Breaking News
light_mode

GUDANG DIDUGA JADI TRANSIT SOLAR SUBSIDI DI PEMUKIMAN BANDAR LAMPUNG, INISIAL AD DAN DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM BRIMOB MINTA DIUSUT

  • account_circle Redaksi Warta Hukum
  • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
  • print Cetak

BANDAR LAMPUNG, WARTA HUKUM — Dugaan aktivitas penampungan dan pemindahan solar bersubsidi di tengah permukiman padat penduduk, Jalan Darussalam, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Bukan semata-mata karena adanya gudang yang diduga menjadi tempat transit bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, melainkan karena muncul informasi mengenai pola pengangkutan berulang, penggunaan kendaraan tangki, hingga penyebutan seseorang berinisial AD yang oleh warga dikaitkan dengan institusi Korps Brigade Mobil (Brimob).

Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Namun, apabila benar terdapat praktik pemindahan dan distribusi solar bersubsidi di luar ketentuan, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas pergudangan. Ada dugaan mata rantai distribusi BBM yang harus ditelusuri dari sumber pasokan hingga penerima akhir.

POLA PERPINDAHAN BBM MENJADI PERTANYAAN

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, solar yang diduga berasal dari SPBU dibawa menuju sebuah gudang di Jalan Darussalam. BBM tersebut kemudian disebut dipindahkan ke kendaraan tangki berwarna biru-putih sebelum diangkut menuju gudang lain yang berukuran lebih besar.

Warga juga menyebut aktivitas pemindahan berlangsung berulang dan kerap terjadi pada malam hari. Solar yang masuk disebut tidak disimpan dalam waktu lama, melainkan segera dipindahkan ke kendaraan pengangkut.

“Kami sudah lama melihat pola seperti itu. Barang tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama di gudang ini, seolah-olah sengaja dipindahkan secara cepat ke tangki biru putih agar sulit dibuktikan saat ada pemeriksaan,” ujar salah seorang warga Darussalam, Minggu (15/11/2026).

Keterangan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Akan tetapi, informasi mengenai pola pergerakan BBM tersebut cukup relevan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran dokumen pengangkutan, serta identifikasi kendaraan yang digunakan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: dari mana solar tersebut diperoleh, siapa yang memasok, atas dasar dokumen apa BBM dipindahkan, dan siapa penerima akhirnya?

NAMA AD DISEBUT, DUGAAN KETERKAITAN DENGAN BRIMOB PERLU DIKLARIFIKASI

Sorotan berikutnya mengarah kepada seseorang berinisial AD. Berdasarkan informasi yang disampaikan warga, AD disebut-sebut sebagai pemilik atau pihak yang mengendalikan gudang tersebut.

Warga juga menyampaikan dugaan bahwa AD merupakan anggota Brimob. Namun, hingga berita ini diterbitkan, identitas, status kedinasan, maupun keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas gudang belum memperoleh konfirmasi resmi dari institusi kepolisian.

Karena itu, penyebutan inisial AD tidak boleh diperlakukan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Status dan perannya harus diperiksa berdasarkan data serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, apabila informasi mengenai keterkaitan anggota Polri tersebut benar, institusi terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangannya.

Sebab, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota aparat penegak hukum memiliki dimensi tambahan, yakni integritas, disiplin, dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang diduga memiliki kedekatan atau hubungan kedinasan dengan institusi tertentu.

JANGAN BERHENTI PADA GUDANG, TELUSURI HINGGA PEMASOK DAN PENERIMA

Dalam dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada bangunan yang diduga menjadi tempat penampungan.

Aparat perlu menelusuri keseluruhan rantai distribusi, mulai dari SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan, kendaraan pengangkut, pihak yang menguasai gudang, hingga lokasi tujuan pengiriman.

