Breaking News
light_mode

TKBM Koperasi Pelabuhan Wajib Digunakan, Kemenhub Ancam Hentikan SPB PBM yang Membangkang

  • account_circle Hendra Hariyadi
  • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
  • print Cetak

BANJARMASIN, wartahukum.id – TKBM Koperasi Pelabuhan menjadi kewajiban bagi seluruh Pengusaha Bongkar Muat (PBM) dan pemilik Floating Crane yang tergabung dalam APBMI saat beroperasi di Pelabuhan Banjarmasin. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menegaskan, perusahaan yang mengabaikan ketentuan tersebut berisiko dikenai penghentian penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Penegasan itu menjadi hasil rapat yang digelar pada 23 Juni 2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rapat dipimpin Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Heri Purwanto, untuk menyelesaikan persoalan berkepanjangan mengenai pembagian peran dan tugas antara APBMI dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua ASPB-TKBM-PSI, KRH. HM. Jusuf Rizal, pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan, perwakilan PBM, unsur Kepolisian, Polair, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

TKBM Koperasi Pelabuhan Dinyatakan Memiliki Dasar Hukum yang Mengikat

Ketua ASPB-TKBM-PSI, Jusuf Rizal, menegaskan keputusan yang dikeluarkan KSOP Kelas I Banjarmasin mewakili Kementerian Perhubungan telah bersifat final dan mengikat seluruh pihak.

“Dengan telah adanya penegasan dari KSOP Kelad I Banjarmasin mewakili Kementerian Perhubungan RI, maka keputusan sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum. Masing-masing pihak harus dapat menghargai keputusan pemerintah dalam operasional penggunaan tenagakerja TKBM Koperasi di Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal.

Menurutnya, polemik mengenai keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan selama ini telah menimbulkan ketidakpastian dalam operasional bongkar muat. Padahal, eksistensi koperasi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan memiliki dasar hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sengketa APBMI dan TKBM Koperasi Pelabuhan

ASPB-TKBM-PSI menilai sebagian anggota APBMI selama ini berupaya tidak lagi menggunakan tenaga kerja yang berada di bawah Koperasi TKBM Pelabuhan. Alasannya, koperasi dianggap menciptakan praktik monopoli dalam penyediaan tenaga kerja bongkar muat.

Di sisi lain, organisasi pekerja menolak anggapan tersebut. Mereka menegaskan koperasi pekerja tidak termasuk kategori monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, APBMI juga beralasan pengoperasian Floating Crane membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus sehingga berencana menggunakan tenaga kerja asing.

Namun, menurut ASPB-TKBM-PSI, pengujian kompetensi telah membuktikan tenaga kerja TKBM yang memiliki sertifikat mampu mengoperasikan Floating Crane sesuai standar.

“Nah, setelah ada pembuktian TKBM Koperasi Pelabuhan yang sudah bersertifikat dapat mengoperasikan, tidak ada alasan lagi dari pemilik Floting Crane dan PBM anggota APBMI menolak lagi. ASPB-TKBM-PSI menilai APBMI, khususnya APBMI Kalsel mau menguasai dan memonopoli pelabuhan mulai hulu hingga hilir,” tegas Jusuf Rizal.

Keputusan Berlaku Sejak 24 Juni 2026

Hasil rapat menetapkan bahwa mulai 24 Juni 2026 seluruh operasional Floating Crane wajib menggunakan tenaga kerja TKBM Koperasi Pelabuhan. Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah rapat koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama seluruh pihak terkait.

Seluruh tarif penggunaan tenaga kerja juga disebut telah diatur oleh Kementerian Perhubungan sehingga tidak lagi menjadi alasan untuk menolak pelaksanaan keputusan tersebut.

ASPB-TKBM-PSI Siapkan Langkah Hukum

Menanggapi kemungkinan masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi keputusan pemerintah, ASPB-TKBM-PSI menyatakan telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LSM LIRA sebagai kuasa hukum.

Organisasi itu menegaskan akan membawa setiap dugaan pelanggaran ke jalur hukum, terutama apabila terdapat perusahaan yang tetap memaksakan penggunaan tenaga kerja di luar ketentuan pemerintah.

“Kami akan melakukan pendekatan hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan PBM maupun pemilik Floting Crane. Sebab seringkali mereka karena didukung oligarki melecehkan pekerja dan buruh pelabuhan. Tentu kami akan memproses hukum,” ujar Jusuf Rizal.

