalami penyiksaan. Cara berkomunikasi seperti ini tidak mencerminkan empati yang seharusnya dimiliki lembaga pelindung perempuan.”

Selain itu, ia menegaskan bahwa Komnas Perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan.

“Komnas Perempuan dibentuk untuk menjadi benteng terakhir perempuan korban kekerasan. Ketika masyarakat berharap suara yang menguatkan korban, yang terdengar justru penjelasan yang memicu polemik. Ini bukan sekadar persoalan istilah hukum, tetapi persoalan kepekaan dan tanggung jawab moral kepada korban.”

  • Minta Penjelasan Hukum Disampaikan Secara Utuh

Lebih lanjut, Bunda Kasihhati mengatakan seorang pemimpin lembaga negara harus mampu menyampaikan penjelasan hukum secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kalau memang yang dimaksud adalah definisi teknis dalam Konvensi PBB, sampaikan secara lengkap. Jangan berhenti pada kalimat yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban dianggap belum cukup berat. Kalimat yang tidak utuh dapat melukai hati korban dan mengikis kepercayaan publik.”

  • Desak Presiden Evaluasi Ketua Komnas Perempuan

Atas dasar itu, Perempuan Tangguh Nusantara meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap Ketua Komnas Perempuan.

“Kami meminta Presiden segera mengevaluasi Ketua Komnas Perempuan. Apabila dinilai tidak lagi mampu membangun kepercayaan publik, menjaga empati terhadap korban, dan mengomunikasikan sikap lembaga secara utuh, maka sudah selayaknya dilakukan pergantian kepemimpinan demi memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Komnas Perempuan.”

Menurut Bunda Kasihhati, tuntutan tersebut bertujuan agar Komnas Perempuan tetap menjadi lembaga yang berpihak kepada korban, menjaga rasa keadilan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

  • Harapkan Komnas Perempuan Kembali Menjadi Pelindung Korban

Di akhir pernyataannya, Bunda Kasihhati menegaskan harapannya agar Komnas Perempuan kembali menjalankan perannya sebagai pelindung perempuan korban kekerasan.

“Korban membutuhkan pembela, bukan polemik. Komnas Perempuan harus kembali menjadi rumah yang menghadirkan harapan bagi perempuan korban kekerasan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Sudah sepantasnya ketua Komnas Perempuan Di Pecat.” pungkas Kasihhati.

(Irfan/ris) 

 

 

  • Penulis: Irfan fajri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sat Lantas Polres Kuningan Edukasi Siswa TK Negeri Luragung Landeuh tentang Tertib Lalu Lintas

    Sat Lantas Polres Kuningan Edukasi Siswa TK Negeri Luragung Landeuh tentang Tertib Lalu Lintas

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Polisi Sahabat Anak, Sat Lantas Polres Kuningan Tanamkan Disiplin Berlalu Lintas Sejak Dini   KUNINGAN, WartaHukum.id — Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kuningan menggelar kegiatan edukasi bertajuk Polisi Sahabat Anak bersama puluhan siswa-siswi TK Negeri Luragung Landeuh di Mapolres Kuningan, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Sat Lantas Polres Kuningan […]

  • Polsek Umpu Semenguk Amankan Pelaku Penggelapan Handphone Infinix Smart 9 di Kampung Bumi Ratu Way Kanan

    Polsek Umpu Semenguk Amankan Pelaku Penggelapan Handphone Infinix Smart 9 di Kampung Bumi Ratu Way Kanan

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    Polsek Umpu Semenguk Polres Way Kanan amankan pelaku penggelapan HP Infinix Smart 9 inisial AP 19 tahun di Kampung Bumi Ratu korban rugi Rp1,5 juta pelaku gadaikan HP Pasal 486 KUHP baru 4 tahun   WAY KANAN, WARTAHUKUM.ID – Polsek Umpu Semenguk Polres Way Kanan mengamankan seorang pelaku tindak pidana penggelapan di Dusun Pasar Minggu, […]

  • POLSEK BARADATU CEGAH KARHUTLA: PASANG BANNER HIMBAUAN STOP KARHUTLA DI SEJUMLAH KAMPUNG

    POLSEK BARADATU CEGAH KARHUTLA: PASANG BANNER HIMBAUAN STOP KARHUTLA DI SEJUMLAH KAMPUNG

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    POLSEK BARADATU CEGAH KARHUTLA: PASANG BANNER HIMBAUAN STOP KARHUTLA DI SEJUMLAH KAMPUNG   WAY KANAN, Wartahukum.id -Polsek Baradatu Polres Way Kanan melakukan kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan: Karhutla di wilayah hukumnya. Salah satunya melalui pemasangan banner himbauan “STOP KARHUTLA” di sejumlah lokasi yang dinilai strategis dan mudah dilihat masyarakat, Rabu: 26 Agustus 2026. […]

  • Dugaan Motor Dijadikan Jaminan Utang: Motor Pinjaman Belum Kembali, Pemilik Pertimbangkan Jalur Hukum

    Dugaan Motor Dijadikan Jaminan Utang: Motor Pinjaman Belum Kembali, Pemilik Pertimbangkan Jalur Hukum

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Wahidin
    • 0Komentar

    CIREBON – WARTA HUKUM  Dugaan motor dijadikan jaminan utang menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku kehilangan penguasaan atas sepeda motor Yamaha Lexy bernomor polisi E 4944 PBD yang dipinjam oleh BA, Ketua RT 004, Blok Asem Betok 1, RT 004/RW 003, Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Hingga berita ini diterbitkan, kendaraan tersebut belum […]

  • HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN

    HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    HUT KE-81 RI: PSI WAY KANAN SERUKAN WUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR DARI WAY KANAN   *WAY KANAN*, Wartahukum.id – Delapan puluh satu tahun sudah Republik Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Angka 81 bukan sekadar deretan digit di kalender sejarah, melainkan simbol kematangan sebuah bangsa yang terus bergerak menuju cita-cita luhurnya. […]

  • Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Pembuatan Sertifikat ke ATR/BPN Pesawaran

    Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Pembuatan Sertifikat ke ATR/BPN Pesawaran

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Ansori/rls
    • 0Komentar

    Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Sertifikat Tanah Tanjung Kemala PESAWARAN,wartahukum.id—Senin (13/7/2026) – Masyarakat Adat Pitung Tiyuh mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pesawaran, Senin (13/7/2026), guna mengajukan penerbitan sertifikat hak atas tanah Tanjung Kemala yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pengajuan Sporadik Jadi Tahapan Menuju Sertifikat […]

expand_less