Ada apa? Selisih Rp100 Juta Anggaran Revitalisasi SDN 1 Wonosari Jadi Sorotan, Pagu Rp913,4 Juta di Papan Proyek Tertulis Rp813,053 Juta
- account_circle By. Suhairi
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

Ada apa? Selisih Rp100 Juta Anggaran Revitalisasi SDN 1 Wonosari Jadi Sorotan, Pagu Rp913,4 Juta di Papan Proyek Tertulis Rp813,053 Juta
PRINGSEWU, WARTAHUKUM.ID Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di UPT SD Negeri 1 Wonosari, Kecamatan GadingRejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi perhatian warga dan wali murid. Pasalnya, terdapat perbedaan nominal anggaran antara pagu yang dihimpun redaksi dengan angka yang tercantum pada papan informasi kegiatan di lokasi sekolah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, pagu anggaran revitalisasi SDN 1 Wonosari disebut mencapai Rp913.400.000. Namun, pada papan informasi proyek yang terpasang di lokasi kegiatan tercantum nilai anggaran sebesar Rp813.053.000.
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp100.347.000 atau lebih dari Rp100 juta yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan resmi.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kesesuaian informasi anggaran dengan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Yang benar yang mana? Masa papan informasi proyek dengan pagunya berbeda sampai Rp100 juta lebih. Kami meminta penjelasan agar semuanya terang dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujar salah seorang wali murid SDN 1 Wonosari yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (19/11/2026).
Warga berharap pihak sekolah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perbedaan nominal tersebut.
Mereka juga meminta agar dokumen pendukung kegiatan dapat diperlihatkan untuk kepentingan transparansi publik, di antaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB), rincian volume pekerjaan, spesifikasi material, laporan penggunaan anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban pembelian material.
KEPALA SEKOLAH BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Kepala SDN 1 Wonosari, Erna, hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan nilai anggaran tersebut.
Redaksi juga belum memperoleh dokumen RAB dan dokumen pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mencocokkan nilai pagu anggaran dengan nominal yang dicantumkan pada papan informasi kegiatan.
Belum adanya klarifikasi tersebut membuat penyebab perbedaan angka Rp100.347.000 masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan penjelasan pihak berwenang.
TRANSPARANSI ANGGARAN MENJADI PERHATIAN
Sebagai program yang menggunakan anggaran negara, pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
Informasi mengenai nilai anggaran, perencanaan pekerjaan, spesifikasi material, hingga realisasi penggunaan dana menjadi bagian penting yang perlu diketahui masyarakat.
Apabila terdapat perbedaan antara pagu anggaran dan nilai yang dicantumkan dalam papan informasi, diperlukan penjelasan berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Terlebih, program revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, program revitalisasi di Kabupaten Pringsewu menyasar 38 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP dengan total anggaran sekitar Rp29,2 miliar. Besaran anggaran masing-masing sekolah bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
DINAS PENDIDIKAN DAN INSPEKTORAT DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Atas persoalan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu serta Inspektorat Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat memberikan penjelasan dan melakukan verifikasi administratif terhadap perbedaan nominal anggaran di SDN 1 Wonosari.
Pemeriksaan dokumen perencanaan, penetapan pagu, rincian anggaran, serta realisasi pekerjaan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Redaksi WartaHukum.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala SDN 1 Wonosari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, maupun Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
Redaksi menegaskan bahwa perbedaan nominal anggaran tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan. Persoalan ini masih memerlukan klarifikasi resmi dan verifikasi berdasarkan dokumen yang sah.
Apabila pihak sekolah maupun instansi terkait dapat memberikan dokumen dan penjelasan yang menerangkan perbedaan tersebut, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
(TIM REDAKSI WARTAHUKUM.ID
- Penulis: By. Suhairi





