Breaking News
light_mode

Limbah Dapur MBG Cemari Lingkungan, Desak Pemerintah Tegas Atur Pengelolaan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • print Cetak

Lampung Timur, wartahukum.id – Limbah dapur MBG cemari lingkungan kembali menjadi sorotan setelah dugaan pembuangan limbah ke saluran irigasi pertanian terjadi di Desa Ngesti Karya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur. Dampaknya nyata: tanaman padi warga terganggu, air irigasi berubah warna, berbau menyengat, bahkan menimbulkan busa di permukaan.

Limbah Dapur MBG Cemari Lingkungan, Petani Mulai Terdampak

Berdasarkan pantauan di lapangan, air yang sebelumnya jernih kini tercemar limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian warga.

Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa tanaman padi tumbuh tidak merata, bahkan sebagian mulai mengering.
“Setelah dilihat, pembuangan ini menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak merata dan mulai dirasakan dampaknya. Limbah langsung seperti ini harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Desakan SOP Tegas, Jangan Korbankan Ketahanan Pangan

Menanggapi hal ini, tim awak media mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas terkait pengelolaan limbah dapur MBG.

Menurutnya, persoalan limbah dapur MBG cemari lingkungan bukan sekadar isu lokal, tetapi menyangkut kepentingan strategis nasional, terutama ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Program nasional yang utama adalah kedaulatan pangan. Apapun langkahnya itu tidak boleh mengganggu ketahanan pangan. MBG boleh jalan, tapi jangan mengganggu,” tegas Kanang melalui rilis media yang dikutip Selasa (5/5/2026).

Perencanaan Lemah, Pengawasan Minim

Tim investigasi menilai akar persoalan terletak pada lemahnya perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Pengelola dapur MBG dinilai terlalu fokus pada produksi dan distribusi makanan, tanpa mempertimbangkan dampak limbah terhadap lingkungan.

“Dapur ini tidak direncanakan dengan baik. Mereka hanya memasak sampai matang dan diterima siswa, padahal yang seharusnya diperhitungkan adalah bagaimana limbahnya dibuang ke mana dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” ujar awak media investigasi.

Wajib IPAL dan Izin Lingkungan

Sebagai solusi, pemerintah didesak segera mewajibkan setiap dapur MBG memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), izin lingkungan resmi, serta pengawasan berkala dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Harus ada SOP yang tegas terkait tata kelola dapur MBG, termasuk IPAL wajib, izin lingkungan, dan pengawasan berkala dari DLH agar kasus seperti di Sumber Karya tidak terulang,” ujarnya.

Menurutnya, SOP yang terstandarisasi secara nasional akan menjadi pedoman teknis bagi seluruh penyelenggara dapur MBG agar tidak lagi menimbulkan dampak lingkungan.

Evaluasi Menyeluruh dan Pengawasan Ketat

Tim awak media juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Lampung Timur. Evaluasi ini harus mencakup aspek teknis, perizinan, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Kalau semua dapur MBG punya SOP yang sama dan diawasi, maka tidak akan ada lagi kasus seperti ini. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan tim terpadu lintas instansi untuk menyusun SOP nasional yang komprehensif, mulai dari desain dapur, sistem IPAL, manajemen limbah, hingga evaluasi rutin.

“Pengawasan itu wajib, bukan insidental. DLH harus aktif memeriksa kelayakan lingkungan setiap dapur MBG. Jangan sampai kasus seperti ini baru ramai setelah petani menjerit,” pungkasnya.

Ruang Hak Jawab Dibuka

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG maupun Kepala SPPG belum memberikan keterangan resmi kepada awak media.

