Sekda Cirebon Terima Studi Lapangan PKP LAN, Tekankan Kepemimpinan Pengawas yang Adaptif dan Inovatif

CIREBON, WARTA HUKUM – Studi Lapangan PKP LAN menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Melalui kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan pentingnya melahirkan pejabat pengawas yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SK TAN LAN) Tahun Anggaran 2026 berlangsung di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Selasa (28/7/2026). Rombongan peserta diterima langsung oleh Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.

Studi Lapangan PKP LAN Jadi Ruang Bertukar Gagasan

Dalam sambutannya, Iing menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah menetapkan Kota Cirebon sebagai lokasi studi lapangan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda pembelajaran, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk bertukar pengalaman dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kehadiran rombongan studi lapangan ini menjadi momentum yang strategis karena mempertemukan konsep pengembangan birokrasi yang dibangun oleh LAN dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kami juga memperoleh kesempatan untuk menyerap perspektif baru yang dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ujar Sekda.

Ia menilai, LAN memiliki peran strategis dalam membangun kompetensi ASN agar mampu menjawab tantangan birokrasi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pembelajaran langsung di lapangan menjadi sarana efektif untuk membentuk pemimpin yang mampu menerapkan kebijakan secara nyata.

Pelayanan Publik Bergantung pada Kepemimpinan Pengawas

Sekda menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak cukup ditentukan oleh kualitas regulasi. Implementasi kebijakan di lapangan sangat bergantung pada kapasitas pejabat pengawas dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah.

“Perbaikan pelayanan publik sesungguhnya diuji pada level operasional. Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan dengan pelaksanaannya. Regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dikawal oleh pemimpin yang mampu mengendalikan pelaksanaan program, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, birokrasi modern membutuhkan sosok pemimpin yang melayani, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta berani menghadirkan inovasi tanpa keluar dari ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ragu mengkritisi maupun mengkaji proses yang kami jalankan. Bedah setiap kebijakan yang ada, pelajari tantangan yang kami hadapi, dan jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk melahirkan inovasi yang mungkin selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan. Mari ciptakan terobosan yang anti-mainstream, namun tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Peserta Belajar Praktik Pemerintahan di Kota Cirebon

Dalam kesempatan itu, Sekda juga memaparkan profil Kota Cirebon sebagai daerah strategis di jalur Pantai Utara Jawa yang menjadi penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 39,446 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 352 ribu jiwa, Kota Cirebon terus mendorong terwujudnya visi pembangunan 2025–2029, yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Selama studi lapangan, peserta akan melakukan pembelajaran di dua perangkat daerah, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon. Kedua instansi tersebut dipilih karena dinilai memiliki praktik yang relevan dalam penguatan ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM.

Pemerintah Kota Cirebon berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat inovasi pelayanan publik sekaligus menjadi referensi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

LAN Harapkan Lahir Aksi Perubahan Inovatif

Koordinator Layanan Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara, Toni Syarif, mengatakan bahwa studi lapangan merupakan bagian penting dalam penyusunan aksi perubahan yang tengah dirancang setiap peserta PKP.

“Melalui studi lapangan ini, para peserta diharapkan memperoleh inspirasi sekaligus mampu menghadirkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Apa yang mereka lihat dan pelajari di Kota Cirebon diharapkan dapat memperkaya gagasan aksi perubahan yang sedang disusun,” ujar Toni.

Ia menjelaskan, peserta Angkatan V berasal dari kalangan pejabat pengawas di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga berbagai perangkat daerah.

“Mayoritas peserta berasal dari wilayah kewilayahan, yakni kelurahan dan kecamatan. Selain memperoleh materi dari narasumber, kami berharap mereka juga mendapatkan pengalaman langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang nantinya dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing instansi,” jelasnya.

Melalui studi lapangan tersebut, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin pengawas yang tidak hanya memahami teori administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan memberikan solusi atas berbagai tantangan pelayanan publik di daerah. (Wahidin/rls)