Diduga Enam Bulan Beroperasi, Tambang di Lematang Gunakan Tiga Excavator: ESDM, Polda hingga Menteri Lingkungan Hidup Didesak Turun Tangan
- account_circle Redaksi Warta Hukum
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

LAMPUNG SELATAN, WARTA HUKUM – Dugaan aktivitas pertambangan tanah dan batu tanpa izin di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan aparat penegak hukum. Berdasarkan keterangan sumber, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung lebih dari enam bulan dengan mengoperasikan tiga unit alat berat jenis excavator.
Jika informasi tersebut terbukti, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas penggalian material di atas tanah yang diklaim milik pribadi. Pemerintah harus memastikan legalitas pertambangan, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, potensi kerusakan bentang alam, hingga siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Penelusuran awak media pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB mendapati puluhan kendaraan truk keluar-masuk kawasan tersebut dengan mengangkut material berupa tanah dan batu.

Kondisi lokasi yang diduga menjadi area aktivitas pertambangan tanah dan batu di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan. Terlihat lahan terbuka dengan kontur tanah yang berubah, sejumlah alat berat, serta area penampungan air. Pemerintah dan instansi terkait didesak melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan dan dampak lingkungannya. (Dok.foto: WARTA HUKUM)
Lokasi yang menjadi perhatian berada pada koordinat -5,3999340, 105,3487510, wilayah Desa Lematang, Lampung Selatan.
Keterangan sumber mengenai masa operasional lebih dari enam bulan dan penggunaan tiga excavator menjadi informasi penting yang harus diuji melalui pemeriksaan lapangan. Termasuk memastikan jumlah alat berat, kapasitas produksi, asal material, jalur distribusi, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Klaim Tanah Pribadi Bukan Tiket Bebas Menambang
Saat dikonfirmasi di lokasi, seseorang bernama Guntur yang disebut sebagai pengelola kegiatan menyampaikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di atas tanah pribadi.
“Ini tanah pribadi. Jalan mobil ini kan kita juga tidak lewat jalan desa, jalan pribadi,” ujar Guntur.
Guntur juga menunjuk seseorang bernama Dadang dan menyebutnya sebagai pemilik atau tuan tanah di lokasi tersebut.
Pernyataan itu tidak serta-merta menjawab persoalan legalitas pertambangan.
Kepemilikan tanah dan izin usaha pertambangan merupakan dua aspek hukum berbeda. Seseorang dapat memiliki tanah secara sah, tetapi tidak otomatis memperoleh kewenangan untuk mengeksploitasi material tambang, mengoperasikan alat berat, dan memperjualbelikan hasil penggalian tanpa memenuhi persyaratan perizinan.
Karena itu, pemerintah perlu membuka pemeriksaan secara menyeluruh.
Apakah kegiatan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau bentuk perizinan lain yang sesuai dengan klasifikasi komoditas dan kegiatan? Siapa pemegang izinnya? Apakah terdapat dokumen persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak?
Pertanyaan tersebut harus dijawab menggunakan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan lisan pengelola.
Bencana Nasional Harus Menjadi Peringatan, Bukan Sekadar Berita
Dugaan aktivitas pertambangan di Lematang muncul ketika berbagai wilayah Indonesia menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan 2 November 2026, mencatat sebanyak 2.278 kejadian bencana di Indonesia hingga tanggal tersebut. Penambahan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. BNPB juga melaporkan banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat, dan longsor di Lumajang, Jawa Timur.
Dalam laporan berikutnya pada 13 November 2026, BNPB kembali mencatat kejadian banjir di Aceh Tamiang dan Langkat, serta tanah longsor di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Rangkaian kejadian tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa pengelolaan lingkungan dan pengawasan pemanfaatan lahan tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Memang, tidak setiap banjir atau longsor disebabkan aktivitas pertambangan. Curah hujan ekstrem, kondisi geologi, perubahan tutupan lahan, tata ruang, dan faktor lainnya dapat berkontribusi terhadap risiko bencana.
Namun, kegiatan penggalian yang mengubah kontur tanah, menghilangkan vegetasi, mengganggu sistem drainase, atau tidak mengendalikan erosi berpotensi memperbesar kerentanan lingkungan apabila dilakukan tanpa pengelolaan yang memadai.
Inilah alasan mengapa pemerintah tidak boleh menunggu sampai muncul longsor, banjir, kerusakan jalan, atau korban jiwa baru melakukan pemeriksaan.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah bencana terjadi, sementara potensi risikonya sudah terlihat sejak aktivitas dimulai.
ESDM, Polda, DLH hingga Menteri Harus Turun ke Lapangan
WARTA HUKUM mendesak pemeriksaan terpadu terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan tersebut.
Sejumlah pihak yang perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya antara lain:
1. Dinas ESDM Provinsi Lampung
Melakukan pemeriksaan legalitas kegiatan pertambangan, identitas pemegang izin, jenis komoditas, wilayah izin, kapasitas produksi, serta kesesuaian kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pemerintah pusat perlu memastikan pengawasan pertambangan berjalan efektif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan pusat, pemeriksaan dan koordinasi lintas kewenangan harus dilakukan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung
Memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, kondisi tanah, perubahan bentang alam, sistem pengelolaan air, pengendalian erosi, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
4. Kementerian Lingkungan Hidup
Melalui unit pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, perlu melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi kerusakan lingkungan atau pelanggaran kewajiban perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat juga perlu memastikan pemerintah daerah menjalankan kewenangan pengawasannya.