Sebagai bentuk keberimbangan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi wartahukum.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Hak jawab dapat disampaikan melalui kanal resmi redaksi untuk ditayangkan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. | Red


 

  • Penulis: Redaksi
  • Editor: Febriyansah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapas Gunung Sugih Jadi Sarana Pembinaan, Warga Binaan Akui Alami Perubahan Besar

    Lapas Gunung Sugih Jadi Sarana Pembinaan, Warga Binaan Akui Alami Perubahan Besar

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Febriyansah
    • 0Komentar

    “Warga Binaan Sebut Lapas Gunung Sugih Jadi Tempat Belajar Memperbaiki Diri Lampung Tengah, wartahukum.id – Lapas Gunung Sugih kembali menunjukkan fungsi pembinaan pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas diri warga binaan. Salah seorang warga binaan, M. Agung Ikhlasul Amal, menyampaikan pesan positif kepada masyarakat Bandar Lampung terkait pengalaman dan perubahan hidup yang […]

  • Cegah Tawuran dan Narkoba, Kapolsek Panongan Edukasi Siswa SMKN 1 Kabupaten Tangerang

    Cegah Tawuran dan Narkoba, Kapolsek Panongan Edukasi Siswa SMKN 1 Kabupaten Tangerang

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle By Hengky Wijaya Kabiro Tanggerang
    • 0Komentar

    Kapolsek Panongan IPTU Irruandy Aritonang memberikan penyuluhan kepada siswa SMKN 1 Kabupaten Tangerang dalam program Polisi Peduli Pendidikan, Senin (9/11/2026). KABUPATEN TANGERANG, Wartahukum.id – Upaya mencegah kenakalan remaja dan membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar terus dilakukan jajaran Polsek Panongan. Kali ini, melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Poldik), Kapolsek Panongan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada […]

  • RSUD Abdul Moeloek Bantah Tuduhan Pengondisian Vendor Pengadaan Satpam Rp3,4 Miliar

    RSUD Abdul Moeloek Bantah Tuduhan Pengondisian Vendor Pengadaan Satpam Rp3,4 Miliar

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    RSUD Abdul Moeloek Bantah Tuduhan Pengondisian Vendor Pengadaan Satpam Rp3,4 Miliar Bandar Lampung — wartahukum id, Pemberitaan mengenai paket Belanja Jasa Tenaga Keamanan RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 senilai Rp3,6 miliar perlu diluruskan, khususnya terhadap sejumlah tudingan yang mengarah pada dugaan pengondisian vendor, manipulasi e-Purchasing, hingga potensi tindak pidana korupsi. […]

  • PJS Calon Konstituen Dewan Pers, Munas ke-3 Sukses Hasilkan Keputusan Strategis

    PJS Calon Konstituen Dewan Pers, Munas ke-3 Sukses Hasilkan Keputusan Strategis

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Helmy /ria/isa
    • 0Komentar

    JAKARTA – WARTA HUKUM – PJS Calon Konstituen Dewan Pers menjadi tonggak penting yang mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 Pro Jurnalismedia Siber (PJS). Forum nasional tersebut berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk penyerahan dokumen resmi pendaftaran PJS sebagai calon konstituen Dewan Pers. Keberhasilan tersebut menandai langkah baru organisasi dalam memperkuat eksistensinya sebagai […]

  • WBP Pesantren Kilat Mendapat Siraman Rohani di Hari Ke-14 : Kunci Kembali ke Jalan yang Benar

    WBP Pesantren Kilat Mendapat Siraman Rohani di Hari Ke-14 : Kunci Kembali ke Jalan yang Benar

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    WBP Pesantren Kilat Rutan Manna, Kunci Kembali ke Jalan yang Benar, Bima Aditya, Masjid At-Taubah Rutan Manna, Karutan Hannibal   MANNA, Wartahukum.id – Suasana khidmat menyelimuti Masjid At-Taubah Rutan Kelas IIB Manna, Rabu, 14 Oktober 2026. Puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti Pesantren Kilat Angkatan II Hari ke-14 yang dibimbing langsung oleh Pembimbing Kerohanian Rutan Manna, […]

  • Pengajian Al-Hidayah Desa Tanjung Rejo Pererat Silaturahmi dan Perkuat Kamtibmas

    Pengajian Al-Hidayah Desa Tanjung Rejo Pererat Silaturahmi dan Perkuat Kamtibmas

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Ansori
    • 0Komentar

    Pengajian Al-Hidayah Desa Tanjung Rejo Digelar Bergilir di Setiap Dusun PESAWARAN, waratahukum.id — Pengajian Al-Hidayah Desa Tanjung Rejo kembali digelar secara rutin di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tanggal 20 setiap bulan secara bergilir di setiap dusun ini menjadi wadah pembinaan keagamaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga. Pada […]

expand_less