Breaking News
light_mode

Diduga Enam Bulan Beroperasi, Tambang di Lematang Gunakan Tiga Excavator: ESDM, Polda hingga Menteri Lingkungan Hidup Didesak Turun Tangan

  • account_circle Redaksi Warta Hukum
  • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
  • print Cetak

LAMPUNG SELATAN, WARTA HUKUM – Dugaan aktivitas pertambangan tanah dan batu tanpa izin di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan aparat penegak hukum. Berdasarkan keterangan sumber, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung lebih dari enam bulan dengan mengoperasikan tiga unit alat berat jenis excavator.

Jika informasi tersebut terbukti, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas penggalian material di atas tanah yang diklaim milik pribadi. Pemerintah harus memastikan legalitas pertambangan, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, potensi kerusakan bentang alam, hingga siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Penelusuran awak media pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB mendapati puluhan kendaraan truk keluar-masuk kawasan tersebut dengan mengangkut material berupa tanah dan batu.

Kondisi lokasi yang diduga menjadi area aktivitas pertambangan tanah dan batu di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan. Terlihat lahan terbuka dengan kontur tanah yang berubah, sejumlah alat berat, serta area penampungan air. Pemerintah dan instansi terkait didesak melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan dan dampak lingkungannya. (Dok.foto: WARTA HUKUM)

Lokasi yang menjadi perhatian berada pada koordinat -5,3999340, 105,3487510, wilayah Desa Lematang, Lampung Selatan.

Keterangan sumber mengenai masa operasional lebih dari enam bulan dan penggunaan tiga excavator menjadi informasi penting yang harus diuji melalui pemeriksaan lapangan. Termasuk memastikan jumlah alat berat, kapasitas produksi, asal material, jalur distribusi, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Klaim Tanah Pribadi Bukan Tiket Bebas Menambang

Saat dikonfirmasi di lokasi, seseorang bernama Guntur yang disebut sebagai pengelola kegiatan menyampaikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di atas tanah pribadi.

“Ini tanah pribadi. Jalan mobil ini kan kita juga tidak lewat jalan desa, jalan pribadi,” ujar Guntur.

Guntur juga menunjuk seseorang bernama Dadang dan menyebutnya sebagai pemilik atau tuan tanah di lokasi tersebut.

Pernyataan itu tidak serta-merta menjawab persoalan legalitas pertambangan.

Kepemilikan tanah dan izin usaha pertambangan merupakan dua aspek hukum berbeda. Seseorang dapat memiliki tanah secara sah, tetapi tidak otomatis memperoleh kewenangan untuk mengeksploitasi material tambang, mengoperasikan alat berat, dan memperjualbelikan hasil penggalian tanpa memenuhi persyaratan perizinan.

Karena itu, pemerintah perlu membuka pemeriksaan secara menyeluruh.

Apakah kegiatan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau bentuk perizinan lain yang sesuai dengan klasifikasi komoditas dan kegiatan? Siapa pemegang izinnya? Apakah terdapat dokumen persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak?

Pertanyaan tersebut harus dijawab menggunakan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan lisan pengelola.

Bencana Nasional Harus Menjadi Peringatan, Bukan Sekadar Berita

Dugaan aktivitas pertambangan di Lematang muncul ketika berbagai wilayah Indonesia menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan 2 November 2026, mencatat sebanyak 2.278 kejadian bencana di Indonesia hingga tanggal tersebut. Penambahan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. BNPB juga melaporkan banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat, dan longsor di Lumajang, Jawa Timur.

Dalam laporan berikutnya pada 13 November 2026, BNPB kembali mencatat kejadian banjir di Aceh Tamiang dan Langkat, serta tanah longsor di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Rangkaian kejadian tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa pengelolaan lingkungan dan pengawasan pemanfaatan lahan tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Memang, tidak setiap banjir atau longsor disebabkan aktivitas pertambangan. Curah hujan ekstrem, kondisi geologi, perubahan tutupan lahan, tata ruang, dan faktor lainnya dapat berkontribusi terhadap risiko bencana.

Namun, kegiatan penggalian yang mengubah kontur tanah, menghilangkan vegetasi, mengganggu sistem drainase, atau tidak mengendalikan erosi berpotensi memperbesar kerentanan lingkungan apabila dilakukan tanpa pengelolaan yang memadai.

Inilah alasan mengapa pemerintah tidak boleh menunggu sampai muncul longsor, banjir, kerusakan jalan, atau korban jiwa baru melakukan pemeriksaan.

Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah bencana terjadi, sementara potensi risikonya sudah terlihat sejak aktivitas dimulai.

ESDM, Polda, DLH hingga Menteri Harus Turun ke Lapangan

WARTA HUKUM mendesak pemeriksaan terpadu terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan tersebut.

Sejumlah pihak yang perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya antara lain:

1. Dinas ESDM Provinsi Lampung

Melakukan pemeriksaan legalitas kegiatan pertambangan, identitas pemegang izin, jenis komoditas, wilayah izin, kapasitas produksi, serta kesesuaian kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan.

