Revitalisasi SDN 3 Gadingrejo Utara Disorot, Ketua Komite Mengaku Tak Tahu Pengelolaan Anggaran: Papan Informasi Tak Terpasang,
- account_circle By. Suhairi
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

Revitalisasi SDN 3 Gadingrejo Utara Disorot, Ketua Komite Mengaku Tak Tahu Pengelolaan Anggaran: Papan Informasi Tak Terpasang,
PRINGSEWU –wartahukum id,
Pelaksanaan program revitalisasi di SDN 3 Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mulai menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran, minimnya keterbukaan informasi publik, hingga penggunaan material bangunan yang dipertanyakan.
Ketua Komite SDN 3 Gadingrejo Utara, Bisri, mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan dana maupun pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh, pengelolaan kegiatan pembangunan sepenuhnya berada di tangan Ketua Pembangunan, Atik Mayasari.
Awak media kompirmasi dengan ketua panitia revitalisasi ibu Atik mayasari,papan informasi ada tapi tidak boleh di pasang oleh salah seorang tapi tidak disebutkan namanya lanjut bajaringan yang di bongkar di perkirakan masih layak pakai akan di serahkan dengan pihak sekolah uncapnya Selasa 17 November 2026,
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Papan Informasi Tidak Terpasang, Publik Berhak Tahu
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi kegiatan pembangunan di lokasi sekolah.
Padahal, papan informasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan transparansi kegiatan, termasuk mencantumkan sumber anggaran, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta waktu pelaksanaan.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
Pertanyaannya, mengapa informasi kegiatan yang seharusnya dapat diketahui publik justru tidak terpampang di lokasi pekerjaan?
Baja Ringan Dipertanyakan, Apakah Penggunaan Material Sudah Sesuai Kebutuhan?
Selain persoalan transparansi, penggunaan material baja ringan juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan bahwa material baja ringan yang digunakan sebelumnya masih dalam kondisi layak pakai.
Jika benar demikian, perlu ada penjelasan teknis mengenai alasan penggantian material tersebut. Apakah penggantian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bangunan, pertimbangan keselamatan konstruksi, atau memang telah ditetapkan dalam perencanaan pekerjaan?
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan sekadar menghabiskan alokasi dana.
Jangan Ada Ruang Gelap dalam Penggunaan Anggaran Negara
Program revitalisasi sekolah merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena menggunakan anggaran negara, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak sekolah maupun pelaksana pembangunan perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Kepala sekolah, Ketua Pembangunan Atik Mayasari, serta pihak-pihak terkait perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
Berapa total anggaran revitalisasi SDN 3 Gadingrejo Utara?
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran?
Mengapa papan informasi kegiatan tidak terpasang?
Apakah material baja ringan lama benar-benar sudah tidak layak digunakan?
Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan?
Publik tidak sedang mencari kesalahan, tetapi menuntut keterbukaan atas penggunaan uang negara.
Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk menghindari transparansi.
Aparat Pengawas Diminta Turun Tangan
Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan instansi terkait diharapkan melakukan pemantauan serta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi tersebut.
Apabila terdapat bukti penyimpangan, persoalan ini perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, anggaran pendidikan bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah merupakan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan.
Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
Catatan redaksi: Berita ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ketua Pembangunan Atik Mayasari, Ketua Komite Bisri, Kepala SDN 3 Gadingrejo Utara, serta dinas dan instansi terkait.(Suhairi),
- Penulis: By. Suhairi