Beberapa hal yang perlu dijawab melalui pemeriksaan antara lain:

  1. Apakah benar terdapat aktivitas penerimaan dan pemindahan solar bersubsidi di lokasi tersebut?
  2. Dari SPBU mana BBM diduga diperoleh?
  3. Siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan tangki biru-putih?
  4. Apakah kendaraan dilengkapi dokumen pengangkutan dan perizinan yang dipersyaratkan?
  5. Siapa pemilik atau pengelola gudang yang menjadi tujuan pengiriman?
  6. Apakah terdapat hubungan usaha atau transaksi dengan pihak lain?
  7. Apakah ada pihak yang memberikan perlindungan atau memfasilitasi aktivitas tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak selalu berhenti pada pihak yang terlihat menguasai barang di lapangan. Penelusuran harus mampu mengungkap pihak-pihak yang berperan dalam rantai pasok apabila bukti mengarah ke sana.

GUDANG DI TENGAH PERMUKIMAN, ASPEK KESELAMATAN JUGA HARUS DIPERIKSA

Selain persoalan distribusi BBM, keberadaan tempat penampungan yang diduga menyimpan atau memindahkan bahan bakar di tengah permukiman padat penduduk juga menimbulkan persoalan keselamatan.

Penyimpanan dan pemindahan BBM memiliki risiko kebakaran serta bahaya lain apabila tidak memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan yang berlaku.

Karena itu, instansi berwenang perlu memeriksa kondisi tempat penyimpanan, kapasitas penampungan, sistem pengamanan, kelayakan fasilitas, serta kesesuaian kegiatan dengan perizinan yang dimiliki.

Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi justru menjadi pihak paling rentan menanggung risiko dari aktivitas yang legalitasnya belum jelas.

POLDA LAMPUNG DAN BIDPROPAM DIMINTA TIDAK BERHENTI PADA KLARIFIKASI

Atas informasi tersebut, Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Polsek Tanjung Karang Barat, serta Bidpropam Polda Lampung diharapkan segera melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.

Penanganan perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti. Pemeriksaan dapat mencakup pengecekan lokasi, identifikasi kendaraan, penelusuran asal-usul BBM, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang disebut warga.

Khusus dugaan keterkaitan AD dengan institusi Brimob, Bidpropam perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran status kedinasan yang bersangkutan. Apabila terbukti merupakan anggota Polri dan ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan internal harus berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, apabila ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada fungsi penyidik yang berwenang sesuai prosedur hukum.

Pengawasan internal dan penegakan hukum pidana merupakan dua aspek berbeda yang tidak boleh saling menggantikan.

ANCAMAN PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Namun, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Keberadaan gudang atau kendaraan tangki semata tidak otomatis membuktikan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

HAK JAWAB TERBUKA, PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari AD, Polda Lampung, maupun Satuan Brimob mengenai informasi yang disampaikan warga tersebut.

WARTA HUKUM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi AD, pengelola gudang, pihak SPBU yang mungkin berkaitan, serta institusi kepolisian untuk menyampaikan penjelasan dan bukti yang relevan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa aparat akan melakukan pengecekan. Publik membutuhkan penelusuran yang terukur dan penjelasan mengenai hasilnya sesuai batas kewenangan serta proses hukum.

Jika aktivitas tersebut legal, tunjukkan dasar perizinan dan dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan operasionalnya. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi.

Hukum tidak boleh berhenti di depan pintu gudang. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedudukan.

Tim Investigasi WARTA HUKUM

  • Penulis: Redaksi Warta Hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • 426 WARGA PEKON LUGUSARI TERIMA BANTUAN PANGAN BERAS 12.780 KG, BUPATI RIYANTO PAMUNGKAS TEGASKAN GRATIS TANPA PUNGUTAN

    426 WARGA PEKON LUGUSARI TERIMA BANTUAN PANGAN BERAS 12.780 KG, BUPATI RIYANTO PAMUNGKAS TEGASKAN GRATIS TANPA PUNGUTAN

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle By. Suhairi
    • 0Komentar

