Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Bangunan SANIMAS TA 2026 di Pekon Pampangan Disorot, Pengawas Diminta Turun Lapangan
- account_circle By. Suhairi
- calendar_month 59 menit yang lalu
- print Cetak

LAMPUNG BARAT – wartahukum id,
Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Tahun Anggaran 2026 di Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, kini menjadi sorotan publik.

Sorotan itu muncul setelah beredar dokumentasi kondisi fisik bangunan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dalam foto yang diterima redaksi, terlihat struktur beton dengan permukaan kasar, tidak rata, dan pengerjaan yang terkesan kurang rapi.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek tersebut tercatat sebagai SANIMAS TA 2026 Nomor 13, dengan pelaksana Pokmas Pampangan Mandiri, di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pengawasan Jangan Hanya di Atas Meja
Temuan visual tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pihak pembina dan pengawas program.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Instansi terkait perlu turun langsung ke lokasi untuk mencocokkan kondisi di lapangan dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, spesifikasi material, dan standar teknis konstruksi.
Sebab, pekerjaan bisa saja dinyatakan selesai secara administrasi, namun kualitas fisiknya justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Pemeriksaan teknis mutlak diperlukan untuk memastikan apakah kondisi yang terlihat dalam dokumentasi masih dalam toleransi standar pekerjaan, atau justru mengindikasikan adanya kekurangan yang wajib diperbaiki.
*Media Akan Koordinasi dengan LSM*
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Media Warta Global Lampung akan berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menindaklanjuti dokumentasi tersebut.
Koordinasi ini bertujuan menghimpun informasi dan dokumentasi pendukung, serta mendorong pihak berwenang agar melakukan pemeriksaan langsung terhadap fisik pekerjaan SANIMAS di Pekon Pampangan.
Jika diperlukan, langkah lanjutan akan ditempuh melalui surat permohonan klarifikasi dan permintaan pemeriksaan kepada instansi teknis yang berwenang.
Langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program yang dibiayai uang negara benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
*Pokmas dan Instansi Terkait Diminta Klarifikasi*
Redaksi meminta Pokmas Pampangan Mandiri, Pemerintah Pekon Pampangan, serta instansi teknis pembina program untuk memberikan penjelasan terbuka, antara lain:
1.Apakah kualitas konstruksi sudah sesuai spesifikasi teknis?
2.Apakah material dan metode pengerjaan sudah sesuai RAB dan gambar perencanaan?
3. Apakah pekerjaan sudah diperiksa oleh tenaga teknis atau pengawas berwenang?
4. Apakah ada berita acara pemeriksaan atau evaluasi kualitas hasil pekerjaan?
Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diharapkan mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program pemerintah untuk masyarakat harus mengedepankan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat berhak tahu apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai perencanaan.
Redaksi akan terus melakukan penelusuran dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan berbasis fakta.
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial, bukan kesimpulan adanya pelanggaran hukum. Dugaan ketidaksesuaian masih memerlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Pokmas pelaksana maupun instansi terkait, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
*Pengawasan harus turun ke lapangan, bukan hanya menerima laporan.*
Sumber: Sahilman
Reporter: Irfan Fajri
- Penulis: By. Suhairi