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pemerintah pusat perlu memastikan pengawasan pertambangan berjalan efektif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan pusat, pemeriksaan dan koordinasi lintas kewenangan harus dilakukan.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung

Memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, kondisi tanah, perubahan bentang alam, sistem pengelolaan air, pengendalian erosi, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Kementerian Lingkungan Hidup

Melalui unit pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, perlu melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi kerusakan lingkungan atau pelanggaran kewajiban perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat juga perlu memastikan pemerintah daerah menjalankan kewenangan pengawasannya.

5. Polda Lampung, khususnya Ditreskrimsus, dan Polres Lampung Selatan

Melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana pertambangan atau pelanggaran hukum lainnya. Pemeriksaan harus menelusuri pihak yang mengendalikan kegiatan, kepemilikan alat berat, sumber modal, transaksi penjualan material, serta aliran hasil usaha.

6. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan

Menindaklanjuti dugaan pelanggaran peraturan daerah sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi teknis. Satpol PP juga perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran tata ruang atau ketentuan daerah yang dapat ditindaklanjuti.

7. BPBD Kabupaten Lampung Selatan

Melakukan penilaian potensi kerawanan bencana di sekitar lokasi, terutama berkaitan dengan perubahan kontur tanah, aliran air, erosi, dan kemungkinan dampak saat musim hujan.

8. Kementerian ATR/BPN

Melakukan klarifikasi terhadap status dan batas bidang tanah apabila diperlukan. Namun, pemeriksaan status hak atas tanah harus tetap dipisahkan dari pemeriksaan izin pertambangan.

Pemeriksaan lintas instansi tersebut penting agar tidak ada celah koordinasi yang justru membuat aktivitas bermasalah terus berjalan tanpa pengawasan.

Penegakan Hukum Harus Menjangkau Aktor, Bukan Hanya Pekerja Lapangan

Ada satu persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian aparat penegak hukum: siapa aktor sebenarnya di balik kegiatan tersebut?

Dalam penanganan dugaan pertambangan tanpa izin, penyelidikan tidak semestinya berhenti pada operator excavator, sopir truk, atau pekerja yang berada di lokasi.

Aparat harus menelusuri siapa pemilik atau pengendali kegiatan, siapa yang menyediakan modal, siapa yang menguasai alat berat, siapa yang mengatur operasional, siapa yang membeli material, dan ke mana hasil penjualan dialirkan.

Jika terdapat pihak yang terbukti mengorganisasi, membiayai, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan melawan hukum, peran dan tanggung jawabnya harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan pidana yang berlaku.

Penegakan hukum yang hanya menyasar pekerja paling bawah tanpa mengungkap pihak yang mengendalikan kegiatan akan menyisakan persoalan mendasar.

Hukum harus menjangkau aktor, bukan sekadar pelaksana teknis.

Namun, proses tersebut harus tetap berdasarkan bukti, bukan asumsi ataupun tuduhan terhadap seseorang sebelum ada pemeriksaan resmi.

Satpol PP Sudah Menerima Informasi, Lukman Hakim Sebut Akan Dirapatkan

Sorotan mengenai dugaan aktivitas pertambangan tersebut juga telah disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

Lukman Hakim, S.E., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, memberikan tanggapan setelah menerima tautan pemberitaan.

“Ya, beritanya sudah masuk dari pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terimakasih atas informasinya,” ujarnya Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan sudah diterima oleh jajaran Satpol PP.

Meski demikian, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar rapat internal. Publik menunggu tindak lanjut yang dapat diukur, mulai dari koordinasi dengan instansi teknis, pemeriksaan lokasi, hingga tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.

Lukman dan jajaran Satpol PP diharapkan dapat menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan, termasuk apakah akan ada pemeriksaan lapangan bersama instansi terkait.

Jangan sampai persoalan yang telah disampaikan kepada pemerintah hanya berakhir menjadi agenda pembahasan tanpa kejelasan tindak lanjut.

Ancaman Pidana dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan

Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dijerat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Pasal 35 mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah.

Sementara Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yakni:

  • Pidana penjara paling lama lima tahun.
  • Denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Pasal 76 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan perizinan lingkungan sesuai ketentuan.

Pasal 80 memberikan kewenangan berupa penghentian sementara kegiatan, penyitaan sarana yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, serta tindakan pemulihan lingkungan. Dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, tindakan tersebut dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran.

Apabila terbukti terjadi kerusakan lingkungan akibat kesengajaan atau kelalaian, ketentuan pidana Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH juga dapat diperiksa penerapannya berdasarkan unsur dan pembuktian.

Di sisi lain, Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 mengatur pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Artinya, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dipisahkan dari kewajiban pemulihan lingkungan. Keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam.

WARTA HUKUM: Jangan Biarkan Pengawasan Kalah oleh Kepentingan

WARTA HUKUM memandang dugaan aktivitas pertambangan di Desa Lematang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Informasi mengenai dugaan operasi lebih dari enam bulan dan penggunaan tiga unit excavator perlu segera diverifikasi. Pemerintah harus memastikan apakah seluruh aktivitas tersebut memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan teknis maupun lingkungan.