5. Polda Lampung, khususnya Ditreskrimsus, dan Polres Lampung Selatan
Melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana pertambangan atau pelanggaran hukum lainnya. Pemeriksaan harus menelusuri pihak yang mengendalikan kegiatan, kepemilikan alat berat, sumber modal, transaksi penjualan material, serta aliran hasil usaha.
6. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
Menindaklanjuti dugaan pelanggaran peraturan daerah sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi teknis. Satpol PP juga perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran tata ruang atau ketentuan daerah yang dapat ditindaklanjuti.
7. BPBD Kabupaten Lampung Selatan
Melakukan penilaian potensi kerawanan bencana di sekitar lokasi, terutama berkaitan dengan perubahan kontur tanah, aliran air, erosi, dan kemungkinan dampak saat musim hujan.
8. Kementerian ATR/BPN
Melakukan klarifikasi terhadap status dan batas bidang tanah apabila diperlukan. Namun, pemeriksaan status hak atas tanah harus tetap dipisahkan dari pemeriksaan izin pertambangan.
Pemeriksaan lintas instansi tersebut penting agar tidak ada celah koordinasi yang justru membuat aktivitas bermasalah terus berjalan tanpa pengawasan.
Penegakan Hukum Harus Menjangkau Aktor, Bukan Hanya Pekerja Lapangan
Ada satu persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian aparat penegak hukum: siapa aktor sebenarnya di balik kegiatan tersebut?
Dalam penanganan dugaan pertambangan tanpa izin, penyelidikan tidak semestinya berhenti pada operator excavator, sopir truk, atau pekerja yang berada di lokasi.
Aparat harus menelusuri siapa pemilik atau pengendali kegiatan, siapa yang menyediakan modal, siapa yang menguasai alat berat, siapa yang mengatur operasional, siapa yang membeli material, dan ke mana hasil penjualan dialirkan.
Jika terdapat pihak yang terbukti mengorganisasi, membiayai, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan melawan hukum, peran dan tanggung jawabnya harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan pidana yang berlaku.
Penegakan hukum yang hanya menyasar pekerja paling bawah tanpa mengungkap pihak yang mengendalikan kegiatan akan menyisakan persoalan mendasar.
Hukum harus menjangkau aktor, bukan sekadar pelaksana teknis.
Namun, proses tersebut harus tetap berdasarkan bukti, bukan asumsi ataupun tuduhan terhadap seseorang sebelum ada pemeriksaan resmi.
Satpol PP Sudah Menerima Informasi, Lukman Hakim Sebut Akan Dirapatkan
Sorotan mengenai dugaan aktivitas pertambangan tersebut juga telah disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
Lukman Hakim, S.E., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, memberikan tanggapan setelah menerima tautan pemberitaan.
“Ya, beritanya sudah masuk dari pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terimakasih atas informasinya,” ujarnya Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan sudah diterima oleh jajaran Satpol PP.
Meski demikian, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar rapat internal. Publik menunggu tindak lanjut yang dapat diukur, mulai dari koordinasi dengan instansi teknis, pemeriksaan lokasi, hingga tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.
Lukman dan jajaran Satpol PP diharapkan dapat menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan, termasuk apakah akan ada pemeriksaan lapangan bersama instansi terkait.
Jangan sampai persoalan yang telah disampaikan kepada pemerintah hanya berakhir menjadi agenda pembahasan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Ancaman Pidana dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dijerat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 35 mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah.
Sementara Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yakni:
- Pidana penjara paling lama lima tahun.
- Denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Pasal 76 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan perizinan lingkungan sesuai ketentuan.
Pasal 80 memberikan kewenangan berupa penghentian sementara kegiatan, penyitaan sarana yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, serta tindakan pemulihan lingkungan. Dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, tindakan tersebut dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran.
Apabila terbukti terjadi kerusakan lingkungan akibat kesengajaan atau kelalaian, ketentuan pidana Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH juga dapat diperiksa penerapannya berdasarkan unsur dan pembuktian.
Di sisi lain, Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 mengatur pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Artinya, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dipisahkan dari kewajiban pemulihan lingkungan. Keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam.
WARTA HUKUM: Jangan Biarkan Pengawasan Kalah oleh Kepentingan
WARTA HUKUM memandang dugaan aktivitas pertambangan di Desa Lematang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Informasi mengenai dugaan operasi lebih dari enam bulan dan penggunaan tiga unit excavator perlu segera diverifikasi. Pemerintah harus memastikan apakah seluruh aktivitas tersebut memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan teknis maupun lingkungan.
Apabila kegiatan terbukti legal, pemerintah perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pemeriksaan juga harus menjangkau pihak-pihak yang berada di balik kegiatan, bukan hanya mereka yang terlihat bekerja di lokasi.
Sebab, kerusakan lingkungan tidak mengenal siapa pemilik modalnya. Masyarakat sekitar yang berpotensi menanggung dampak, sementara keuntungan ekonomi bisa saja dinikmati pihak lain.
WARTA HUKUM meminta Kapolda Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak saling menunggu dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Negara harus hadir sebelum persoalan berkembang menjadi bencana.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada alat berat, sopir, atau pekerja lapangan. Jika ditemukan tindak pidana, telusuri pemodal, pengendali, pemilik kegiatan, dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal dan kekuasaan.
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas aktivitas pertambangan di lokasi tersebut belum terkonfirmasi. WARTA HUKUM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Guntur, Dadang, serta pihak lain yang berkepentingan, termasuk instansi pemerintah terkait.
Publik tidak membutuhkan janji pengawasan. Publik membutuhkan tindakan, transparansi, dan penegakan hukum yang benar-benar menyentuh aktor di balik dugaan pelanggaran.
- Penulis: Redaksi Warta Hukum