ASPB-TKBM-PSI juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap investor maupun perusahaan yang dinilai mengabaikan regulasi ketenagakerjaan. Menurut organisasi tersebut, tenaga kerja lokal yang telah memiliki sertifikat kompetensi harus memperoleh kesempatan kerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Hendra

  • Penulis: Hendra Hariyadi
  • Editor: Hendra Hariyadi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelemahan Rupiah dan BBM: Mahasiswa Bandung Demo DPRD Jabar Tuntut Stabilitas Ekonomi

    Pelemahan Rupiah dan BBM: Mahasiswa Bandung Demo DPRD Jabar Tuntut Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandung, Jawa Barat, wartahukum.id – Aliansi mahasiswa Kota Bandung menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kamis (11/6/2026), menyoroti pelemahan rupiah hingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi ini menuntut pemerintah segera menstabilkan ekonomi dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan rakyat. Para mahasiswa mengenakan almamater dan pakaian serba hitam, sambil membentangkan spanduk […]

  • Lampung Jadi Tuan Rumah HUT ke-19 PPWI, Persiapan Mulai Dimatangkan

    Lampung Jadi Tuan Rumah HUT ke-19 PPWI, Persiapan Mulai Dimatangkan

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Lampung Jadi Tuan Rumah HUT ke-19 PPWI, Persiapan Mulai Dimatangkan BANDAR LAMPUNG — wartahukum id, Provinsi Lampung dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang dijadwalkan berlangsung di Bandar Lampung pada 11 November 2026 mendatang. Kepercayaan tersebut mendapat sambutan positif dari jajaran PPWI Lampung. Saat ini, Dewan […]

  • Semarak HUT ke-81 RI, Warga Yudistira Blok B & H Perkuat Kekompakan dan Guyub Rukun

    Semarak HUT ke-81 RI, Warga Yudistira Blok B & H Perkuat Kekompakan dan Guyub Rukun

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Andri Sunarya
    • 0Komentar

    KARAWANG, WARTA HUKUM — Semarak HUT ke-81 RI terasa kuat di lingkungan Jalan Yudistira Blok B & H, Perumnas Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Warga menggelar berbagai kegiatan yang tidak sekadar meramaikan peringatan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kekompakan, silaturahmi, dan budaya gotong royong. Mengusung semangat “Kompak, Guyub, Rukun, Membangun Lingkungan yang […]

  • Heroik! Serda PM Indra Jaya Kejar Terduga Pencuri Motor hingga Tertangkap di Way Kanan

    Heroik! Serda PM Indra Jaya Kejar Terduga Pencuri Motor hingga Tertangkap di Way Kanan

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle ROJALI
    • 0Komentar

    Serda PM Indra Jaya Kejar Terduga Pencuri Motor hingga Tertangkap di Way Kanan WAY KANAN, Wartahukum.id – Aksi heroik ditunjukkan Serda PM IndraJaya anggota Subdenpom Way Kanan saat mengejar terduga pelaku pencurian sepeda motor yang sempat menabrak mobil dinas anggota Polisi Militer. Peristiwa terekam dalam video berdurasi 4 menit 20 detik dan viral di media sosial. Dalam […]

  • Sejarah Tuanku Imam Bonjol: Perjuangan, Perang Padri, dan Warisan Sejarah 1772–1864

    Sejarah Tuanku Imam Bonjol: Perjuangan, Perang Padri, dan Warisan Sejarah 1772–1864

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    Sejarah Tuanku Imam Bonjol: Perjuangan, Perang Padri, dan Warisan Sejarah 1772–1864 PADANG —wartahukum id, Nama Tuanku Imam Bonjol tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan masyarakat Minangkabau dan perjalanan panjang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Sumatera Barat. Lahir dengan nama Muhammad Shahab pada 1772, Imam Bonjol kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam Perang Padri, […]

  • Ketua TP PKK Lampung Barat Tinjau MPLS di SMP Negeri Sekuting Terpadu, Tekankan Bijak Bermedia Sosial dan Pencegahan Pernikahan Dini

    Ketua TP PKK Lampung Barat Tinjau MPLS di SMP Negeri Sekuting Terpadu, Tekankan Bijak Bermedia Sosial dan Pencegahan Pernikahan Dini

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Irfan fajri, wartawan lam-Bar
    • 0Komentar

    Ketua TP PKK Lampung Barat Tinjau MPLS di SMP Negeri Sekuting Terpadu LAMPUNG BARAT,wartahukum.id—Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri Sekuting Terpadu, Rabu (15/07/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda sejak memasuki lingkungan sekolah sekaligus memberikan edukasi mengenai penggunaan media […]

expand_less