Apabila kegiatan terbukti legal, pemerintah perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Pemeriksaan juga harus menjangkau pihak-pihak yang berada di balik kegiatan, bukan hanya mereka yang terlihat bekerja di lokasi.

Sebab, kerusakan lingkungan tidak mengenal siapa pemilik modalnya. Masyarakat sekitar yang berpotensi menanggung dampak, sementara keuntungan ekonomi bisa saja dinikmati pihak lain.

WARTA HUKUM meminta Kapolda Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak saling menunggu dalam menjalankan kewenangan masing-masing.

Negara harus hadir sebelum persoalan berkembang menjadi bencana.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada alat berat, sopir, atau pekerja lapangan. Jika ditemukan tindak pidana, telusuri pemodal, pengendali, pemilik kegiatan, dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal dan kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, legalitas aktivitas pertambangan di lokasi tersebut belum terkonfirmasi. WARTA HUKUM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Guntur, Dadang, serta pihak lain yang berkepentingan, termasuk instansi pemerintah terkait.

Publik tidak membutuhkan janji pengawasan. Publik membutuhkan tindakan, transparansi, dan penegakan hukum yang benar-benar menyentuh aktor di balik dugaan pelanggaran.

  • Penulis: Redaksi Warta Hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dek Fadh dan Wakil Ketua KPK Anugerahkan Desa Antikorupsi kepada 15 Gampong di Aceh

    Dek Fadh dan Wakil Ketua KPK Anugerahkan Desa Antikorupsi kepada 15 Gampong di Aceh

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Helmy kaperwil Aceh
    • 0Komentar

    Dek Fadh Bersama Wakil Ketua KPK Serahkan Penghargaan Desa Antikorupsi Tahun 2026   BANDA ACEH, WartaHukum.id — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu […]

  • Pastikan Makanan Layak Konsumsi, Kepala Rutan Manna Cek Langsung Sampel Makanan WBP

    Pastikan Makanan Layak Konsumsi, Kepala Rutan Manna Cek Langsung Sampel Makanan WBP

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle RojaliJalex
    • 0Komentar

    Kepala Rutan Kelas IIB Manna Hannibal S.Sos M.Si cek langsung sampel makanan WBP di Ruang Komandan Jaga didampingi petugas dapur Rorye Pujangga MANNA — WARTAHUKUM.ID  — Pastikan jaminan makanan layak konsumsi, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna melakukan pengecekan langsung terhadap sampel makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 24 Oktober […]

  • Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Dijadwalkan Melakukan Kunjungan ke Provinsi Lampung Selama Tiga Hari, Mulai 26 hingga 28 Juni 2026

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Dijadwalkan Melakukan Kunjungan ke Provinsi Lampung Selama Tiga Hari, Mulai 26 hingga 28 Juni 2026

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Rojali wartawan way kanan
    • 0Komentar

    Kunjungan Jokowi ke Lampung Dijadwalkan Sambangi Tujuh Kabupaten dan Kota BANDAR LAMPUNG,wartahukum.id—Kunjungan Jokowi ke Lampung akan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda politik, budaya, keagamaan, hingga pertemuan dengan pelaku usaha mikro dan masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Ketua […]

  • Kasus Kekerasan Pelajar Viral, Polisi Cirebon Amankan Tiga

    Kasus Kekerasan Pelajar Viral, Polisi Cirebon Amankan Tiga

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Wahidin biro cirebon
    • 0Komentar

    Video Kekerasan Pelajar Viral di Instagram, Polisi Bergerak Cepat   CIREBON KOTA,wartahukum.id—Kasus kekerasan terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur. Polisi mengamankan tiga terduga pelaku pada Jumat (04/09/2026), setelah melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Instagram. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (02/09/2026) […]

  • Kapolda Lampung Yustan Alpiani Tekankan Soliditas dan Pelayanan Humanis

    Kapolda Lampung Yustan Alpiani Tekankan Soliditas dan Pelayanan Humanis

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Rojali wartawan way kanan
    • 0Komentar

    Serah Terima Pataka Wira Bhakti Ruwa Jurai Tandai Estafet Kepemimpinan Polda Lampung   LAMPUNG, WartaHukum.id – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggelar upacara Farewell and Welcome Parade yang dirangkaikan dengan prosesi penyerahan Pataka Polda Lampung “Wira Bhakti Ruwa Jurai” dari Irjen Pol. Helfi Assegaf kepada Kapolda Lampung yang baru, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, di Mapolda Lampung, […]

  • Sipropam Pantau, Pelayanan Tetap Prima

    Sipropam Pantau, Pelayanan Tetap Prima

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Hengki kabiro Tangerang
    • 0Komentar

    Sipropam Polresta Tangerang Cek Disiplin Personel di Sejumlah Layanan   TANGERANG,wartahukum.id—Piket Provos Sipropam Polresta Tangerang melaksanakan kegiatan pengecekan dan kontrol terhadap personel yang melaksanakan piket pada Pelayanan SPKT, Pelayanan SKCK, dan Penjagaan Samapta Polresta Tangerang, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Provos dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin serta ketertiban personel […]

expand_less