    426 WARGA PEKON LUGUSARI TERIMA BANTUAN PANGAN BERAS 12.780 KG, BUPATI RIYANTO PAMUNGKAS TEGASKAN GRATIS TANPA PUNGUTAN *PRINGSEWU, WARTAHUKUM.ID -* Sebanyak 426 warga Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menerima bantuan pangan dari pemerintah. Bantuan pangan tahap III periode Oktober – Desember 2026 berupa beras dengan total sebanyak *12.780 kg* tersebut diserahkan secara […]

  • Doktor Meidy Hariyanto Raih Gelar Doktor, Kasat Reskrim Polres Pesibar Teguhkan Pengabdian bagi Hukum dan Masyarakat

    Doktor Meidy Hariyanto Raih Gelar Doktor, Kasat Reskrim Polres Pesibar Teguhkan Pengabdian bagi Hukum dan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Maryanta
    • 0Komentar

    Doktor Meidy Hariyanto: Kasat Reskrim Polres Pesibar Raih Gelar Doktor, Teguhkan Pengabdian untuk Hukum dan Masyarakat PESISIR BARAT – WARTA HUKUM – Doktor Meidy Hariyanto menjadi bukti bahwa pengabdian sebagai anggota Polri dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kapasitas akademik. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pesisir Barat, Dr. Meidy Hariyanto, S.H., M.H., resmi menyandang […]

  • Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Pembuatan Sertifikat ke ATR/BPN Pesawaran

    Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Pembuatan Sertifikat ke ATR/BPN Pesawaran

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Ansori/rls
    • 0Komentar

    Masyarakat Adat Pitung Tiyuh Ajukan Sertifikat Tanah Tanjung Kemala PESAWARAN,wartahukum.id—Senin (13/7/2026) – Masyarakat Adat Pitung Tiyuh mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pesawaran, Senin (13/7/2026), guna mengajukan penerbitan sertifikat hak atas tanah Tanjung Kemala yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pengajuan Sporadik Jadi Tahapan Menuju Sertifikat […]

  • Sambangi Warga, Polsek Baradatu Salurkan Bansos Hari Bhayangkara ke 80

    Sambangi Warga, Polsek Baradatu Salurkan Bansos Hari Bhayangkara ke 80

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Rojali
    • 0Komentar

    *Sambangi Warga, Polsek Baradatu Salurkan Bansos Hari Bhayangkara ke 80*   WAY KANAN,WartaHukum.Id – Polsek Baradatu menyambangi warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial / bansos. Aksi kemanusiaan ini menyasar masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Minggu 5/7/2026. *PS Kapolsek Pimpin Langsung Penyaluran Bansos*  Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung PS Kapolsek Baradatu […]

  • IPDA Budi Pimpin Apel Pagi, Tekankan Disiplin dan Kesiapsiagaan Personel

    IPDA Budi Pimpin Apel Pagi, Tekankan Disiplin dan Kesiapsiagaan Personel

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Hengki kabiro Tangerang
    • 0Komentar

    IPDA Budi Ingatkan Personel Mauk Jaga Disiplin dan Profesionalisme MAUK,wartahukum.id—IPDA Budi memimpin pelaksanaan apel pagi yang diikuti seluruh personel. Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan serta kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apel pagi juga menjadi sarana bagi pimpinan untuk menyampaikan arahan sekaligus memastikan kesiapan personel sebelum menjalankan tugas dan pelayanan […]

  • Kuda Lumping Meriahkan HUT RI ke-81 di Lampung Barat

    Kuda Lumping Meriahkan HUT RI ke-81 di Lampung Barat

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Irfan fajri kabiro lampung barat
    • 0Komentar

    Kuda Lumping Meriahkan HUT RI ke-81 di Dusun Ulok Bernung LAMPUNG BARAT,wartahukum.id—Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, masyarakat Dusun Ulok Bernung, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, mengadakan berbagai kegiatan hiburan dan perlombaan, Minggu (23/8/2026). Berbagai kegiatan tersebut antara lain pertunjukan kuda lumping, lomba anak-anak, permainan gaple untuk ibu-ibu, serta lomba tangkap […]

expand_less